Djoko Santoso: Pak Prabowo Jadi Oposisi atau Gabung Pemerintah Sama Bagusnya

Kompas.com - 29/07/2019, 21:43 WIB
Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Djoko Santoso, di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu (8/5/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKetua Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Djoko Santoso, di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu (8/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Jenderal TNI (Purn) Djoko Santoso, mengatakan, posisi politik Prabowo bersama Partai Gerindra menjadi oposisi atau bergabung dengan koalisi pemerintah sama bagusnya.

"Saya kira mau Pak Prabowo di oposisi juga bagus. Mau gabung juga bagus ya. Yang penting tujuannya untuk negara dan bangsa," kata Djoko di Gedung Kemenhan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (29/7/2019).

Baca juga: Gabung Koalisi Maritim AS, Korea Selatan Bakal Kirim Kapal Perang ke Selat Hormuz

Djoko mengatakan, jika Gerindra menjadi pihak oposisi maka dapat mengawal jalannya pemerintahan.

Namun, jika menjadi koalisi pemerintah, Gerindra dapat ikut berpartisipasi dalam membangun bangsa dan negara.

"Jadi oposisi juga mengkritisi, ya kan. Bergabung juga berpartisipasi. Enggak masalah. Ini hanya awal dari satu proses. Ke sananya saya enggak tahu saya. Itu wewenang Pak Prabowo," ujar dia. 

Ketika ditanya terkait pertemuan Prabowo dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri beberapa waktu yang lalu, Djoko enggan berkomentar banyak.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Saya enggak ini, itu masalah politik, wewenangnya Pak Prabowo. Saya hanya atur pasukan (BPN) saja, sudah selesai," ucap Djoko.

Wacana Partai Gerindra akan bergabung dengan koalisi pemerintah semakin kuat sejak pertemuan Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri, Rabu (29/7/2019).

Namun, menurut elita partai koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf, pertemuan Prabowo-Megawati tak ada kaitannya dengan merapatnya Gerindra ke koalisi pemerintah.

Baca juga: Ketum GP Ansor: Oposisi Tidak Usah Gabung Koalisi, Bikin Penuh...

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry Juliantono mengatakan, pertemuan itu memperbesar peluang bergabungnya Gerindra ke Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Membuka peluang kemungkinan Partai Gerindra bergabung di dalam pemerintahan jadi terbuka kemungkinan itu," kata Ferry seusai mengikuti diskusi politik Polemik di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (27/7/2019).

Pertemuan Prabowo dan Jokowi di MRT pada 13 Juli yang dilanjutkan dengan pertemuan Jokowi-Megawati di Jalan Teuku Umar, menurut Ferry, telah membuka jalan Gerindra merapat ke pemerintah.

Kendati demikian, ia mengatakan, keputusan tersebut tergantung Jokowi, apakah merasa perlu untuk mengajak partai di luar koalisi pendukungnya atau tidak.

Posisi Prabowo, kata Ferry, adalah membantu bila diperlukan, bukan meminta.




Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menantu Rizieq Divonis 1 Tahun Penjara di Kasus Tes Swab RS Ummi, Ini Hal yang Memberatkan

Menantu Rizieq Divonis 1 Tahun Penjara di Kasus Tes Swab RS Ummi, Ini Hal yang Memberatkan

Nasional
Kasus Tes Usap RS Ummi, Menantu Rizieq Shihab Divonis 1 Tahun Penjara

Kasus Tes Usap RS Ummi, Menantu Rizieq Shihab Divonis 1 Tahun Penjara

Nasional
100 Hari Menuju PON XX Papua, Panitia Siapkan Berbagai Event Menarik

100 Hari Menuju PON XX Papua, Panitia Siapkan Berbagai Event Menarik

Nasional
Hakim Anggap Pernyataan Rizieq Merasa Sehat Saat Dirawat di RS Ummi sebagai Kebohongan

Hakim Anggap Pernyataan Rizieq Merasa Sehat Saat Dirawat di RS Ummi sebagai Kebohongan

Nasional
DIM RUU Otsus Papua Disetujui, DPR dan Pemerinta Bentuk Panja

DIM RUU Otsus Papua Disetujui, DPR dan Pemerinta Bentuk Panja

Nasional
Vaksinasi Indonesia Tertinggal dari Negara Lain, Gus Muhaimin Minta Pemerintah Ajak Tokoh Agama untuk Sosialisasikan

Vaksinasi Indonesia Tertinggal dari Negara Lain, Gus Muhaimin Minta Pemerintah Ajak Tokoh Agama untuk Sosialisasikan

Nasional
Mudahkan Masyarakat Laporkan Pelanggar Etik di KPK, Dewas Luncurkan Aplikasi 'Otentik'

Mudahkan Masyarakat Laporkan Pelanggar Etik di KPK, Dewas Luncurkan Aplikasi "Otentik"

Nasional
Polri Minta Maaf atas Perbuatan Briptu Nikmal Perkosa Remaja di Mapolsek

Polri Minta Maaf atas Perbuatan Briptu Nikmal Perkosa Remaja di Mapolsek

Nasional
Briptu Nikmal Idwar, Polisi Pemerkosa Remaja di Maluku Utara Akan Dipecat

Briptu Nikmal Idwar, Polisi Pemerkosa Remaja di Maluku Utara Akan Dipecat

Nasional
Ini Hal yang Memberatkan Vonis terhadap Rizieq Shihab dalam Kasus Tes Usap RS Ummi

Ini Hal yang Memberatkan Vonis terhadap Rizieq Shihab dalam Kasus Tes Usap RS Ummi

Nasional
Hakim Vonis Rizieq Shihab 4 Tahun Penjara, Lebih Ringan dari Tuntutan Jaksa

Hakim Vonis Rizieq Shihab 4 Tahun Penjara, Lebih Ringan dari Tuntutan Jaksa

Nasional
Pemerintah Hong Kong Kategorikan Situasi Pandemi Covid-19 Indonesia seperti India

Pemerintah Hong Kong Kategorikan Situasi Pandemi Covid-19 Indonesia seperti India

Nasional
Divonis 4 Tahun Penjara di Kasus Tes Swab RS Ummi, Rizieq Banding

Divonis 4 Tahun Penjara di Kasus Tes Swab RS Ummi, Rizieq Banding

Nasional
YLBHI Anggap Pernyataan Jampidsus Soal Pinangki Tidak Etis

YLBHI Anggap Pernyataan Jampidsus Soal Pinangki Tidak Etis

Nasional
Ini Perkiraan Biaya Lockdown yang Pernah Diungkap Jokowi...

Ini Perkiraan Biaya Lockdown yang Pernah Diungkap Jokowi...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X