Waketum Gerindra Setuju Ada Pertemuan Lanjutan Antara Jokowi dan Prabowo

Kompas.com - 19/07/2019, 14:07 WIB
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) memberi hormat kepada Presiden Joko Widodo (kiri) usai memberikan keterangan kepada wartawan di Stasiun MRT Senayan, Jakarta, Sabtu (13/7/2019). Kedua kontestan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 lalu ini bertemu di Stasiun MRT Lebak Bulus dan selanjutnya naik MRT dan diakhiri dengan makan siang bersama. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/wsj. Wahyu Putro AKetua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) memberi hormat kepada Presiden Joko Widodo (kiri) usai memberikan keterangan kepada wartawan di Stasiun MRT Senayan, Jakarta, Sabtu (13/7/2019). Kedua kontestan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 lalu ini bertemu di Stasiun MRT Lebak Bulus dan selanjutnya naik MRT dan diakhiri dengan makan siang bersama. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/wsj.

BOGOR, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono sepakat dengan wacana pertemuan lanjutan antara Presiden Joko Widodo dan ketua umumnya, Prabowo Subianto.

Sebab, kata Ferry, pertemuan pertama antara Jokowi dan Prabowi belum membahas yang bersifat program.

"Ya tentu kalau menurut saya pribadi, pertemuan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi sebaiknya dilanjutkan. Karena kalau kemarin pertemuan pertama itu masih membahas soal-soal yang bukan sifatnya program atau values," ujar Ferry saat ditemui di kediaman Prabowo, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (19/7/2019).

Baca juga: Prabowo dan Dewan Pembina Gerindra Bahas Kemungkinan Dukung Pemerintah

Ferry berharap dalam pertemuan lanjutan itu Prabowo dapat memberikan gagasan dan program yang dapat diadopsi oleh Pemerintah Jokowi. Selain itu, Prabowo juga dapat menitipkan beberapa hal penting kepada pemerintah.

Namun, ia tak menjelaskan secara spesifik mengenai hal-hal penting yang akan dititipkan Prabowo.

"Bisa ada kemungkinan program-program yang baik yang dari kami yang bisa diadopsi oleh pemerintahan Pak Jokowi. Kemudian kita juga bisa menyampaikan hal-hal pentinglah yang bisa kita titipkan di pemerintah," kata Ferry.

Baca juga: Prabowo Kumpulkan Dewan Pembina di Hambalang, Bahas Hasil Pertemuan dengan Jokowi

Sebelumnya, Wakil Sekjen Partai Gerindra Andre Rosiade menyebut bahwa akan ada pertemuan lanjutan antara ketua umumnya, Prabowo Subianto, dan Presiden Joko Widodo. Namun Andre tidak menjelaskan secara spesifik mengenai waktu dan tempat pertemuan itu digelar.

Menurut Andre, pertemuan lanjutan tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti pertemuan pertama Jokowi dan Prabowo pada Sabtu (13/7/2019) lalu.

Ia mengatakan, dalam pertemuan lanjutan itu Prabowo akan memberikan masukan terkait program-program pasangan Prabowo-Sandiaga yang bisa diadopsi oleh pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin selama lima tahun ke depan.

Baca juga: PDI-P Setuju Parpol Pendukung Prabowo-Sandiaga Isi Pimpinan MPR

Misalnya, program untuk menurunkan tarif dasar listrik atau menurunkan harga daging serta kebutuhan pokok lainnya.

Di sisi lain, Andre menegaskan bahwa pertemuan itu tidak akan menjadi ajang bagi keduanya untuk berbagi kekuasaan atau atau jabatan menteri di kabinet.

"Kalau itu (program) diadopsi sama Pak Jokowi kan baik. Kan mengadopsi visi, misi dan program tidak mengharuskan kami masuk dalam kabinet tapi dengan bertemu berdiskusi, ide-ide yang baik dari kami bisa kami sampaikan ke Pak Jokowi," kata Andre.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 11 April: Ada 109.958 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

UPDATE 11 April: Ada 109.958 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

Nasional
UPDATE 11 April: Total Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Capai 13.365.972

UPDATE 11 April: Total Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Capai 13.365.972

Nasional
UPDATE 11 April: 5.096.252 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 10.037.754 Dosis Pertama

UPDATE 11 April: 5.096.252 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 10.037.754 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 11 April : Bertambah 87, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 42.530 Orang

UPDATE 11 April : Bertambah 87, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 42.530 Orang

Nasional
UPDATE 11 April: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.414.507

UPDATE 11 April: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.414.507

Nasional
UPDATE 11 April 2021: Bertambah 4.127 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.566.995

UPDATE 11 April 2021: Bertambah 4.127 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.566.995

Nasional
Kemensetneg Ajak Publik Sampaikan Aspirasi Soal Pengembangan dan Pengelolaan TMII

Kemensetneg Ajak Publik Sampaikan Aspirasi Soal Pengembangan dan Pengelolaan TMII

Nasional
5 Alasan ICW Desak KPK Pecat Deputi Penindakan Karyoto

5 Alasan ICW Desak KPK Pecat Deputi Penindakan Karyoto

Nasional
Penjelasan Yayasan Harapan Kita soal TMII: Tak Pernah Miliki Niat Swakelola

Penjelasan Yayasan Harapan Kita soal TMII: Tak Pernah Miliki Niat Swakelola

Nasional
KSPI: THR 1.487 Pekerja Belum Dilunasi 13 Perusahaan Sejak 2020

KSPI: THR 1.487 Pekerja Belum Dilunasi 13 Perusahaan Sejak 2020

Nasional
Menteri LHK: Jangan Sampai Terjadi Duet Bencana, Corona dan Karhutla

Menteri LHK: Jangan Sampai Terjadi Duet Bencana, Corona dan Karhutla

Nasional
Anggota DPR Minta Prabowo Jelaskan Rinci soal Denwalsus Kemenhan

Anggota DPR Minta Prabowo Jelaskan Rinci soal Denwalsus Kemenhan

Nasional
Pengamat Nilai Diperlukan Pendekatan Cegah Warga Papua Terpengaruh KKB

Pengamat Nilai Diperlukan Pendekatan Cegah Warga Papua Terpengaruh KKB

Nasional
KSPI: Unjuk Rasa Buruh 12 April Digelar di Gedung MK dan Virtual

KSPI: Unjuk Rasa Buruh 12 April Digelar di Gedung MK dan Virtual

Nasional
Pengamat: Mengacu pada Definisi di UU, KKB Papua Bisa Disebut Teroris

Pengamat: Mengacu pada Definisi di UU, KKB Papua Bisa Disebut Teroris

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X