Golkar Sodorkan Zainudin Amali Jadi Menteri Jokowi

Kompas.com - 23/07/2019, 14:27 WIB
Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono di Kampus IPDN Cilandak Timur, Jakarta Selatan, Selasa (23/7/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DKetua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono di Kampus IPDN Cilandak Timur, Jakarta Selatan, Selasa (23/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar mengajukan salah seorang kadernya, Zainudin Amali, menjadi menteri dalam pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin periode 2019-2024.

Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mengatakan, informasi itu didengarnya langsung dari Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

"Seperti itu yang saya dengar dari pimpinan Partai Golkar. Tapi di mana posisinya, enggak ada yang tau tuh dan saya kira kita sabar dan menunggu," kata Agung saat dijumpai di Kampus IPDN Cilandak Timur, Jakarta Selatan, Selasa (23/7/2019).

Baca juga: Hoaks Nama Menteri Jokowi-Maruf, Penjelasan TKN hingga Dugaan Motif di Baliknya

Selain Zainudin yang saat ini menjabat sebagai Ketua Komisi II DPR, Agung mendengar ada sejumlah kader partai lainnya yang juga disodorkan ke Presiden Jokowi untuk menjadi menteri. Namun, ia enggan menyebut nama lainnya.

Agung menilai, Zainudin layak menjadi menteri. Sebab, Zainudin merupakan kader Golkar yang tidak mempunyai cacat dari segi hukum hingga saat ini. Pengalaman Zainudin di legislatif layak membawanya menduduki kursi eksekutif.

Bahkan, Agung juga setuju apabila sosok Zainudin duduk di kursi pimpinan DPR maupun MPR. Meski, ia lebih mendorong Zainudin duduk di eksekutif.

"Ya (masuk ke bursa Ketua MPR). Tapi menurut saya, mungkin lebih banyak yang bisa dia lakukan untuk negeri ini ketika dia di pemerintahan. Soal posisinya terserah," ujar Agung.

Baca juga: Pengamat Prediksi pada Periode Kedua Menteri Jokowi Lebih Banyak dari Parpol

Zainudin Amali sendiri mengaku, sama sekali belum membahas peluangnya menjadi menteri atau jabatan apapun dengan Airlangga Hartarto.

"Prinsipnya, saya kerja saja dan soal nanti penilaian seperti apa, ya itu urusan yang menilai ya pimpinan-pimpinan partai. Sebagai kader partai, saya laksanakan kewajiban saya," kata Zainudin saat dikonfirmasi.

 



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Nasional
Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Nasional
Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Nasional
Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Nasional
Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Nasional
PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

Nasional
MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

Nasional
LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

Nasional
Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Nasional
Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Nasional
Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Nasional
LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X