Oposisi Saat Ini, di Sini

Kompas.com - 11/07/2019, 18:05 WIB
Ilustrasi. SHUTTERSTOCKIlustrasi.

Oposisi tidak semata mencermati secara konkret terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Lebih dari itu juga memilih untuk tidak mau bergabung dalam kabinet yang dipimpin presiden petahana.

Argumentasi rasionalnya bahwa di dalam demokrasi hanya akan berjalan dengan baik jika terpenuhi dua unsur, yaitu pemerintah dan oposisi. Hal ini membawa konsekuensi adanya check and balances yang sangat dibutuhkan sebagai elemen dasar dalam demokrasi, termasuk demokrasi Pancasila.

Oposisi yang dibutuhkan haruslah punya kekuatan relatif setara dengan partai pemenang pemilu yang memegang kendali kekuasaan.

Dari sini bisa dibaca, apakah kekuatan demikian ada para Gerindra dan PKS ketika berhadapan dengan kumpulan partai pemenang pemilu. Penilaiannya tentu akan berbeda pandangan, tergantung siapa yang mencermatinya, dan kekuatan dalam makna kualitas atau kuantitas.

Realitas menunjukkan ketidakseimbangan oposisi di dalam kekuatan parpol pasca-pilpres. Meskipun secara formal memang tidak ada oposisi, faktanya oposisi itu ada dan tidak seimbang.

Kenyataan ini pula yang menunjukkan adanya dominasi partai penguasa yang kemudian menguasai berbagai lini pemerintahan.

Halaman:
Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X