Isu Lingkungan dan HAM Tak Disebut dalam Pidato Visi Indonesia, Ini Penjelasan TKN

Kompas.com - 14/07/2019, 21:55 WIB
Presiden terpilih Joko Widodo menyampaikan pidato Visi Indonesia di Sentul, Bogor, Minggu (14/7/2019).YOUTUBE KOMPAS TV Presiden terpilih Joko Widodo menyampaikan pidato Visi Indonesia di Sentul, Bogor, Minggu (14/7/2019).
|
Editor Krisiandi

BOGOR, KOMPAS.com - Masalah lingkungan dan hak asasi manusia tidak disebut oleh presiden terpilih Joko Widodo saat membacakan pidato dalam acara Visi Indonesia di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Minggu (14/7/2019) malam.

Direktur Program Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Aria Bima menyatakan, Jokowi tetap berkomitmen untuk fokus pada kedua masalah tersebut.

"Tentunya persoalan HAM, persoalan lingkungan, adalah persoalan yang lebih dulu menjadi hal yang harus diselesaikan dengan berbagai persoalan HAM yang ada," kata Aria selepas acara Visi Indonesia.

Baca juga: Pidato Visi Indonesia, Jokowi: Kita Harus Tinggalkan Pola Lama


Aria menuturkan, pidato yang disampaikan oleh Jokowi memang berfokus pada visi pembangunan manusia dengan narasi ekonomi untuk membangun daya saing bangsa.

Ia mengakui, persoalan HAM dan lingkungan menjadi sorotan selama pemerintahan Jokowi lima tahun terakhir. Ia pun memastikan bahwa Jokowi-Ma'ruf akan menyelesaikan masalah tersebut dalam lima tahun ke depan.

Baca juga: Maruf Amin: Visi Indonesia Harus Dinikmati Seluruh Rakyat

"Kita tidak ingin membangun Indonesia yang berdaya saing, Indonesia yang mempunyai kompetensi dalam konteks persaingan global tapi meninggalkan persoalan HAM dan lingkungan," ujar Aria.

Sebelumnya, Jokowi menyampaikan pidato bertema Visi Indonesia di Sentul, Minggu malam. Sejumlah isu yang ditonjolkan antara lain pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, serta reformasi birokrasi.

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Polri Benarkan Pemberi Miras ke Mahasiswa Papua Kapolsek Sukajadi Bandung

Polri Benarkan Pemberi Miras ke Mahasiswa Papua Kapolsek Sukajadi Bandung

Nasional
Gabung Jakarta, Bekasi Harap Tak Ada Lagi Setoran Bea Balik Nama Kendaraan

Gabung Jakarta, Bekasi Harap Tak Ada Lagi Setoran Bea Balik Nama Kendaraan

Nasional
Presiden Jokowi Sapa Para Talenta Musik yang Manggung di Istana

Presiden Jokowi Sapa Para Talenta Musik yang Manggung di Istana

Nasional
KPK: Ada Capim Diduga Pernah Terima Gratifikasi, tapi Masih Diloloskan Pansel

KPK: Ada Capim Diduga Pernah Terima Gratifikasi, tapi Masih Diloloskan Pansel

Nasional
Diduga Berada di Jatim, Polri Masih Buru Penyuplai Data Kependudukan yang Dijual Lewat Situs Web

Diduga Berada di Jatim, Polri Masih Buru Penyuplai Data Kependudukan yang Dijual Lewat Situs Web

Nasional
Pakar Minta Pemerintah Lakukan Perencanaan Matang Ibu Kota Baru

Pakar Minta Pemerintah Lakukan Perencanaan Matang Ibu Kota Baru

Nasional
Soal Ustaz Abdul Somad, Mahfud MD: Kalau Mau Minta Maaf Bagus...

Soal Ustaz Abdul Somad, Mahfud MD: Kalau Mau Minta Maaf Bagus...

Nasional
Ditantang Jajak Pendapat Bekasi Gabung Jakarta, Wakil Wali Kota Bekasi: Tunggu Kajian

Ditantang Jajak Pendapat Bekasi Gabung Jakarta, Wakil Wali Kota Bekasi: Tunggu Kajian

Nasional
Polri: Dinonaktifkan, Oknum Polisi Pemberi 2 Kardus Miras ke Mahasiswa Papua

Polri: Dinonaktifkan, Oknum Polisi Pemberi 2 Kardus Miras ke Mahasiswa Papua

Nasional
Anggota Komisi II Sayangkan Pemerintah Tak Satu Suara soal Ibu Kota Baru

Anggota Komisi II Sayangkan Pemerintah Tak Satu Suara soal Ibu Kota Baru

Nasional
Ketua MPR Sebut Amandemen Terbatas Tak Buat MPR Jadi Lembaga Tertinggi

Ketua MPR Sebut Amandemen Terbatas Tak Buat MPR Jadi Lembaga Tertinggi

Nasional
Optimalisasi Otonomi Daerah Dinilai Lebih Bijak Ketimbang Pemindahan Ibu Kota

Optimalisasi Otonomi Daerah Dinilai Lebih Bijak Ketimbang Pemindahan Ibu Kota

Nasional
RUU Siber Disebut untuk Tegaskan Kewenangan BSSN

RUU Siber Disebut untuk Tegaskan Kewenangan BSSN

Nasional
Mahfud MD Sebut Warga Papua Merasa Dibuat Jadi Warga Kelas Dua

Mahfud MD Sebut Warga Papua Merasa Dibuat Jadi Warga Kelas Dua

Nasional
Pengamat: Banyak PR yang Lebih Mendesak dari Pemindahan Ibu Kota

Pengamat: Banyak PR yang Lebih Mendesak dari Pemindahan Ibu Kota

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X