Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

NU Beda dengan Parpol, Yenny Wahid Ingatkan Tak Tuntut Kursi Menteri

Kompas.com - 10/07/2019, 14:03 WIB
Ihsanuddin,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Wahid Foundation Yenny Wahid meminta petinggi Nahdlatul Ulama menyerahkan sepenuhnya persoalan kursi menteri di kabinet baru nanti kepada Presiden Joko Widodo.

Meski banyak warga NU mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019, ia menilai tak tepat jika NU ikut meminta jatah kursi di kabinet Jokowi

"Saya juga mengimbau pada petinggi-petinggi NU untuk tidak terjebak pada retorika seolah-seolah dipahami kita menuntut kursi kabinet dan sebagainya," kata Yenny selepas menghadiri Upacara Bhayangkara di Silang Monas, Jakarta, Rabu (10/7/2019). 

Yenny mengatakan, NU berbeda dengan partai politik sehingga tak bisa berpolitik praktis.

Baca juga: PBNU Siap Sediakan Calon Menteri, Tak Hanya Bidang Agama

 

Peran yang harus dijalankan oleh NU yakni peran sinergis dengan pemerintah, memberikan masukan-masukan yang konstruktif, dan memberikan kritik yang membangun.

"Artinya ketika pemerintahannya siapa pun NU harus mampu bekerja sama dan mampu menjaga jarak yang sehat," kata dia.

Puteri Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid ini mengatakan, warga NU yang jumlahnya cukup banyak di Indonesia pasti ingin aspirasinya didengar oleh pemerintah.

 

Namun, menurut dia, penyampaian aspirasi itu tidak harus dengan cara bagi-bagi kursi.

"NU sesuai khitah NU tidak boleh berpolitik praktis, artinya kita menghindari seolah-olah NU menuntut, ada retorika seolah-olah NU menuntut kursi kabinet, ada kursi dialokasikan untuk NU, tidak," ucap Yenny lagi.

Baca juga: Plt Ketum PPP Sebut Jokowi Minta Segera Ajukan Nama Calon Menteri

Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj menyatakan bahwa pihaknya siap mengusulkan nama-nama calon menteri untuk pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Nama-nama calon yang potensial itu akan disetor apabila diminta oleh Jokowi.

"Kita kalau diminta ya siap," kata Said Aqil usai menghadiri Upacara Bhayangkara di Silang Monas, Jakarta, Rabu (10/7/2019).

Said Aqil juga menyampaikan bahwa kader NU tak hanya siap mengisi pos Kementerian Agama. Sebab, banyak kader NU yang memiliki kemampuan di bidang-bidang lainnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25-30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25-30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
'Groundbreaking' IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

"Groundbreaking" IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

Nasional
Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Nasional
Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Nasional
PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

Nasional
Jokowi Teken Keppres, Tunjuk Bahlil Jadi Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula

Jokowi Teken Keppres, Tunjuk Bahlil Jadi Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com