Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jimly: Oposisi Harus Ada dalam Demokrasi, tapi Jangan Terlalu Lemah

Kompas.com - 25/07/2019, 23:19 WIB
Diamanty Meiliana

Editor

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) menyebut oposisi merupakan hal yang wajar dalam demokrasi karena sebagai pengimbang sistem kekuasaan, namun kekuasaan oposisi hendaknya tidak terlalu kuat.

Oposisi sifat alamiah demokrasi, demokrasi tidak akan bekerja jika tidak ada check and balance. Itu hukum kehidupan,” ujar Ketua Umum ICMI Jimly Asshiddiqie usai menjadi pembicara pada diskusi buku di Jakarta, Kamis (25/7/2019), dikutip dari Antara.

Baca juga: Bertemu Anies, Surya Paloh Dinilai Ingin Ikut Momentum Islah dengan Oposisi

Istilah apapun yang digunakan, lanjut dia, kelompok pengimbang maupun oposisi merupakan istilah yang harus ada namun besaran kewenangannya harus dijaga.

“Harus ada (oposisi) tapi jangan terlalu kuat tapi jangan terlalu lemah,” kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Menurutnya, kekuatan oposisi yang terlalu kuat justru akan mendikte proses pengambilan politik yang seharusnya berada di tangan presiden.

Baca juga: PKS Yakin Prabowo Tetap Pilih Oposisi

Sedangkan jika terlalu lemah, pemerintah tidak akan ada yang mengontrol sehingga berakibat pada runtuhnya sistem demokrasi yang dimiliki Indonesia.

Selain itu, Jimly turut mengapresiasi pertemuan Prabowo-Jokowi dan Prabowo-Megawati. Menurutnya pertemuan tersebut sebagai lambang bahwa sudah saatnya rakyat Indonesia kembali bersatu pasca polarisasi Pemilu 2019.

“Saya senang sekali itu memberi sinyal pada rakyat sudah move on,” katanya.

Jimly juga berharap media sosial antar kedua pendukung capres jadi wadah merekatkan lagi silaturahmi kebangsaan, saling merangkul dan mengajak sinergi meskipun beda dengan tujuan kepentingan kemaslahatan Indonesia.

Kompas TV Politik nasional memanas seiring adanya dua pertemuan yang dinilai saling berkaitan. Yang pertama pertemuan antara Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto dan disaat yang hampir sama terjadi pertemuan antara Surya Paloh dengan Anies Baswedan. Jika kita melihat hasil pemilu 2019 yang lalu ada 3 parpol yang memperoleh suara terbesar. Yang pertama adalah PDI Perjuangan partai ini di Pemilu Legislatif meraih suara 27 juta suara lebih. Sementara di 5 tahun sebelumnya partai berlambang banteng ini juga meraih suara terbanyak dengan raihan 23,6 juta suara. Di urutan kedua ada Partai Gerindra yang mendapat suara 17,5 juta suara. Sedang di Pemilu 2014 partai ini meraih 14,7 juta suara. Kemudian ada Partai Golkar yang memperoleh suara sebesar 17,2 juta suara. Sementara di 2014 golkar mendapat 18,4 juta suara. Dua pimpinan partai yang meraih suara terbanyak di Pemilu 2019 yaitu Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto bertemu. Pertemuan yang disebut-sebut sebagai diplomasi nasi goreng itu menurut megawati bukan untuk membahas bagi-bagi kekuasaaan tapi sebagai upaya untuk menyatukan kembali bangsa pasca Pilpres 2019. Megawati juga menjelaskan indonesia tidak mengenal istilah koalisi ataupun oposisi. Namun soal susunan kabinet termasuk soal kemungkinan kerjasama dengan gerindra di pemerintahan, Megawati menyerahkan sepenuhnya kepada presiden. Di saat yang hampir sama Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Surya Paloh menyatakan partainya membuka kemungkinan untuk mengusung Anies maju sebagai capres pada 2024. Namun Anies tak banyak menanggapi pernyataan Surya Paloh itu. Menurut Anies saat ini fokusnya hanya mengurus Jakarta. #Nasdem #PertemuanPrabowoMegawati #KoalisiIndonesiaKerja
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com