Mengapa Pancasila Tidak Bisa Diganti?

Kompas.com - 15/07/2019, 06:51 WIB
Salah satu koleksi Museum Nasional terkait kelahiran Pancasila. Gambar diambil pada 2 Juni 2017. KOMPAS/YUNIADHI AGUNGSalah satu koleksi Museum Nasional terkait kelahiran Pancasila. Gambar diambil pada 2 Juni 2017.

Pancasila sendiri berada di luar UUD, melampaui UUD. Ia ada di momen historis perumusan Pancasila, sejak 1 Juni 1945 hingga 18 Agustus 1945.

Menyebut lima sila di Pembukaan UUD 1945 sebagai Pancasila sangat tidak tepat, karena redaksi dari sila-sila itu sempat mengalami perubahan, yaitu di Pembukaan UUD RIS 1949 dan UUD Sementara 1950.

Jika Pancasila disebut ada di dalam Pembukaan UUD, berarti ia pernah mengalami perubahan. Padahal, menurut sistem hukum modern, norma dasar konstitusi tidak bisa berubah.

Letak Pancasila yang ada di luar konstitusi ini pula yang membuat Mahkamah Konstitusi, melalui Putusan MK Nomor 100/PUU-XI/2013 menghapus istilah Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.

Mengapa? Karena Pancasila bukanlah pilar yang sepadan dengan UUD. Ia merupakan dasar yang melandasi pilar-pilar kenegaraan.

Jelas hukumnya

Para penolak Pancasila juga menyatakan bahwa dasar negara ini tidak ada di dalam UU. Ini pun sebuah pandangan yang salah.

Sebab, status Pancasila sebagai dasar negara, norma dasar, dan sumber dari segala sumber hukum telah dikukuhkan oleh berbagai produk perundang-undangan kita.

Pertama, Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum RI dan Tata Urutan Peraturan Perundangan RI secara eksplisit menyatakan bahwa sumber tertib hukum RI adalah Pancasila.

Memorandum tertanggal 9 Juni 1966 ini menyatakan bahwa sumber dari tertib hukum RI adalah pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum, cita-cita politik mengenai sifat, bentuk dan tujuan negara, serta cita-cita moral mengenai kehidupan kemasyarakatan dan keagamaan sebagai pengejawantahan dari budi nurani manusia. 

Kedua, Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan menegaskan kembali Pancasila sebagai sumber hukum dasar nasional.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Wacana Reshuffle Kabinet Tiba-tiba Muncul...

Saat Wacana Reshuffle Kabinet Tiba-tiba Muncul...

Nasional
Kepuasan Publik terhadap Pemerintah 61,4 Persen, PKS: Bukan Prestasi

Kepuasan Publik terhadap Pemerintah 61,4 Persen, PKS: Bukan Prestasi

Nasional
Langkah KPK Hentikan Penyelidikan 36 Dugaan Korupsi Tuai Polemik

Langkah KPK Hentikan Penyelidikan 36 Dugaan Korupsi Tuai Polemik

Nasional
Dewas TVRI Sebut Pemilihan Dirut Tak Perlu Izin KASN

Dewas TVRI Sebut Pemilihan Dirut Tak Perlu Izin KASN

Nasional
Hadiri HUT Ikatan Pelajar NU, Wapres Minta Kembangkan Cara Pikir Toleran

Hadiri HUT Ikatan Pelajar NU, Wapres Minta Kembangkan Cara Pikir Toleran

Nasional
Ketua DPR Minta Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan Manfaatkan Medsos

Ketua DPR Minta Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan Manfaatkan Medsos

Nasional
Gerindra Bersyukur Elektabilitas Prabowo Tertinggi pada Pilpres 2024, tetapi...

Gerindra Bersyukur Elektabilitas Prabowo Tertinggi pada Pilpres 2024, tetapi...

Nasional
Politisi PDI-P Minta KPK Diaudit atas Penghentian Penyelidikan 36 Kasus

Politisi PDI-P Minta KPK Diaudit atas Penghentian Penyelidikan 36 Kasus

Nasional
Elektabilitas Anies Rendah, Golkar: kalau Tinggi Bisa 'Digebuk' Ramai-ramai

Elektabilitas Anies Rendah, Golkar: kalau Tinggi Bisa "Digebuk" Ramai-ramai

Nasional
Elektabilitas 10,7 Persen, Golkar: 'Starting Point' yang Luar Biasa

Elektabilitas 10,7 Persen, Golkar: "Starting Point" yang Luar Biasa

Nasional
61,4 Persen Responden Puas dengan Kinerja Pemerintah, Golkar: Masih Bisa Naik Turun

61,4 Persen Responden Puas dengan Kinerja Pemerintah, Golkar: Masih Bisa Naik Turun

Nasional
Survei: Elektabilitas PDI-P Tertinggi Dibandingkan Golkar dan Gerindra

Survei: Elektabilitas PDI-P Tertinggi Dibandingkan Golkar dan Gerindra

Nasional
Survei: Masalah Banjir DKI jadi Penyebab Elektabilitas Anies Anjlok

Survei: Masalah Banjir DKI jadi Penyebab Elektabilitas Anies Anjlok

Nasional
Capres dari Militer Diprediksi Mendapat Elektabilitas Tinggi pada Pilpres 2024

Capres dari Militer Diprediksi Mendapat Elektabilitas Tinggi pada Pilpres 2024

Nasional
Sempat jadi Buron, Tersangka Penipu Putri Arab Saudi Ditangkap di Palembang

Sempat jadi Buron, Tersangka Penipu Putri Arab Saudi Ditangkap di Palembang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X