Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

9 Politikus Lolos Seleksi Awal Calon Anggota BPK

Kompas.com - 10/07/2019, 06:50 WIB
Ihsanuddin,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sembilan politikus lolos dalam seleksi awal anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2019-2024.

Komisi XI DPR merampungkan proses seleksi awal. Hasilnya, dari 62 orang yang mendaftarkan diri, mengerucut menjadi 32 orang.

Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno menyebut, seleksi awal dilakukan dengan mengecek administrasi serta makalah dari para calon. 

"Makalah pendaftar dibaca oleh minimal 3 penilai dan ada 4 aspek yang dinilai. Passing grade yang disepakati 78 dan terdapat 32 pendaftar yang nilainya minimal 78," kata Hendrawan kepada Kompas.com, Selasa (9/7/2019) malam.

Baca juga: DPR: Tak Ada Aturan Politisi Dilarang Menjadi Anggota BPK

Adapun 9 politikus yang lolos seleksi awal anggota BPK yaitu Daniel Lumban Tobing (PDIP), Akhmad Muqowam (PPP), Tjatur Sapto Edy (PAN), Ahmadi Noor Supit.

Kemudian, Ruslan Abdul Gani (Golkar), Pius Lustrilanang, Wilgo Zainar (Gerindra), Nurhayati Ali Assegaf (Demokrat), dan Suharmanta (PKS).

Artinya, hanya satu pelamar berlatar belakang politikus yang tidak lolos, yakni Haryo Budi Wibowo (PKB).

Selain itu, ada dua anggota BPK periode saat ini yang kembali mencalonkan diri dan lolos seleksi awal di Komisi XI.

Keduanya juga merupakan anggota partai politik sebelum bergabung di BPK, yakni Harry Azhar Azis (eks Golkar) dan Achsanul Qosasi (eks Demokrat).

Nama-nama lainnya yang lolos seleksi awal berasal dari beragam latar belakang, yakni Tito Sulistio, Syarkawi Rauf, Bambang Pamungkas, Riza Suarga, Eddy Suratman, Izhari Mawardi, Jimmy M Rifai Gani, Raja Sirait, Heru Muara Sidik, Muhammad Yusuf Ateh.

Selanjutnya, Syafri Adnan Baharuddin, Fontian Munzil, Saiful Anwar Nasution, Dadang Suwarna, I Gede Kastawa, Hendra Susanto, Gunawan Adji, Suharmanta, Indra Utama, Heru Kreshna Reza, Chandra Wijaya, serta Sahala Benny Pasaribu.

Hendrawan menyebut nama-nama yang lolos seleksi awal ini sudah dikirimkan ke pimpinan DPR.

Baca juga: Pendaftaran Calon Anggota BPK Jadi Pelarian Politisi yang Gagal Nyaleg?

 

Pimpinan DPR akan mengirimkan nama-nama ini kepada Dewan Perwakilan Daerah untuk mendapat pertimbangan.

"Tunggu info dari pimpinan DPR. Komisi sudah mengirim surat ke pimpinan," kata Hendrawan yang juga Ketua Tim Seleksi Anggota BPK ini.

Setelah DPD memberikan pertimbangan, nantinya seleksi dikembalikan lagi ke DPR. Komisi XI lalu akan menggelar uji kepatutan dan kelayakan untuk memilih lima nama anggota BPK.

Calon terpilih akan menggantikan 5 anggota BPK yang akan habis masa jabatannya per Oktober 2019.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com