Bivitri: Paket Pimpinan MPR Jangan Hanya dari Satu Kubu Saja

Kompas.com - 30/07/2019, 17:36 WIB

Ardito Ramadhan,

Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

Ardito Ramadhan

Penulis

Fabian Januarius Kuwado

Editor

Lihat Foto

Pengamat hukum tata negara dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Bivitri Susantisaat ditemui di DHotel, Jakarta Pusat, Rabu (21/11/2018).(Reza Jurnaliston)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti berpendapat, paket pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebaiknya tidak hanya diisi oleh satu kubu atau kelompok saja.

Paket pimpinan MPR dinilai perlu diisi oleh dua kubu politik agar agenda MPR tidak hanya dikuasai oleh kepentingan salah satu kubu politik.

"Akan lebih baik bila di level pimpinan yang paling tinggi itu ada perdebatan substantif. Misal, dua mau amandemen (UUD 1945), tiga lagi enggak, diperdebatkan dulu di level pimpinan, baru dibawa ke bawah," kata Bivitri dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2019).

Bivitri menuturkan, jika komposisi pimpinan MPR dikuasai oleh salah satu kubu, maka tidak ada perdebatan substantif sehingga kepentingan kelompok politik itu dapat lebih mudah tercapai.

Bivitri menambahkan, pemilihan pimpinan MPR yang menggunakan sistem paket tak berarti bahwa komposisi pimpinan MPR tidak dapat diisi oleh dua kelompok politik yang berseberangan.

"Apakah paket itu oposisi atau tidak atau satu koalisi atau tidak, kan tidak disebut dalam undang-undang. Bisa saja paket itu satu paket, tapi isinya bisa saja ada satu orang PDI-P, satu orang PAN, satu orang PKS," kata Bivitri.

Bivitri juga menambahkan, kursi pimpinan DPR atau MPR tidak melulu harus diisi oleh kelompok politik yang berseberangan dengan pemerintah.

"Berperilaku sebagai oposisi itu penting bagi demokrasi. Tapi apakah oposisi itu harus dilembagakan sebagai pimpinan MPR atau DPR? Tidak seperti itu modelnya," ujar Bivitri.

Seperti diketahui, kursi ketua MPR tengah diperebutkan oleh sejumlah partai politik di Senayan. Partai-partai yang telah menyatakan tertarik mengisi kursi ketua MPR antata lain Partai Gerindra, Golkar, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Kompas TV Kabar Prabowo Subianto dan Partai Gerindra yang akan ditampung dalam kabinet berikutnya Joko Widodo dan lembaga tinggi negara membuat 4 partai koalisi Joko Widodo-Ma'ruf Amin berkonsolidasi. Keempatnya sudah menyatakan sebelumnya tak ingin baik Prabowo maupun partainya ikut dalam gerbong pemerintahan Joko Widodo. Maka ke-4 partai bertemu di Kantor Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh pada Senin (22/7/2019) petang. Mereka yang hadir adalah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar serta Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa. Keluar bertamu dari kantor Partai Nasdem ketiga tamu enggan bicara detail soal agenda pembahasan. Salah satu tamu Muhaimin Iskandar mengaku pertemuan hanya mengeratkan kebersamaan partai koalisi. Yang bicara lebih jelas adalah Suharso Monoarfa. Plt Ketua Umum PPP itu membenarkan adanya pembicaraan terkait Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat. Bila benar membicarakan soal Ketua MPR mengapa tanpa kehadiran PDI Perjuangan, partai pemenang pemilu sekaligus tempat kadernya Joko Widodo yang kini jadi presiden untuk periode kedua? Surya Paloh yang jadi tuan rumah pertemuan menjelaskan bahwa 4 ketua umum hanya melakukan silaturahmi. Namun Surya tak menampik ada keinginan partai koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin untuk memajukan paket pimpinan MPR sesuai pemenang pemilihan presiden. Pertemuan tak bisa ditampik erat kaitannya sinyal Joko Widodo dan Megawati yang ingin merangkul Prabowo Subianto dan Partai Gerindra masuk dalam barisan pemerintahan dan pimpinan lembaga legislatif DPR/MPR. Partai Golkar dan PKB yang paling kelihatan getol memperjuangkan untuk kursi Ketua MPR. Posisi Ketua MPR memang jadi primadona saat ini karena partai-partai politik sudah melihat arah ke pemilu selanjutnya yakni 2024. Sehingga aliansi strategis mulai dilakukan sejak dini. Karena posisi yang strategis maka pimpinan lembaga tinggi menjadi agenda yang dibidik jauh-jauh hari. Pertemuan 4 partai koalisi kemarin dan pertemuan Mega-Prabowo kiranya tak akan berakhir di sini. Masih ada agenda berikutnya, mempertemukan semua koalisi demi mendapatkan saling kesepahaman antar koalisi. Bila keputusan memberikan porsi strategis kepada Prabowo dan Gerindra sudah final. #KoalisiJokowiMaruf #PartaiNasdem #PimpinanMPR

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.