Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Desa Periode Berikutnya Dinilai Jadi Incaran Partai Politik

Kompas.com - 11/07/2019, 19:00 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Politik Ray Rangkuti mengatakan, pos kementerian yang menjadi incaran partai politik saat ini adalah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Menurut Ray, ini disebabkan basis pemilih parpol dalam Pemilu 2019 paling banyak berada di desa.

"Karena basis massa semua itu khususnya di desa-desa. Karena 60 persen pemilih kita di desa, berhubungan langsung dengan desa," tutur Ray Rangkuti, usai diskusi di Kantor Formappi, Kamis (11/7/2019).

Ray mengatakan, tak heran jika Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan keinginannya untuk mengisi posisi menteri desa karena pemilih PKB sebagian besar berada di desa.

"PKB melirik betul menteri desa, karena pemilihnya rata-rata di desa, orang-orang NU di desa," ujarnya.

Baca juga: NU Beda dengan Parpol, Yenny Wahid Ingatkan Tak Tuntut Kursi Menteri

Selanjutnya, terkait dengan komposisi menteri, Ray memperkirakan 60 persen menteri berasal dari perwakilan partai politik dan 40 persen dari non partai politik

"Dugaan saya minimal komposisi ini 60 persen berbanding 40 persen, 60 persennya dikuasai oleh partai politik, 40 persennya dikuasai oleh non partai politik. Mungkin petanya begitu," ucap dia.

Dalam diskusi itu, Direktur Diksi Indonesia Sebastian Salang mengatakan, Joko Widodo sebagai presiden terpilih sebaiknya tidak menyusun kabinet berdasarkan permintaan parpol semata.

Jokowi dinilai juga harus menampung aspirasi masyarakat sebagai masukan penting untuk menentukan nama-nama yang dibutuhkan dalam kabinet kerja Jilid II.

Sebab, menurut Sebastian, Jokowi terpilih kembali sebagai presiden bukan semata-mata karena partai politik pendukung, tetapi sejatinya karena faktor kepercayaan rakyat kepada Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com