Golkar Sodorkan Zainudin Amali Jadi Menteri Jokowi

Kompas.com - 23/07/2019, 14:27 WIB
Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono di Kampus IPDN Cilandak Timur, Jakarta Selatan, Selasa (23/7/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DKetua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono di Kampus IPDN Cilandak Timur, Jakarta Selatan, Selasa (23/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar mengajukan salah seorang kadernya, Zainudin Amali, menjadi menteri dalam pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin periode 2019-2024.

Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mengatakan, informasi itu didengarnya langsung dari Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

"Seperti itu yang saya dengar dari pimpinan Partai Golkar. Tapi di mana posisinya, enggak ada yang tau tuh dan saya kira kita sabar dan menunggu," kata Agung saat dijumpai di Kampus IPDN Cilandak Timur, Jakarta Selatan, Selasa (23/7/2019).

Baca juga: Hoaks Nama Menteri Jokowi-Maruf, Penjelasan TKN hingga Dugaan Motif di Baliknya

Selain Zainudin yang saat ini menjabat sebagai Ketua Komisi II DPR, Agung mendengar ada sejumlah kader partai lainnya yang juga disodorkan ke Presiden Jokowi untuk menjadi menteri. Namun, ia enggan menyebut nama lainnya.

Agung menilai, Zainudin layak menjadi menteri. Sebab, Zainudin merupakan kader Golkar yang tidak mempunyai cacat dari segi hukum hingga saat ini. Pengalaman Zainudin di legislatif layak membawanya menduduki kursi eksekutif.

Bahkan, Agung juga setuju apabila sosok Zainudin duduk di kursi pimpinan DPR maupun MPR. Meski, ia lebih mendorong Zainudin duduk di eksekutif.

"Ya (masuk ke bursa Ketua MPR). Tapi menurut saya, mungkin lebih banyak yang bisa dia lakukan untuk negeri ini ketika dia di pemerintahan. Soal posisinya terserah," ujar Agung.

Baca juga: Pengamat Prediksi pada Periode Kedua Menteri Jokowi Lebih Banyak dari Parpol

Zainudin Amali sendiri mengaku, sama sekali belum membahas peluangnya menjadi menteri atau jabatan apapun dengan Airlangga Hartarto.

"Prinsipnya, saya kerja saja dan soal nanti penilaian seperti apa, ya itu urusan yang menilai ya pimpinan-pimpinan partai. Sebagai kader partai, saya laksanakan kewajiban saya," kata Zainudin saat dikonfirmasi.

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Larang eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Disebut Melanggar Hukum dan HAM

Larang eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Disebut Melanggar Hukum dan HAM

Nasional
Kapolri Minta Kepala Daerah Laporkan Kapolres yang Minta Jatah Proyek

Kapolri Minta Kepala Daerah Laporkan Kapolres yang Minta Jatah Proyek

Nasional
Mahfud Minta Kementerian dan Lembaga Tak Keberatan dengan Omnibus Law

Mahfud Minta Kementerian dan Lembaga Tak Keberatan dengan Omnibus Law

Nasional
Politisi PDI-P Ini Klaim Parpolnya Tolak Eks Koruptor Mendaftar Pilkada 2020

Politisi PDI-P Ini Klaim Parpolnya Tolak Eks Koruptor Mendaftar Pilkada 2020

Nasional
Periksa Wagub Lampung, KPK Dalami Rencana Eks Bupati Lampung Tengah Maju Pilkada

Periksa Wagub Lampung, KPK Dalami Rencana Eks Bupati Lampung Tengah Maju Pilkada

Nasional
Tjahjo Kumolo Kaji Penambahan Jumlah Perwira Tinggi di TNI dan Polri

Tjahjo Kumolo Kaji Penambahan Jumlah Perwira Tinggi di TNI dan Polri

Nasional
Mahfud MD Sebut Program Deradikalisasi Tak Perlu Dievaluasi, tetapi Diperkuat

Mahfud MD Sebut Program Deradikalisasi Tak Perlu Dievaluasi, tetapi Diperkuat

Nasional
KPK Tahan Tersangka Penyuap Kasus Restitusi Pajak Mobil Mewah

KPK Tahan Tersangka Penyuap Kasus Restitusi Pajak Mobil Mewah

Nasional
Mahfud Sebut Parlemen Tak Memahami Konsep Omnibus Law Secara Utuh

Mahfud Sebut Parlemen Tak Memahami Konsep Omnibus Law Secara Utuh

Nasional
Bertemu Dubes India, Prabowo Sebut Indonesia dan India Miliki Peluang Besar Kerja Sama Maritim

Bertemu Dubes India, Prabowo Sebut Indonesia dan India Miliki Peluang Besar Kerja Sama Maritim

Nasional
Mahfud MD: Investasi Terhambat Aturan Hukum yang Berbeda-Beda

Mahfud MD: Investasi Terhambat Aturan Hukum yang Berbeda-Beda

Nasional
Bicara soal BUMN dengan Erick Thohir, Ahok: Dari Sarinah sampai Krakatau Steel

Bicara soal BUMN dengan Erick Thohir, Ahok: Dari Sarinah sampai Krakatau Steel

Nasional
Menko Polhukam Sebut Omnibus Law Dibutuhkan Agar Investasi Tak Macet

Menko Polhukam Sebut Omnibus Law Dibutuhkan Agar Investasi Tak Macet

Nasional
Golkar Gandeng 10 Lembaga Survei Jelang Pilkada Serentak 2020

Golkar Gandeng 10 Lembaga Survei Jelang Pilkada Serentak 2020

Nasional
Usut Kasus HAM Masa Lalu, Pemerintah Ingin Hidupkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Usut Kasus HAM Masa Lalu, Pemerintah Ingin Hidupkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X