Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bamsoet: Presiden Minta Jangan Ada Lagi Partai Baru Lahir dari Golkar

Kompas.com - 15/07/2019, 14:46 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/7/2019). Bambang mengatakan, ia membahas sejumlah RUU seperti RUU KUHP dan RUU Pemasyarakatan.

Kendati demikian, ia mengakui lebih banyak bicara soal dinamika yang berkembang di Partai Golkar.

"(Presiden berpesan) Golkar harus dijaga, jangan lagi ada partai-partai baru dari golkar, cukuplah anak-anak yang kemarin sudah lahir, jangan lahir lagi," kata Wakil Koordinator Bidang Pratama Partai Golkar ini kepada wartawan, usai pertemuan.

Baca juga: Airlangga Hartarto Sebut Dirinya Didukung 460 DPD untuk Jadi Ketum Golkar

Diketahui, Munas 2014 lalu, Golkar sempat pecah antara kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono.

Sejumlah tokoh yang gagal merebut kursi Partai Golkar juga mendirikan partai baru. Wiranto mendirikan Partai Hanura, Prabowo Subianto mendirikan Gerindra, dan Surya Paloh mendirikan Partai Nasdem.

Bambang yang berniat maju sebagai calon ketua umum Golkar di Munas Desember 2019 nanti, mengaku sama sekali tidak membahas restu atau pun dukungan dari Jokowi. Ia mengaku hanya berbicara dinamika Golkar secara umum.

Baca juga: Airlangga Hartarto Sebut Kader Golkar Siap jika Diminta Jadi Menteri

"Enggak ada restu-merestui, dukung mendukung juga enggak ada. Hanya kita bicara bagiamana Golkar kedepan harus tetap menjadi partai tengah yang bisa menyatukan semua kekuatan yang ada, dan jangan ada lagi lahir partai-partai baru dari rahim Golkar," kata dia.

Bambang sendiri meyakini Golkar bisa menjaga kekompakan sehingga tidak kembali pecah dalam Munas kali ini. Sejauh ini, sudah ada dua tokoh yang menyatakan akan mencalonkan diri di Munas, yakni Bambang serta ketum Golkar petahana Airlangga Hartarto.

Bambang menilai persaingan dia dan menteri perindustrian itu sejauh ini masih berlangsung wajar.

"Enggak (panas) lah biasa saja, dinamika," ujar Bambang.

Kompas TV Partai Golkar melalui Ketua DPP, Ace Hasan Syadzily mempertimbangkan saran wakil presiden, Jusuf Kalla terkait proporsi jatah menteri yang sesuai dengan perolehan kursi DPR.<br /> <br /> Menurut Ace, proporsional perwakilan parpol di kabinet adalah penting untuk mengawal soliditas pemerintahan Jokowi-Ma&rsquo;ruf 5 tahun ke depan.<br /> Namun demikian, Golkar tetap menyerahkan sepenuhnya keputusan terkait komposisi menteri kepada presiden terpilih Joko Widodo.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com