JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid berpendapat, pertemuan antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Rabu (24/7/2019) kemarin, semakin menguatkan isu Gerindra akan masuk ke koalisi parpol pendukung pemerintah.
Hidayat juga yakin pada akhirnya Prabowo akan tetap berada di barisan oposisi, sesuai dengan aspirasi mayoritas dari pemilihnya pada Pemilu 2019.
"Kami memahami Pak Prabowo pasti mempunyai kapasitas untuk menjawab dengan cara yang terbaik. Pasti mempertimbangkan seluruh aspek untuk memutuskan. Beliau mengetahui bahwa banyak dari pemilih beliau yang berharap agar Pak Prabowo tetap komitmen dengan harapan para pemilih (tetap berada di oposisi)," ujar Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.
Meski demikian, PKS tetap mengapresiasi pertemuan pasangan capres dan cawapres pada Pemilu 2009 tersebut.
Menurut dia, pertemuan itu mengedepankan silahturahim untuk kebaikan bangsa dan negara. Ia berharap, semakin banyak silaturahim di antara tokoh bangsa seperti itu, akan berdampak baik pula bagi seluruh masyarakat Indonesia.
"Tentu, diharapkan betul-betul membawa kepada perbaikan kebaikan dan harapan-harapan untuk Indonesia lebih baik," kata Hidayat.
Baca juga: PKS Dukung Kesolidan Koalisi Jokowi-Maruf Menolak Penambahan Anggota
Sebelumnya, Megawati dan Prabowo bertemu di kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu siang.
Dalam pertemuan itu, Prabowo didampingi Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani dan Ketua DPP Partai Gerindra Edhy Prabowo.
Sementara Megawati ditemani dua politisi PDI-P yang juga anak Megawati, Puan Maharani dan Prananda Prabowo dan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto. Hadir pula Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Pertemuan yang diawali santap siang itu membahas sejumlah hal, termasuk kemungkinan pertemuan Prabowo dan Presiden Joko Widodo. Selain itu, Megawati dan Prabowo juga sepakat mengenai menjaga persatuan dan kerukunan bangsa selepas perhelatan Pemilu 2019.