Pengamat Prediksi pada Periode Kedua Menteri Jokowi Lebih Banyak dari Parpol

Kompas.com - 01/07/2019, 15:16 WIB
Suasana rapat terbatas Presiden Joko Widodo dan jajaran menteri Kabinet Kerja di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (5/1/2018).Fabian Januarius Kuwado Suasana rapat terbatas Presiden Joko Widodo dan jajaran menteri Kabinet Kerja di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (5/1/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, beranggapan bahwa menteri-menteri periode kedua kepemimpinan Joko Widodo akan cenderung didominasi oleh menteri yang memiliki latar belakang partai politik.

"Kecendurungannya akan didominasi oleh menteri-menteri yang berasal dari parpol. Itu pasti karena kemenangan Jokowi-Ma'ruf pada Pilpres 2019," ujar Adi kepada Kompas.com, Senin (1/7/2019).

Adi menuturkan, selama Pemilu 2019, parpol dari Koalisi Indonesia Kerja (KIK) yang membentengi dari berbagai serangan politik. Maka dari itu, Adi menjadi wajar jika parpol mendapatkan jatah mengisi sejumlah pos kementerian.

Menurut dia, Jokowi pun tak bisa mengelak akan hal tersebut lantaran kesuksesannya menang di Pilpres 2019 dibantu oleh parpol koalisi.


"Partai-partai ini yang menjadi garda terdepan dalam kemenangan Jokowi," ucapnya.

Baca juga: Wakil Ketua TKN Sebut Belum Ada Pembahasan Kabinet

Namun, tentu saja perwakilan yang dikirimkan parpol haruslah kader yang punya kapasitas dan kompetensi serta loyalitas kepada Presiden Jokowi.

Adi menambahkan, idealnya kabinet diisi oleh menteri-menteri yang berasal dari kelompok profesional sehingga kabinet tidak mempunyai beban terhadap parpol agar program kerja Jokowi lebih baik.

"Namun, masalahnya sekarang adalah kalangan profesional itu tidak harus dari kalangan yang tidak memiliki ikatan parpol. Apalagi banyak tokoh dari parpol yang memiliki rekam jejak dan latar belakang yang bagus," ucapnya.

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Polri Benarkan Pemberi Miras ke Mahasiswa Papua Kapolsek Sukajadi Bandung

Polri Benarkan Pemberi Miras ke Mahasiswa Papua Kapolsek Sukajadi Bandung

Nasional
Gabung Jakarta, Bekasi Harap Tak Ada Lagi Setoran Bea Balik Nama Kendaraan

Gabung Jakarta, Bekasi Harap Tak Ada Lagi Setoran Bea Balik Nama Kendaraan

Nasional
Presiden Jokowi Sapa Para Talenta Musik yang Manggung di Istana

Presiden Jokowi Sapa Para Talenta Musik yang Manggung di Istana

Nasional
KPK: Ada Capim Diduga Pernah Terima Gratifikasi, tapi Masih Diloloskan Pansel

KPK: Ada Capim Diduga Pernah Terima Gratifikasi, tapi Masih Diloloskan Pansel

Nasional
Diduga Berada di Jatim, Polri Masih Buru Penyuplai Data Kependudukan yang Dijual Lewat Situs Web

Diduga Berada di Jatim, Polri Masih Buru Penyuplai Data Kependudukan yang Dijual Lewat Situs Web

Nasional
Pakar Minta Pemerintah Lakukan Perencanaan Matang Ibu Kota Baru

Pakar Minta Pemerintah Lakukan Perencanaan Matang Ibu Kota Baru

Nasional
Soal Ustaz Abdul Somad, Mahfud MD: Kalau Mau Minta Maaf Bagus...

Soal Ustaz Abdul Somad, Mahfud MD: Kalau Mau Minta Maaf Bagus...

Nasional
Ditantang Jajak Pendapat Bekasi Gabung Jakarta, Wakil Wali Kota Bekasi: Tunggu Kajian

Ditantang Jajak Pendapat Bekasi Gabung Jakarta, Wakil Wali Kota Bekasi: Tunggu Kajian

Nasional
Polri: Dinonaktifkan, Oknum Polisi Pemberi 2 Kardus Miras ke Mahasiswa Papua

Polri: Dinonaktifkan, Oknum Polisi Pemberi 2 Kardus Miras ke Mahasiswa Papua

Nasional
Anggota Komisi II Sayangkan Pemerintah Tak Satu Suara soal Ibu Kota Baru

Anggota Komisi II Sayangkan Pemerintah Tak Satu Suara soal Ibu Kota Baru

Nasional
Ketua MPR Sebut Amandemen Terbatas Tak Buat MPR Jadi Lembaga Tertinggi

Ketua MPR Sebut Amandemen Terbatas Tak Buat MPR Jadi Lembaga Tertinggi

Nasional
Optimalisasi Otonomi Daerah Dinilai Lebih Bijak Ketimbang Pemindahan Ibu Kota

Optimalisasi Otonomi Daerah Dinilai Lebih Bijak Ketimbang Pemindahan Ibu Kota

Nasional
RUU Siber Disebut untuk Tegaskan Kewenangan BSSN

RUU Siber Disebut untuk Tegaskan Kewenangan BSSN

Nasional
Mahfud MD Sebut Warga Papua Merasa Dibuat Jadi Warga Kelas Dua

Mahfud MD Sebut Warga Papua Merasa Dibuat Jadi Warga Kelas Dua

Nasional
Pengamat: Banyak PR yang Lebih Mendesak dari Pemindahan Ibu Kota

Pengamat: Banyak PR yang Lebih Mendesak dari Pemindahan Ibu Kota

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X