Pengamat Prediksi pada Periode Kedua Menteri Jokowi Lebih Banyak dari Parpol

Kompas.com - 01/07/2019, 15:16 WIB
Suasana rapat terbatas Presiden Joko Widodo dan jajaran menteri Kabinet Kerja di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (5/1/2018). Fabian Januarius KuwadoSuasana rapat terbatas Presiden Joko Widodo dan jajaran menteri Kabinet Kerja di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (5/1/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, beranggapan bahwa menteri-menteri periode kedua kepemimpinan Joko Widodo akan cenderung didominasi oleh menteri yang memiliki latar belakang partai politik.

"Kecendurungannya akan didominasi oleh menteri-menteri yang berasal dari parpol. Itu pasti karena kemenangan Jokowi-Ma'ruf pada Pilpres 2019," ujar Adi kepada Kompas.com, Senin (1/7/2019).

Adi menuturkan, selama Pemilu 2019, parpol dari Koalisi Indonesia Kerja (KIK) yang membentengi dari berbagai serangan politik. Maka dari itu, Adi menjadi wajar jika parpol mendapatkan jatah mengisi sejumlah pos kementerian.

Menurut dia, Jokowi pun tak bisa mengelak akan hal tersebut lantaran kesuksesannya menang di Pilpres 2019 dibantu oleh parpol koalisi.

"Partai-partai ini yang menjadi garda terdepan dalam kemenangan Jokowi," ucapnya.

Baca juga: Wakil Ketua TKN Sebut Belum Ada Pembahasan Kabinet

Namun, tentu saja perwakilan yang dikirimkan parpol haruslah kader yang punya kapasitas dan kompetensi serta loyalitas kepada Presiden Jokowi.

Adi menambahkan, idealnya kabinet diisi oleh menteri-menteri yang berasal dari kelompok profesional sehingga kabinet tidak mempunyai beban terhadap parpol agar program kerja Jokowi lebih baik.

"Namun, masalahnya sekarang adalah kalangan profesional itu tidak harus dari kalangan yang tidak memiliki ikatan parpol. Apalagi banyak tokoh dari parpol yang memiliki rekam jejak dan latar belakang yang bagus," ucapnya.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Faktor SDM dan Teknologi Belum Mendukung Pembelajaran Jarak Jauh di Indonesia

Faktor SDM dan Teknologi Belum Mendukung Pembelajaran Jarak Jauh di Indonesia

Nasional
Penyaluran KUR Naik Signifikan sejak “New Normal”, Airlangga Harap Terus Berlanjut

Penyaluran KUR Naik Signifikan sejak “New Normal”, Airlangga Harap Terus Berlanjut

Nasional
Bawaslu Sebut Beban Pengawas di Pilkada 2020 Lebih Berat Akibat Covid-19

Bawaslu Sebut Beban Pengawas di Pilkada 2020 Lebih Berat Akibat Covid-19

Nasional
Jumlah Kasus Covid-19 Lebih dari 60.000 Pasien, Ini Imbauan Sekjen MUI

Jumlah Kasus Covid-19 Lebih dari 60.000 Pasien, Ini Imbauan Sekjen MUI

Nasional
100 Tahun ITB, Jokowi Singgung soal Soekarno hingga Habibie

100 Tahun ITB, Jokowi Singgung soal Soekarno hingga Habibie

Nasional
KPAI Imbau Kementerian PPPA Lakukan Pencegahan Anak Ikut Aksi Demonstrasi

KPAI Imbau Kementerian PPPA Lakukan Pencegahan Anak Ikut Aksi Demonstrasi

Nasional
OJK Pastikan 3 Bank terkait Hoaks Ajakan Tarik Uang dalam Kondisi Bagus

OJK Pastikan 3 Bank terkait Hoaks Ajakan Tarik Uang dalam Kondisi Bagus

Nasional
Hingga 3 Juli, Terdaftar Sebanyak 30.924 Relawan Gugus Tugas

Hingga 3 Juli, Terdaftar Sebanyak 30.924 Relawan Gugus Tugas

Nasional
Soal Keterlibatan Anak dalam Demo, KPAI Ingatkan Itu Tak Sama dengan Partisipasi Politik

Soal Keterlibatan Anak dalam Demo, KPAI Ingatkan Itu Tak Sama dengan Partisipasi Politik

Nasional
KY Berharap Hakim Kasus Novel Beri Putusan Sesuai Fakta di Persidangan

KY Berharap Hakim Kasus Novel Beri Putusan Sesuai Fakta di Persidangan

Nasional
Nasdem Komitmen Perjuangkan RUU PKS Jadi Undang-Undang

Nasdem Komitmen Perjuangkan RUU PKS Jadi Undang-Undang

Nasional
Wilayah dengan Banyak Kasus DBD Juga Memiliki Kasus Covid-19 yang Tinggi

Wilayah dengan Banyak Kasus DBD Juga Memiliki Kasus Covid-19 yang Tinggi

Nasional
KPAI: Jangan Libatkan Anak dalam Aksi Unjuk Rasa

KPAI: Jangan Libatkan Anak dalam Aksi Unjuk Rasa

Nasional
Bertemu Pimpinan MPR, PBNU Setuju RUU HIP Diganti Jadi BPIP

Bertemu Pimpinan MPR, PBNU Setuju RUU HIP Diganti Jadi BPIP

Nasional
Jubir Pemerintah: Tunda Aktivitas yang Tidak Produktif di Luar Rumah

Jubir Pemerintah: Tunda Aktivitas yang Tidak Produktif di Luar Rumah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X