Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hari Ini 18 Tahun Lalu, Megawati Soekarnoputri Torehkan Sejarah Politik Indonesia

Kompas.com - 23/07/2019, 09:40 WIB
Nibras Nada Nailufar,
Heru Margianto

Tim Redaksi

Itulah kenapa kemenangan Mega atas kursi presiden berlangsung sunyi.  

Takdir yang tertunda

Perjalanan Megawati ke kursi RI 1 sungguh tak mulus. Dua tahun sebelum pelantikan itu, Megawati sebenarnya adalah sosok yang dielu-elukan sebagai presiden pengganti BJ Habibie. Ia simbol perlawanan terhadap Orde Baru yang tumbang pada 21 Mei 1998.

Menjelang kejatuhan Orde Baru, Megawati berhasil menguasai Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan mengubahnya menjadi PDI Perjuangan (PDI-P). Dukungan untuk Mega sebagai bentuk perlawanan terhadap Soeharto kala itu tak terbendung.

Sayangnya, di Pemilu 1999 Megawati gagal jadi presiden. Padahal, saat itu PDI-P menjadi partai pemenang setelah meraih sekitar 36 juta suara atau hampir 34 persen.

Saat itu presiden belum dipilih langsung oleh rakyat, masih dipilih oleh MPR.

Pemilihan presiden yang dilakukan MPR diwarnai tarik-menarik kepentingan. Ada dua kubu yang bersaing di MPR, yaitu PDI-P dan kubu Partai Golkar yang dinilai sebagai pewaris Orde Baru.

Amien Rais yang kala itu masih memimpin Partai Amanat Nasional (PAN) mulanya satu kubu dengan Mega sebagai penggerak reformasi. Namun, ia “menelikung” Mega di tengah jalan dengan membentuk Poros Tengah.

Poros Tengah terdiri dari partai-partai Islam, seperti Partai Kebangkitan Bangsa, PAN, Partai Bulan Bintang, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Keadilan (sekarang menjadi PKS). Mereka menolak Megawati menjadi presiden dengan alasan jender.

Dikutip dari catatan harian Kompas, 27 Juni 1999, berjudul "Dibahas, Jalan Tengah Pencalonan Presiden", PPP dan PK tetap pada pendiriannya menolak presiden dari kalangan perempuan.

Menurut Ketua Umum PPP Hamzah Haz, PPP berpegang pada fatwa ulama yang tidak memperbolehkan wanita menjadi presiden.

"Kalau Mbak Mega jadi presiden, kami tidak bersedia duduk dalam pemerintahan," kata Hamzah kala itu.

Poros Tengah pun mengantarkan Gus Dur sebagai presiden, mengalahkan Megawati dalam voting MPR. Gus Dur meraih 373 suara, sementara Megawati 313 suara.

Kendati demikian, Megawati berbesar hati dan tetap menjalani peran sebagai wakil presiden.

Namun, pada 2001 dinamika politik berbalik arah. Amien Rais yang saat itu merupakan Ketua MPR memotori Sidang Istimewa yang berujung pada jatuhnya Gus Dur.

Megawati pun naik menjadi presiden merebut takdirnya yang tertunda. Dan, Hamzah Haz yang semula menolak Megawati tak lagi buka suara saat MPR memilihnya mendampingi Megawati sebagai wakil presiden.

Begitulah politik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com