Hari Ini 18 Tahun Lalu, Megawati Soekarnoputri Torehkan Sejarah Politik Indonesia

Kompas.com - 23/07/2019, 09:40 WIB
Presiden perempuan pertama. Seusai mengucapkan sumpah jabatan sebagai Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri memberikan sambutan pertama di hadapan anggota MPR dalam Rapat Paripurna Sidang Istimewa (SI) MPR di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Senin (23/7/2001). Megawati mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menatap masa depan dan menerima hasil SI MPR dengan ikhlas dan legowo. KOMPAS/AGUS SUSANTOPresiden perempuan pertama. Seusai mengucapkan sumpah jabatan sebagai Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri memberikan sambutan pertama di hadapan anggota MPR dalam Rapat Paripurna Sidang Istimewa (SI) MPR di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Senin (23/7/2001). Megawati mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menatap masa depan dan menerima hasil SI MPR dengan ikhlas dan legowo.


Berikut adalah rangkaian tulisan perjalanan politik Megawati Soekarnoputri. Minggu ini, 18 tahun lalu, adalah minggu pertama Megawati menduduki kursi Presiden Republik Indonesia. Baca tulisan lainnya: Perjalanan Politik Megawati, dari Pengusaha Pom Bensin hingga Penguasa Medan Merdeka Utara dan Baca juga: Perjalanan Politik Megawati, Janji Cut Nyak untuk Rakyat Aceh

 

KOMPAS.com — Hari ini, 18 tahun lalu, 23 Juli 2001, ruas jalan dan pusat niaga Jakarta lebih lengang dari biasanya. Padahal, di hari itu Indonesia tengah mencatat sejarah.

Dyah Permata Megawati Setyawati Soekarnoputri atau dikenal dengan nama Megawati Soekarnoputri dilantik sebagai perempuan presiden pertama di negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia.

Berdasarkan catatan harian Kompas, 24 Juli 2001, yang berjudul "Kemenangan Mega Disambut Tenang", Sidang Istimewa (SI) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pelantikan Megawati yang digelar Senin (23/7/2001) sore tak disambut perayaan meriah oleh pendukungnya.

Di kantor DPP PDI-P di Pecenongan, Jakarta, tak ada kegiatan mencolok. Hanya ada sekitar 30 satuan tugas (satgas) yang mengamankan kantor mereka.

"Tidak ada perintah khusus berkaitan dengan pelantikan Ibu Mega. Setiap warga PDI-P hanya diminta untuk menjaga lingkungan masing-masing," kata Richard GE Tulis, Ketua DPD PDI-P Jakarta Pusat yang sedang mengoordinasikan para anggota satgas kala itu.

Yang lebih penting adalah mencegah supaya tidak terjadi kericuhan akibat pancingan pihak yang tidak bertanggung jawab.

"Kita tentu saja gembira dengan pengangkatan Mbak Mega. Hanya, seperti pesan Mbak Mega, kegembiraan ini tidak boleh ditunjukkan secara berlebihan," kata Henny Kumbariyam (37), Wakil Sekretaris DPD PDI-P DKI Jakarta yang ditemui di Posko PDI-P di kawasan Karet.

Di posko itu, simpatisan PDI-P sejak pukul 08.00 mengikuti jalannya SI MPR dari siaran televisi atau radio. Diseling jeda maghrib, di panggung yang mereka dirikan, sebuah grup band mengiringi para penyanyi dari utusan cabang PDI-P Jakarta Pusat. Sekitar 100 orang menikmati hiburan yang disajikan.

Bagi Jimmy Aryana Semeth (43), korban kasus 27 Juli yang ditemui di bekas kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, kemenangan Megawati ini terasa biasa-biasa saja dan tidak perlu dirayakan secara berlebihan.

"Memang sudah haknya meski saya lebih senang Mbak Mega jadi presiden tahun 1999 atau 2004 sekalian."

Karikatur karya Kartunis Harian Kompas GM Sudarta yang dimuat Selasa (24/6/2001) satu hari pasca-pelantikan Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden ke-5 Indonesia menggantikan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.GM Sudarta. Karikatur karya Kartunis Harian Kompas GM Sudarta yang dimuat Selasa (24/6/2001) satu hari pasca-pelantikan Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden ke-5 Indonesia menggantikan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

Suasana politik yang mewarnai pelantikan Megawati kala itu memang tak elok untuk dirayakan dengan penuh kegembiraan. Di Istana Negara Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang dilengserkan MPR tengah meradang. Ia tidak menerima keputusan MPR yang mencabut mandatnya sebagai presiden.

Relasi personal para tokoh reformasi memanas. Hubungan baik Gus Dur dan Megawati meruncing. Amien Rais yang semula menolak Megawati sebagai presiden berbalik angin.

Situasi politik dan ekonomi pasca-reformasi juga terasa tidak menentu akibat kepemimpinan Gus Dur yang penuh kontroversi.

Gus Dur berseteru hebat dengan DPR saat menyebut DPR seperti taman kanak-kanak. Gus Dur pun sempat mengeluarkan dekrit pembubaran DPR. Manuver Gus Dur disambut dingin. Mahkamah Agung memutuskan dekrit yang dikeluarkan Gus Dur bertentangan dengan hukum.

Lalu, hari ini 18 tahun lalu, parlemen yang berseberangan dengannya bersatu kubu dengan Megawati, wakilnya menakhodai negeri. Gus Dur ditinggal pergi. Sendiri.

Itulah kenapa kemenangan Mega atas kursi presiden berlangsung sunyi.  

Takdir yang tertunda

Perjalanan Megawati ke kursi RI 1 sungguh tak mulus. Dua tahun sebelum pelantikan itu, Megawati sebenarnya adalah sosok yang dielu-elukan sebagai presiden pengganti BJ Habibie. Ia simbol perlawanan terhadap Orde Baru yang tumbang pada 21 Mei 1998.

Menjelang kejatuhan Orde Baru, Megawati berhasil menguasai Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan mengubahnya menjadi PDI Perjuangan (PDI-P). Dukungan untuk Mega sebagai bentuk perlawanan terhadap Soeharto kala itu tak terbendung.

Sayangnya, di Pemilu 1999 Megawati gagal jadi presiden. Padahal, saat itu PDI-P menjadi partai pemenang setelah meraih sekitar 36 juta suara atau hampir 34 persen.

Saat itu presiden belum dipilih langsung oleh rakyat, masih dipilih oleh MPR.

Pemilihan presiden yang dilakukan MPR diwarnai tarik-menarik kepentingan. Ada dua kubu yang bersaing di MPR, yaitu PDI-P dan kubu Partai Golkar yang dinilai sebagai pewaris Orde Baru.

Amien Rais yang kala itu masih memimpin Partai Amanat Nasional (PAN) mulanya satu kubu dengan Mega sebagai penggerak reformasi. Namun, ia “menelikung” Mega di tengah jalan dengan membentuk Poros Tengah.

Poros Tengah terdiri dari partai-partai Islam, seperti Partai Kebangkitan Bangsa, PAN, Partai Bulan Bintang, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Keadilan (sekarang menjadi PKS). Mereka menolak Megawati menjadi presiden dengan alasan jender.

Dikutip dari catatan harian Kompas, 27 Juni 1999, berjudul "Dibahas, Jalan Tengah Pencalonan Presiden", PPP dan PK tetap pada pendiriannya menolak presiden dari kalangan perempuan.

Menurut Ketua Umum PPP Hamzah Haz, PPP berpegang pada fatwa ulama yang tidak memperbolehkan wanita menjadi presiden.

"Kalau Mbak Mega jadi presiden, kami tidak bersedia duduk dalam pemerintahan," kata Hamzah kala itu.

Usai dilantik dan memberikan pidato sambutan sebagai Wakil Presiden, Hamzah Haz didampingi (dari kiri) Ketua MPR Amien Rais dan Presiden Megawati Soekarnoputri meninggalkan ruang sidang dengan melambaikan
tangan kepada wartawan di pintu luar Ruang Nusantara, Gedung MPR/DPR, Jakarta, Kamis (26/7/2001).KOMPAS/ AGUS SUSANTO Usai dilantik dan memberikan pidato sambutan sebagai Wakil Presiden, Hamzah Haz didampingi (dari kiri) Ketua MPR Amien Rais dan Presiden Megawati Soekarnoputri meninggalkan ruang sidang dengan melambaikan tangan kepada wartawan di pintu luar Ruang Nusantara, Gedung MPR/DPR, Jakarta, Kamis (26/7/2001).

Poros Tengah pun mengantarkan Gus Dur sebagai presiden, mengalahkan Megawati dalam voting MPR. Gus Dur meraih 373 suara, sementara Megawati 313 suara.

Kendati demikian, Megawati berbesar hati dan tetap menjalani peran sebagai wakil presiden.

Namun, pada 2001 dinamika politik berbalik arah. Amien Rais yang saat itu merupakan Ketua MPR memotori Sidang Istimewa yang berujung pada jatuhnya Gus Dur.

Megawati pun naik menjadi presiden merebut takdirnya yang tertunda. Dan, Hamzah Haz yang semula menolak Megawati tak lagi buka suara saat MPR memilihnya mendampingi Megawati sebagai wakil presiden.

Begitulah politik.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X