Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komnas HAM Sebut Laporan Polisi Tak Ditindaklanjuti Termasuk Pelanggaran HAM

Kompas.com - 16/07/2019, 19:29 WIB
Christoforus Ristianto,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebut, Polri merupakan institusi yang paling banyak dilaporkan atas dugaan pelanggaran HAM.

Dari 60 laporan sepanjang Januari-April 2019 , lebih dari setengahnya merupakan aduan mengenai dugaan pelanggaran administratif berbentuk lambannya tindaklanjut laporan polisi.

Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Amiruddin menegaskan, lambannya tindaklanjut laporan polisi sekalipun merupakan kategori pelanggaran HAM.

"Komnas HAM mendasarkan pada UU Nomor 39 tahun 1999, ada pasal 3 ayat (2) jo pasal 17 soal hak memperoleh keadilan dan kepastian hukum," ujar Amiruddin di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Selasa (16/7/2019).

"Jadi apabila masyarakat melaporkan lambatnya penanganan laporan, dimungkinkan hak memperoleh keadilan dan hak kepastian hukum masyarakat terlanggar," sambung dia.

Baca juga: Komnas HAM: Polri Paling Banyak Diadukan...

Salah satu yang paling banyak diadukan ke Komnas HAM mengenai hal ini adalah polisi tidak memberikan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) kepada pihak yang berperkara.

Amiruddin menegaskan, meskipun laporan sudah lama dimasukkan dan tidak ada perkembangan, polisi tetap wajib memberikan kepastian hukum ke masyarakat yang bersangkutan dengan memberikan SP2HP.

Baca juga: Pesan Jokowi untuk Perwira Muda TNI-Polri: Jangan Pernah Kecewakan NKRI

Selain itu, dalam pengaduan yang ditujukan ke kepolisian, ada sejumlah isu atau kasus yang menonjol, yakni pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi), proses hukum yang tidak prosedural, di antaranya penggunaan tindak kekerasan dan lambatnya penanganan laporan polisi (LP).

"Isu-isu itu disebabkan antara lain karena kurangnya pemahaman tentang prinsip-prinsip HAM oleh aparat kepolisian, khususnya di tingkat Polsek dan Polres serta pengawasan dan penindakan internal yang tidak tegas," papar dia.

Komnas HAM terus mendorong Polri bekerja secara profesional. Ia berharap aduan serupa dapat menurun di waktu yang akan datang.

 

Kompas TV Presiden Joko Widodo menjadi inspektur upacara pada puncak perayaan Hari Bhayangkara. Dalam amanatnya, Presiden Joko Widodo mengapresiasi tingkat kepercayaan publik kepada Polri yang terus meningkat. Presiden juga meminta polri untuk terus meningkatkan prestasi dan profesionalitas. Presiden juga sampaikan instruksi untuk Polri seperti peningkatan SDM, peningkatan tindakan humanis dan preventif, peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan profesionalisme dan transparansi dalam penegakan hukum dan perkuat koordinasi kerjasama dengan berbagai instansi. Simak selengkapnya amanat Presiden Joko Widodo pada puncak peringatan HUT ke-73 Bhayangkara di Monas, Jakarta. #HariBhayangkara #PresidenJokowi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com