Pimpinan Komisi II Minta KPU Persingkat Masa Kampanye Pilkada 2020 Jadi 60 Hari

Kompas.com - 08/07/2019, 19:00 WIB
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman (tengah) bersama Komisioner KPU Viryan Azis (kiri) dan Plt Dirjen Otonomi Daerah Akmal Malik (kanan) mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/7/2019). Rapat tersebut membahas Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/wsj. *** Local Caption *** 
ANTARA FOTO/Dhemas ReviyantoKetua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman (tengah) bersama Komisioner KPU Viryan Azis (kiri) dan Plt Dirjen Otonomi Daerah Akmal Malik (kanan) mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/7/2019). Rapat tersebut membahas Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/wsj. *** Local Caption ***
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi II Herman Khaeron meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempersingkat jadwal masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Serentak 2020.

Herman mengusulkan agar masa kampanye dipersingkat dari 81 hari menjadi 60 hari.

Pernyataan ini dia sampaikan usai memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan KPU membahas Rancangan Peraturan KPU tentang Tahapan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/7/2019).

"Tadi hitung-hitungannya paling tidak ya 60 hari masa kampanye dan kemudian sementara 81 hari, tadi ada permintaan kami coba dimanfaatkan 60 hari saja," ujar Herman.

Baca juga: Untuk Sementara, Komisi II dan KPU Sepakat Pilkada 2020 Digelar 23 September

Herman beralasan, masa kampanye selama 81 hari masih membuka kemungkinan terjadinya polarisasi di masyarakat yang mendukung pasangan calon.

Selain itu, lamanya masa kampanye dinilai tidak akan efisien bagi para kandidat.

"Ya dari 81 hari, supaya tidak kemudian juga menjadi sebuah situasi yang membelah keberpihakan. Dan kemudian juga para kandidat menjadi tidak efisien di dalam melakukan kampanyenya," kata Herman.

Kendati demikian, dalam RDP tersebut, Komisi II dan KPU untuk sementara menyepakati masa kampanye Pilkada 2020 akan digelar selama 81 hari.

Menurut politisi dari Partai Demokrat itu, Komisi II dan KPU akan kembali menggelar rapat pada akhir Juli 2019.

Sebelumnya Ketua KPU Arief Budiman mengusulkan masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 digelar pada 1 Juli hingga 19 September 2020.

Sementara itu, lanjut Arief, pendaftaran pasangan calon untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur akan dilakukan pada bulan Februari.

Sedangkan untuk pendaftaran pasangan calon untuk pemilihan bupati-wakil bupati dan wali kota-wakil wali kota rencananya akan digelar pada bulan Maret.

Adapun Pilkada Serentak 2020 akan digelar di 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes Harap Masyarakat Bisa Rasakan Pelayanan Kesehatan Berbasis Data

Menkes Harap Masyarakat Bisa Rasakan Pelayanan Kesehatan Berbasis Data

Nasional
Setahun Covid-19 RI: Bertambah 5.712 Total Kasus Mencapai 1.347.026

Setahun Covid-19 RI: Bertambah 5.712 Total Kasus Mencapai 1.347.026

Nasional
DVI Polri Tutup Identifikasi Korban Sriwijaya Air SJ 182, 3 Orang Belum Teridentifikasi

DVI Polri Tutup Identifikasi Korban Sriwijaya Air SJ 182, 3 Orang Belum Teridentifikasi

Nasional
Aturan Investasi Industri Miras yang Hanya Bertahan Satu Bulan...

Aturan Investasi Industri Miras yang Hanya Bertahan Satu Bulan...

Nasional
Pernyataan Lengkap Jokowi soal Pencabutan Aturan Investasi Industri Miras dalam Perpres 10/2021

Pernyataan Lengkap Jokowi soal Pencabutan Aturan Investasi Industri Miras dalam Perpres 10/2021

Nasional
Aturan Investasi Miras Dicabut, PPP Minta Menteri dan Orang di Sekitar Presiden Hati-hati Beri Masukan

Aturan Investasi Miras Dicabut, PPP Minta Menteri dan Orang di Sekitar Presiden Hati-hati Beri Masukan

Nasional
Respons Pemerintah Selama Setahun Tangani Pandemi Dinilai Kadang Baik, Kadang Buruk

Respons Pemerintah Selama Setahun Tangani Pandemi Dinilai Kadang Baik, Kadang Buruk

Nasional
DVI Polri Identifikasi Satu Korban Sriwijaya Air SJ-182, Total Jadi 59 Orang

DVI Polri Identifikasi Satu Korban Sriwijaya Air SJ-182, Total Jadi 59 Orang

Nasional
PP Muhammadiyah Apresiasi Langkah Presiden Cabut Aturan Investasi Miras

PP Muhammadiyah Apresiasi Langkah Presiden Cabut Aturan Investasi Miras

Nasional
Muhammadiyah Minta Pemerintah Perbaiki Komunikasi ketika Ambil Kebijakan

Muhammadiyah Minta Pemerintah Perbaiki Komunikasi ketika Ambil Kebijakan

Nasional
Aturan Investasi Miras Dicabut, Fraksi PAN: Langkah Konkret Presiden Redam Polemik

Aturan Investasi Miras Dicabut, Fraksi PAN: Langkah Konkret Presiden Redam Polemik

Nasional
Penghargaan Bung Hatta Anti-corruption untuk Nurdin Abdullah Akan Dievaluasi

Penghargaan Bung Hatta Anti-corruption untuk Nurdin Abdullah Akan Dievaluasi

Nasional
Wapres Sebut GeNose merupakan Inovasi Anak Bangsa yang Harus Didukung

Wapres Sebut GeNose merupakan Inovasi Anak Bangsa yang Harus Didukung

Nasional
KPU dan Kemenkes Tanda Tangani MoU soal Akses Data untuk Vaksinasi Covid-19

KPU dan Kemenkes Tanda Tangani MoU soal Akses Data untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
Jokowi Cabut Aturan Investasi Miras, MUI: Presiden Respons Aspirasi Masyarakat

Jokowi Cabut Aturan Investasi Miras, MUI: Presiden Respons Aspirasi Masyarakat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X