Hoaks Nama Menteri Jokowi-Ma'ruf, Penjelasan TKN hingga Dugaan Motif di Baliknya

Kompas.com - 18/07/2019, 08:06 WIB
Kabinet pemerintahan Jokowi-JKAP IMAGES / DITA ALANGKARA Kabinet pemerintahan Jokowi-JK
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menjelang dilantiknya pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, isu liar terkait kursi panas kabinet terus bermunculan. Terbaru, sebuah dokumen yang menyebutkan risalah rapat mengenai daftar menteri dalam kabinet Jokowi-Ma'ruf beredar di media sosial dan aplikasi berbagi pesan.

Namun setelah dilakukan konfirmasi, dipastikan dokumen tersebut adalah hoaks.

Sejak Selasa (16/7/2019), dokumen itu beredar. Ada yang menyebarkannya melalui grup Whatsapp, ada pula yang membagikannya di media sosial.

Risalah rapat itu menggunakan kop Garuda di bagian atasnya. Dibawahanya terdapat tulisan 'Koalisi Indonesia Maju Republik Indonesia. Risalah Rapat Pengangkatan menteri Pembantu Presiden Dalam kabinet Kerja Jilid II Periode 2019-2024'.


Terdapat pula tulisan bahwa rapat itu diagendakan pada Minggu, 14 Juli 2019, di Ruang Rapat Sentul City International Convention Center, Bogor, Jawa Barat. Di tempat yang sama hari itu, Jokowi memang menyampaikan pidato bertajuk Visi Indonesia di hadapan para relawan.

Baca juga: [HOAKS] Dokumen Daftar Menteri Kabinet Jokowi-Maruf

Dalam dokumen tersebut, nama Jokowi tercantum sebagai pemimpin rapat dan Pramono Anung sebagai sekretaris rapat.

Disebutkan juga bahwa rapat dihadiri Ma'ruf Amin, Ketua Umum dan Sekjen Partai Koalisi, serta Ketua TKN Erick Thohir.

Lalu di bawahnya ada daftar lengkap nama yang disebut akan menempati posisi sebagai menteri dalam menteri kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

Muncul nama-nama baru seperti Dedi Mulyadi sebagai Menteri Pariwisata, Hasto Kristiyanto sebagai Menteri Dalam Negeri, Yusril Ihza Mahendra sebagai Menteri Hukum dan HAM, serta Grace Natalie sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan.

Lalu Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, Angela Herlina Tanoesoedibjo sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, Eva Kusuma Sundari sebagai Menteri Koperasi dan UKM, Soetrisno Bachir sebagai Menteri Perindustrian. 

Halaman Berikutnya
Halaman:
Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Polri Benarkan Pemberi Miras ke Mahasiswa Papua Kapolsek Sukajadi Bandung

Polri Benarkan Pemberi Miras ke Mahasiswa Papua Kapolsek Sukajadi Bandung

Nasional
Gabung Jakarta, Bekasi Harap Tak Ada Lagi Setoran Bea Balik Nama Kendaraan

Gabung Jakarta, Bekasi Harap Tak Ada Lagi Setoran Bea Balik Nama Kendaraan

Nasional
Presiden Jokowi Sapa Para Talenta Musik yang Manggung di Istana

Presiden Jokowi Sapa Para Talenta Musik yang Manggung di Istana

Nasional
KPK: Ada Capim Diduga Pernah Terima Gratifikasi, tapi Masih Diloloskan Pansel

KPK: Ada Capim Diduga Pernah Terima Gratifikasi, tapi Masih Diloloskan Pansel

Nasional
Diduga Berada di Jatim, Polri Masih Buru Penyuplai Data Kependudukan yang Dijual Lewat Situs Web

Diduga Berada di Jatim, Polri Masih Buru Penyuplai Data Kependudukan yang Dijual Lewat Situs Web

Nasional
Pakar Minta Pemerintah Lakukan Perencanaan Matang Ibu Kota Baru

Pakar Minta Pemerintah Lakukan Perencanaan Matang Ibu Kota Baru

Nasional
Soal Ustaz Abdul Somad, Mahfud MD: Kalau Mau Minta Maaf Bagus...

Soal Ustaz Abdul Somad, Mahfud MD: Kalau Mau Minta Maaf Bagus...

Nasional
Ditantang Jajak Pendapat Bekasi Gabung Jakarta, Wakil Wali Kota Bekasi: Tunggu Kajian

Ditantang Jajak Pendapat Bekasi Gabung Jakarta, Wakil Wali Kota Bekasi: Tunggu Kajian

Nasional
Polri: Dinonaktifkan, Oknum Polisi Pemberi 2 Kardus Miras ke Mahasiswa Papua

Polri: Dinonaktifkan, Oknum Polisi Pemberi 2 Kardus Miras ke Mahasiswa Papua

Nasional
Anggota Komisi II Sayangkan Pemerintah Tak Satu Suara soal Ibu Kota Baru

Anggota Komisi II Sayangkan Pemerintah Tak Satu Suara soal Ibu Kota Baru

Nasional
Ketua MPR Sebut Amandemen Terbatas Tak Buat MPR Jadi Lembaga Tertinggi

Ketua MPR Sebut Amandemen Terbatas Tak Buat MPR Jadi Lembaga Tertinggi

Nasional
Optimalisasi Otonomi Daerah Dinilai Lebih Bijak Ketimbang Pemindahan Ibu Kota

Optimalisasi Otonomi Daerah Dinilai Lebih Bijak Ketimbang Pemindahan Ibu Kota

Nasional
RUU Siber Disebut untuk Tegaskan Kewenangan BSSN

RUU Siber Disebut untuk Tegaskan Kewenangan BSSN

Nasional
Mahfud MD Sebut Warga Papua Merasa Dibuat Jadi Warga Kelas Dua

Mahfud MD Sebut Warga Papua Merasa Dibuat Jadi Warga Kelas Dua

Nasional
Pengamat: Banyak PR yang Lebih Mendesak dari Pemindahan Ibu Kota

Pengamat: Banyak PR yang Lebih Mendesak dari Pemindahan Ibu Kota

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X