Soal Penambahan Parpol Koalisi, PPP Serahkan Keputusan ke Jokowi

Kompas.com - 26/07/2019, 21:02 WIB
Presiden terpilih Joko Widodo tiba di acara pembubaran Tim Kampanye Nasional (TKN) di restoran Seribu Rasa, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (26/7/2019). KOMPAS.com/IhsanuddinPresiden terpilih Joko Widodo tiba di acara pembubaran Tim Kampanye Nasional (TKN) di restoran Seribu Rasa, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (26/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menuturkan, partainya menyerahkan keputusan soal penambahan parpol koalisi pendukung ke tangan Presiden Terpilih Joko Widodo.

Hal itu dikatakan Arsul dalam menanggapi kemungkinan Partai Gerindra bergabung dalam koalisi pendukung pemerintah.

"Kalau PPP itu menyerahkan soal bertambah atau tidaknya ke Pak Jokowi," ujar Arsul saat ditemui seusai acara pembubaran Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, di restoran Seribu Rasa, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (26/7/2019).

Baca juga: Sekjen PPP: Presiden Jokowi Ingin Koalisi Pendukung Tetap Kompak

Menurut Arsul, Presiden Terpilih Jokowi memiliki kewenangan untuk menentukan apakah dibutuhkan adanya penambahan parpol dalam koalisi pendukung pemerintah.

Sebab, Jokowi memiliki visi misi dan rencana program yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam lima tahun ke depan.

"Karena Beliau yang tentu lebih punya visi dan misi ke depannya seperti apa. Kan pemerintahan ini harus bisa mengeksekusi program dengan baik. PPP tidak ada masalah," kata Arsul.

Baca juga: Sekjen PPP: Tak Ada Riak-riak dalam Koalisi Pendukung Jokowi-Maruf

Kabar masuknya partai baru dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) semakin menguat sejak pertemuan antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Pertemuan digelar di kediaman Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (24/7/2019).

Pertemuan Prabowo-Megawati diprediksi menjadi langkah awal Gerindra untuk masuk dalam koalisi partai-partai pendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mayoritas Masyarakat Ingin Calon Kepala Daerah Pelanggar Protokol Kesehatan Didiskualifikasi

Mayoritas Masyarakat Ingin Calon Kepala Daerah Pelanggar Protokol Kesehatan Didiskualifikasi

Nasional
Partai Demokrat Minta Polisi Jangan Bertindak Berlebihan Terhadap Demonstran

Partai Demokrat Minta Polisi Jangan Bertindak Berlebihan Terhadap Demonstran

Nasional
Survei IPI: Mayoritas Setuju Aparat Semena-mena Terhadap yang Berseberangan Secara Politik

Survei IPI: Mayoritas Setuju Aparat Semena-mena Terhadap yang Berseberangan Secara Politik

Nasional
FSGI Ungkap Alasan Beri Nilai 55 untuk Program PJJ Nadiem Makarim

FSGI Ungkap Alasan Beri Nilai 55 untuk Program PJJ Nadiem Makarim

Nasional
Polisi Cari Pengendali Penyelundupan Senpi ke KKB di Papua

Polisi Cari Pengendali Penyelundupan Senpi ke KKB di Papua

Nasional
Survei IPI: 73,8 Persen Setuju Masyarakat Makin Sulit Berunjuk Rasa

Survei IPI: 73,8 Persen Setuju Masyarakat Makin Sulit Berunjuk Rasa

Nasional
Disorot, Bawaslu Daerah Loloskan Mantan Koruptor meski Belum Penuhi Masa Tunggu Pidana

Disorot, Bawaslu Daerah Loloskan Mantan Koruptor meski Belum Penuhi Masa Tunggu Pidana

Nasional
FSGI: Kami Beri Nilai 100 untuk Program Penghapusan UN

FSGI: Kami Beri Nilai 100 untuk Program Penghapusan UN

Nasional
UPDATE 25 Oktober: 2 Provinsi Tak Ada Kasus Baru, DKI Tertinggi

UPDATE 25 Oktober: 2 Provinsi Tak Ada Kasus Baru, DKI Tertinggi

Nasional
Hari Dokter Nasional, Ayo Bantu Garda Terdepan Lewat Gerakan 3M

Hari Dokter Nasional, Ayo Bantu Garda Terdepan Lewat Gerakan 3M

Nasional
UPDATE 25 Oktober: 168.918 Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 25 Oktober: 168.918 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Ini Kekurangan Bantuan Kuota Internet dari Kemendikbud Versi FSGI

Ini Kekurangan Bantuan Kuota Internet dari Kemendikbud Versi FSGI

Nasional
Survei IPI: Mayoritas Anggap Indonesia Kurang Demokratis

Survei IPI: Mayoritas Anggap Indonesia Kurang Demokratis

Nasional
UPDATE 25 Oktober: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Capai 62.649

UPDATE 25 Oktober: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Capai 62.649

Nasional
UPDATE 25 Oktober: Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa Capai 4.327.144

UPDATE 25 Oktober: Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa Capai 4.327.144

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X