Rapat Paripurna DPR, dari 560 Anggota hanya 85 yang Hadir, 220 Izin

Kompas.com - 16/07/2019, 12:07 WIB
Sebanyak 220 anggota DPR tidak hadir dengan status izin dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/7/2019). Sedangkan hanya 85 anggota yang hadir dalam rapat tersebut.KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Sebanyak 220 anggota DPR tidak hadir dengan status izin dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/7/2019). Sedangkan hanya 85 anggota yang hadir dalam rapat tersebut.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 220 anggota DPR tidak hadir dengan status izin dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/7/2019). Hanya 85 dari total 560 anggota DPR yang hadir dalam rapat tersebut.

Pimpinan rapat Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan bahwa daftar hadir Rapat Paripurna telah ditandatangani oleh 305 anggota.

Oleh sebab itu ia menyatakan kuorum rapat telah tercapai karena dihadiri oleh perwakilan seluruh fraksi.

Baca juga: Paripurna Pemilihan Wagub Harus Kuorum, Taufik Tak Mau Paksa Fraksi Gerindra Hadir


"Daftar hadir ditandatangani oleh 305 anggota dengan posisi 85 hadir dan 220 izin. Dihadiri oleh seluruh fraksi. Dengan demikian kuorum telah tercapai," ujar Agus.

Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/7/2019).KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/7/2019).
Adapun Rapat Paripurna digelar untuk membahas enam agenda, yaitu tanggapan Pemerintah terhadap pandangan fraksi fraksi atas Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN (P2APBN) Tahun Anggaran 2018.

Lalu, laporan Komisi I DPR RI terhadap Uji Kepatutan dan Kelayakan Terhadap Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Periode 2019-2022 dan pendapat fraksi-fraksi atas Rancangan Undang-Undang Usul Badan Legislasi DPR RI tentang Penanggulangan Bencana

Baca juga: Bahas Permohonan Amnesti Baiq Nuril, Komisi III DPR Pertimbangkan 4 Hal Ini

Agenda berikutnya, laporan BKAKN DPR RI Tentang telaahan terhadap hasil pemeriksaan BPK RI terkait dengan Dana Desa dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2014-2018 dan pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Sisnas Iptek.

Selain itu DPR juga akan mengesahkan perpanjangan pembahasan empat RUU, yaitu RUU tentang Ekonomi Kreatif, RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol, RUU tentang Pertembakauan dan RUU tentang Daerah Kepulauan.

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
komentar di artikel lainnya
Close Ads X