Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wasekjen: Calon Menteri Jokowi Jilid II dari PDI-P Ditentukan Megawati

Kompas.com - 18/07/2019, 15:22 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Ahmad Basarah mengatakan, nama-nama menteri yang akan dicalonkan PDI-P untuk kabinet kerja Jokowi jilid II akan ditentukan sang ketua umum, Megawati Soekarnoputri.

Megawati akan menggunakan hak prerogatifnya sebagai ketum untuk mencalonkan namun menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi untuk menempatkan kader PDI-P dalam formasi kabinet.

"Jadi khusus kader PDI-P yang akan jadi menteri, itu akan melalui 2 instansi prerogatif. Pertama, prerogatif ketua umum PDI-P untuk mengusulkan kepada presiden. Kedua, wewenang presiden dalam menentukan nama-nama menterinya," kata Basarah saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/7/2019).

Baca juga: Politisi PDI-P Klaim Partainya Punya Banyak Kader Muda yang Cocok Jadi Menteri

Hanya saja, saat ini Megawati belum menggunakan wewenangnya untuk menentukan nama-nama kader yang layak menjadi menteri.

"Karena Ibu Mega masih memberikan kesempatan kepada Pak Jokowi untuk menyelesaikan hal-hal yang fundamental demi kepentingan bangsa yang lebih besar," pungkasnya.

Diketahui ada daftar nama menteri kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin beredar luas di media sosial dan aplikasi berbagi pesan.

Baca juga: [HOAKS] Dokumen Daftar Menteri Kabinet Jokowi-Maruf

Kali ini, daftar nama tersebut dalam bentuk dokumen risalah rapat yang mencantumkan lambang Garuda pada bagian kop surat.

Di bagian bawah, terdapat tulisan "Koalisi Indonesia Maju Republik Indonesia. Risalah Rapat Pengangkatan Menteri Pembantu Presiden dalam Kabinet Kerja Jilid II Periode 2019-2024".

Terdapat pula tulisan bahwa rapat itu diagendakan Minggu, 14 Juli 2019, di Ruang Rapat Sentul City International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, seusai acara pidato Jokowi bertajuk "Visi Indonesia".

Baca juga: Soal Hoaks Daftar Menteri Jokowi, TKN: Ada yang Ingin Jadi Menteri

Informasi lain dalam risalah itu, rapat dipimpin Jokowi, Ma'ruf Amin, ketua umum dan sekjen partai koalisi serta Ketua TKN Erick Thohir.

Lalu di bawahnya ada daftar lengkap nama menteri kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Sejumlah nama baru disebut dalam daftar tersebut, di antaranya putri pengusaha Hary Tanoesoedibjo, Angela Tanoesoedibjo sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika.

Kemudian, ada Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan serta nama-nama lain, termasuk nama-nama yang kini masih menjabat menteri.

Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf sendiri sudah memastikan daftar tersebut hoaks.

Kompas TV Sabtu (13/7) lalu, Prabowo dan Jokowi telah menjalin rekonsiliasi. Tapi apakah rekonsiliasi menghilangkan peran oposisi? Rekonsiliasi pertemuan Joko Widodo dan Prabowo Subianto di Stasiun Moda Raya Terpadu Jakarta, tentu patut diapresiasi.<br /> <br /> Namun dalam konteks koalisi dan oposisi, presiden terpilih Joko Widodo menyebut, soal adanya anggota parpol koalisi baru pendukung pemerintah, masih harus didiskusikan dengan parpol utama pendukung Jokowi-Ma&#39;ruf.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

Nasional
PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com