Hari Anak Nasional, KPAI Ingatkan Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Anak

Kompas.com - 23/07/2019, 15:06 WIB
Ilustrasi ThinkstockphotosIlustrasi

KOMPAS.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menggunakan momentum peringatan Hari Anak Nasional 2019 untuk mengingatkan perlunya upaya pencegahan tindak pelecehan seksual terhadap anak dengan keterbelakangan mental atau down syndrome.

Sepanjang 2019 ini, berdasarkan catatan KPAI, kekerasan seksual masih dialami oleh anak atau remaja penyandang down syndrome, misalnya pemerkosaan yang terjadi Pringsewu, Pontianak, dan di Tulungagung, Jawa Timur.

Komisioner KPAI Bidang Sosial dan Anak Dalam Kondisi Darurat, Susianah Affandy mengungkapkan, ada tiga cara pencegahan kekerasan seksual terhadap anak down syndrome.

Pertama, pihak penegak hukum harus membuka akses bagi keadilan anak-anak down syndrome yang menjadi korban kekerasan seksual.

Baca juga: Hari Anak Nasional: Perjuangan Posyandu Bak Garda Depan Atasi Stunting

"Hasil pengawasan KPAI, kasus kekerasan seksual yang menimpa anak down syndrome seringkali berujung damai di pengadilan. Pihak keluarga menyatakan damai dan menarik laporannya," ujar Susianah Affandy saat dihubungi Kompas.com, Selasa (23/7/2019).

Ia mengatakann, dengan adanya penegakan hukum yang tegas dan adil, bisa menjadi efek jera bagi pelaku dan dapat mencegah perulangan perbuatan kekerasan seksual.

Kedua, keluarga harus memberikan pengasuhan yang baik, seperti mengenalkan anak-anak penderita down syndrome tentang reproduksi dan bagaimana cara menjaganya.

Dalam hal ini, orangtua dan keluarga harus memberikan pengawasan yang ketat kepada anak-anaknnya.

Susianah mengatakan, dari kasus-kasus yang terjadi, pelaku kekerasan seksual terhadap korban anak down syndrome adalah orang-orang terdekat si anak, seperti keluarga dan tetangga dekat.

Baca juga: Hari Anak Nasional, Ini Pesan Menteri PPPA Yohana Yembise

"Oleh karena itu harus ada pemberatan hukum sebagaimana diatur dalam UU 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak," ujar Susianah.

Ketiga, cara pencegahan kekerasan seksual juga bisa digalakkan dengan kampanye stop kekerasan terhadap anak.

Ia menekankan, anak dengan down syndrome juga memiliki hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang.

"Elemen-elemen masyarakat harus melakukan kampanye untuk mencegah tindak kekerasan apa pun kepada anak down syndrome, khususnya kekerasan seksual," ujar Susianah.

Dengan menerapkan dan menjalankan tiga cara pencegahan tersebut, diharapkan tumbuh kesadaran masyarakat, penegak hukum, dan pemerintah.

Selain itu, KPAI menuntut pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan dari UU 8 Tahun 2016 yang mengatur tentang penanganan anak penyandang disabilitas berdasar jenis disabilitasnya, yakni disabilitas fisik dan disabilitas mental.

"Harusnya ada PP yang mengatur tentang rehabilitasi, PP tentang Perlindungan, PP tentang Pendidikan, PP tentang Jaminan aman dari kekerasan," ujar Susianah.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

113 Oknum Polisi Dipecat Sepanjang 2020, Mayoritas Terjerat Kasus Narkoba

113 Oknum Polisi Dipecat Sepanjang 2020, Mayoritas Terjerat Kasus Narkoba

Nasional
Menko PMK Sebut Ketimpangan Distribusi Dokter Jadi Tantangan Terbesar Kesehatan Nasional

Menko PMK Sebut Ketimpangan Distribusi Dokter Jadi Tantangan Terbesar Kesehatan Nasional

Nasional
UPDATE 25 Oktober: 1.668 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, Kasus Perdana di Polandia dan Portugal

UPDATE 25 Oktober: 1.668 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, Kasus Perdana di Polandia dan Portugal

Nasional
UPDATE 25 Oktober: 2.497 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

UPDATE 25 Oktober: 2.497 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

Nasional
Menko PMK Akui Rokok Penghasil Devisa Tertinggi, tetapi Sebabkan Kerugian Kesehatan yang Besar

Menko PMK Akui Rokok Penghasil Devisa Tertinggi, tetapi Sebabkan Kerugian Kesehatan yang Besar

Nasional
Tingkatkan Kesejahteraan Warga Desa, Kemendes Luncurkan Program JPS

Tingkatkan Kesejahteraan Warga Desa, Kemendes Luncurkan Program JPS

Nasional
Ini Topik yang Dibicarakan Prabowo Saat Bertemu Menhan Turki

Ini Topik yang Dibicarakan Prabowo Saat Bertemu Menhan Turki

Nasional
Menko PMK: Rokok Salah Satu Penghambat Pembangunan Manusia di Indonesia

Menko PMK: Rokok Salah Satu Penghambat Pembangunan Manusia di Indonesia

Nasional
Jadi Tersangka karena Diduga Hina NU, Gus Nur Ditahan 20 Hari

Jadi Tersangka karena Diduga Hina NU, Gus Nur Ditahan 20 Hari

Nasional
Pandemi Covid-19 dan Apresiasi untuk Dokter pada Hari Dokter Nasional...

Pandemi Covid-19 dan Apresiasi untuk Dokter pada Hari Dokter Nasional...

Nasional
Kompol IZ Jadi Kurir Narkoba di Riau, Mabes Polri: Ancamannya Hukuman Mati

Kompol IZ Jadi Kurir Narkoba di Riau, Mabes Polri: Ancamannya Hukuman Mati

Nasional
Menkes: Terima Kasih atas Pengabdian Tulus Para Dokter...

Menkes: Terima Kasih atas Pengabdian Tulus Para Dokter...

Nasional
Ketum Golkar: Target Menang Pilkada 60 Persen, Langkah Awal Rebut Kejayaan 2024

Ketum Golkar: Target Menang Pilkada 60 Persen, Langkah Awal Rebut Kejayaan 2024

Nasional
Jokowi Ungkap Alasan RUU Cipta Kerja Dikebut di Tengah Pandemi

Jokowi Ungkap Alasan RUU Cipta Kerja Dikebut di Tengah Pandemi

Nasional
Ketum Golkar: UU Cipta Kerja Terobosan Historis Tanpa Paksaan Siapa Pun

Ketum Golkar: UU Cipta Kerja Terobosan Historis Tanpa Paksaan Siapa Pun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X