KPU Tunggu Kemenkumham Undangkan Rancangan PKPU Pilkada 2020

Kompas.com - 17/07/2019, 17:02 WIB
Ketua KPU RI Arief Budiman, Jumat (31/5/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariKetua KPU RI Arief Budiman, Jumat (31/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum ( KPU) sudah mengirimkan rancangan Peraturan KPU ( PKPU) tahapan Pilkada 2020 ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ( Kemenkumham).

"Sudah, sudah kirim ke Kememkumham. Sudah juga dilakukan pembahasan harmonisasinya," kata Ketua KPU Arief Budiman ketika dijumpai di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (17/7/2019).

Baca juga: KPU Sebut Wacana E-Rekapitulasi Belum Masuk Rancangan Aturan Pilkada 2020

Sebelum dikirim ke Kemenkumham, Arief juga memastikan bahwa Rancangan PKPU Pilkada 2020 tersebut sudah diuji publik dengan melibatkan peserta pemilu, sejumlah kementerian/lembaga, hingga lembaga swadaya masyarakat.

Artinya, Rancangan PKPU tersebut sudah didasarkan pada aspirasi elemen dalam sebuah pesta demokrasi.

Baca juga: Pimpinan Komisi II Minta KPU Persingkat Masa Kampanye Pilkada 2020 Jadi 60 Hari

Arief menambahkan, KPU juga telah mengkonsultasikan Rancangan PKPU ini ke Komisi II DPR dan pemerintah. Konsultasi digelar melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Kini, KPU pun tinggal menunggu rancangan aturan tersebut diundangkan.

"Kita tinggal tunggu kabar dari Kemenkuham, kalau memang selesai, ya sudah, langsung kita distribusikan (PKPU) ke teman-teman (KPU) daerah," kata dia.

Diketahui, sebanyak 270 wilayah di Indonesia akan menggelar Pilkada di tahun 2020.

Jumlah itu meliputi pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan wali kota dan wakil wali kota, serta bupati dan wakil bupati. Rencananya, pemungutan suara Pilkada dilakukan serentak pada tanggal 23 September 2020.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fraksi PAN Minta Pemerintah Kaji Ulang Aturan Investasi Miras

Fraksi PAN Minta Pemerintah Kaji Ulang Aturan Investasi Miras

Nasional
Jokowi: Vaksinasi Massal di Yogyakarta untuk Dukung Pariwisata dan Ekonomi Bangkit Kembali

Jokowi: Vaksinasi Massal di Yogyakarta untuk Dukung Pariwisata dan Ekonomi Bangkit Kembali

Nasional
Jokowi Tinjau Vaksinasi Covid-19 Pedagang Pasar Beringharjo Yogyakarta

Jokowi Tinjau Vaksinasi Covid-19 Pedagang Pasar Beringharjo Yogyakarta

Nasional
Banjir Rasa Pilpres

Banjir Rasa Pilpres

Nasional
ICW Minta KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Gubernur Sulsel dalam Proyek Infrastruktur Lain

ICW Minta KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Gubernur Sulsel dalam Proyek Infrastruktur Lain

Nasional
Apa Itu Restorative Justice yang Belakangan Kerap Disebut Kapolri?

Apa Itu Restorative Justice yang Belakangan Kerap Disebut Kapolri?

Nasional
Wakil Ketua MPR Nilai Aturan Investasi Miras Bertentangan dengan Pancasila

Wakil Ketua MPR Nilai Aturan Investasi Miras Bertentangan dengan Pancasila

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Drive Thru bagi Lansia, Ini yang Perlu Dipersiapkan

Vaksinasi Covid-19 Drive Thru bagi Lansia, Ini yang Perlu Dipersiapkan

Nasional
Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota Komisi IX Minta Pemerintah Transparan

Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota Komisi IX Minta Pemerintah Transparan

Nasional
Jokowi Kenang Artidjo Alkostar: Rajin, Jujur, Punya Integritas Tinggi

Jokowi Kenang Artidjo Alkostar: Rajin, Jujur, Punya Integritas Tinggi

Nasional
Vaksinasi Covid-19 untuk Lansia Pakai Sistem Drive Thru, Ini Informasinya

Vaksinasi Covid-19 untuk Lansia Pakai Sistem Drive Thru, Ini Informasinya

Nasional
Melayat Artidjo Alkostar, Jokowi: Kita Kehilangan Putra Terbaik Bangsa

Melayat Artidjo Alkostar, Jokowi: Kita Kehilangan Putra Terbaik Bangsa

Nasional
PKS Gelar Rakernas, Susun Strategi Kemenangan Jelang 2024

PKS Gelar Rakernas, Susun Strategi Kemenangan Jelang 2024

Nasional
Polemik Vaksinasi Gotong Royong

Polemik Vaksinasi Gotong Royong

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kronologi OTT Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah | Ketum PBNU Usulkan Jokowi Instruksikan PNS hingga Pengusaha Berzakat

[POPULER NASIONAL] Kronologi OTT Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah | Ketum PBNU Usulkan Jokowi Instruksikan PNS hingga Pengusaha Berzakat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X