Bivitri: Paket Pimpinan MPR Jangan Hanya dari Satu Kubu Saja

Paket pimpinan MPR dinilai perlu diisi oleh dua kubu politik agar agenda MPR tidak hanya dikuasai oleh kepentingan salah satu kubu politik.

"Akan lebih baik bila di level pimpinan yang paling tinggi itu ada perdebatan substantif. Misal, dua mau amandemen (UUD 1945), tiga lagi enggak, diperdebatkan dulu di level pimpinan, baru dibawa ke bawah," kata Bivitri dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2019).

Bivitri menuturkan, jika komposisi pimpinan MPR dikuasai oleh salah satu kubu, maka tidak ada perdebatan substantif sehingga kepentingan kelompok politik itu dapat lebih mudah tercapai.

Bivitri menambahkan, pemilihan pimpinan MPR yang menggunakan sistem paket tak berarti bahwa komposisi pimpinan MPR tidak dapat diisi oleh dua kelompok politik yang berseberangan.

"Apakah paket itu oposisi atau tidak atau satu koalisi atau tidak, kan tidak disebut dalam undang-undang. Bisa saja paket itu satu paket, tapi isinya bisa saja ada satu orang PDI-P, satu orang PAN, satu orang PKS," kata Bivitri.

Bivitri juga menambahkan, kursi pimpinan DPR atau MPR tidak melulu harus diisi oleh kelompok politik yang berseberangan dengan pemerintah.

"Berperilaku sebagai oposisi itu penting bagi demokrasi. Tapi apakah oposisi itu harus dilembagakan sebagai pimpinan MPR atau DPR? Tidak seperti itu modelnya," ujar Bivitri.

Seperti diketahui, kursi ketua MPR tengah diperebutkan oleh sejumlah partai politik di Senayan. Partai-partai yang telah menyatakan tertarik mengisi kursi ketua MPR antata lain Partai Gerindra, Golkar, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).