Kompas.com - 10/07/2019, 14:03 WIB
Putri kedua Gus Dur, Yenny Wahid, datang ke meeting point pasangan capres dan cawapres nomor urut 01 Jokowi-Maruf dan ketum partai pendukung di Djakarta Theater, Rabu (17/4/2019). KOMPAS.com/JESSI CARINA Putri kedua Gus Dur, Yenny Wahid, datang ke meeting point pasangan capres dan cawapres nomor urut 01 Jokowi-Maruf dan ketum partai pendukung di Djakarta Theater, Rabu (17/4/2019).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Wahid Foundation Yenny Wahid meminta petinggi Nahdlatul Ulama menyerahkan sepenuhnya persoalan kursi menteri di kabinet baru nanti kepada Presiden Joko Widodo.

Meski banyak warga NU mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019, ia menilai tak tepat jika NU ikut meminta jatah kursi di kabinet Jokowi

"Saya juga mengimbau pada petinggi-petinggi NU untuk tidak terjebak pada retorika seolah-seolah dipahami kita menuntut kursi kabinet dan sebagainya," kata Yenny selepas menghadiri Upacara Bhayangkara di Silang Monas, Jakarta, Rabu (10/7/2019). 

Yenny mengatakan, NU berbeda dengan partai politik sehingga tak bisa berpolitik praktis.

Baca juga: PBNU Siap Sediakan Calon Menteri, Tak Hanya Bidang Agama

 

Peran yang harus dijalankan oleh NU yakni peran sinergis dengan pemerintah, memberikan masukan-masukan yang konstruktif, dan memberikan kritik yang membangun.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Artinya ketika pemerintahannya siapa pun NU harus mampu bekerja sama dan mampu menjaga jarak yang sehat," kata dia.

Puteri Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid ini mengatakan, warga NU yang jumlahnya cukup banyak di Indonesia pasti ingin aspirasinya didengar oleh pemerintah.

 

Namun, menurut dia, penyampaian aspirasi itu tidak harus dengan cara bagi-bagi kursi.

"NU sesuai khitah NU tidak boleh berpolitik praktis, artinya kita menghindari seolah-olah NU menuntut, ada retorika seolah-olah NU menuntut kursi kabinet, ada kursi dialokasikan untuk NU, tidak," ucap Yenny lagi.

Baca juga: Plt Ketum PPP Sebut Jokowi Minta Segera Ajukan Nama Calon Menteri

Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj menyatakan bahwa pihaknya siap mengusulkan nama-nama calon menteri untuk pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Nama-nama calon yang potensial itu akan disetor apabila diminta oleh Jokowi.

"Kita kalau diminta ya siap," kata Said Aqil usai menghadiri Upacara Bhayangkara di Silang Monas, Jakarta, Rabu (10/7/2019).

Said Aqil juga menyampaikan bahwa kader NU tak hanya siap mengisi pos Kementerian Agama. Sebab, banyak kader NU yang memiliki kemampuan di bidang-bidang lainnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dewas Proses Laporan Novel terhadap Lili Pintauli Terkait Dugaan Pelanggaran Etik

Dewas Proses Laporan Novel terhadap Lili Pintauli Terkait Dugaan Pelanggaran Etik

Nasional
Pemerintah Diminta Kaji Lagi Rencana PCR Jadi Syarat Semua Moda Transportasi

Pemerintah Diminta Kaji Lagi Rencana PCR Jadi Syarat Semua Moda Transportasi

Nasional
Wamenkes Minta Masyarakat Tak Larut dalam Euforia Penurunan Kasus Covid-19

Wamenkes Minta Masyarakat Tak Larut dalam Euforia Penurunan Kasus Covid-19

Nasional
Saksi Polisi Ungkap Alasan Tidak Bawa Borgol Saat Kejar Anggota Laskar FPI

Saksi Polisi Ungkap Alasan Tidak Bawa Borgol Saat Kejar Anggota Laskar FPI

Nasional
Jokowi Minta Harga PCR Turun Jadi Rp 300.000, Ini Kata Gakeslab

Jokowi Minta Harga PCR Turun Jadi Rp 300.000, Ini Kata Gakeslab

Nasional
Prabowo Serahkan 2 Kapal Angkut Tank Buatan Dalam Negeri ke TNI AL

Prabowo Serahkan 2 Kapal Angkut Tank Buatan Dalam Negeri ke TNI AL

Nasional
Ketua DPR Minta Harga Tes PCR Tak Lebih Mahal dari Tarif Tiket

Ketua DPR Minta Harga Tes PCR Tak Lebih Mahal dari Tarif Tiket

Nasional
Empat Tersangka Tarik Pelanggan Judi 'Online' dengan 'Host' Wanita Seksi

Empat Tersangka Tarik Pelanggan Judi "Online" dengan "Host" Wanita Seksi

Nasional
Jokowi Dinilai Bisa Pertimbangkan Johan Budi dan Febri Diansyah sebagai Jubir

Jokowi Dinilai Bisa Pertimbangkan Johan Budi dan Febri Diansyah sebagai Jubir

Nasional
Kenang Sudi Silalahi, SBY: Surga Insya Allah, Beliau Orang Baik

Kenang Sudi Silalahi, SBY: Surga Insya Allah, Beliau Orang Baik

Nasional
Menkumham Serahkan 9 Kekayaan Intelektual ke Korpolairud Polri

Menkumham Serahkan 9 Kekayaan Intelektual ke Korpolairud Polri

Nasional
Polisi Diduga Tembak Polisi di Lombok, Polri: Motif Masih Didalami

Polisi Diduga Tembak Polisi di Lombok, Polri: Motif Masih Didalami

Nasional
Menko PMK: Pengentasan Stunting Harus Dilakukan Frontal

Menko PMK: Pengentasan Stunting Harus Dilakukan Frontal

Nasional
Anggota DPR Pertanyakan Rencana Tes PCR Jadi Syarat Perjalanan pada Semua Moda Transportasi

Anggota DPR Pertanyakan Rencana Tes PCR Jadi Syarat Perjalanan pada Semua Moda Transportasi

Nasional
UPDATE 26 Oktober: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Ada 12.989

UPDATE 26 Oktober: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Ada 12.989

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.