Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pendukung Bamsoet Ingin Munas Golkar Sebelum Oktober, Ini Alasannya

Kompas.com - 08/07/2019, 09:23 WIB
Devina Halim,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pendukung Bambang Soesatyo sebagai calon ketua umum Partai Golkar periode 2019-2024 berharap Musyawarah Nasional (Munas) 2019 dilakukan sebelum pelantikan anggota legislatif, serta presiden-wakil presiden terpilih hasil Pemilu 2019.

Sebagai informasi, pelantikan anggota DPR/MPR/DPD RI terpilih akan dilangsungkan pada 1 Oktober 2019. Sementara, pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih dilakukan pada 20 Oktober 2019.

"Ada secara implisit yang kita baca dalam perspektif politik dengan keinginan pemerintahan Jokowi (Joko Widodo) yang baru sebelum penetapan DPR periode 2019-2024 dan sebelum pelantikan presiden, maka seluruh parpol pendukung 01 sudah harus melaksanakan munas," kata politisi Partai Golkar, Yorrys Raweyai, saat konferensi pers di restoran Batik Kuring SCBD, Jakarta Selatan, Minggu (7/7/2019).

Menurut Yorrys, pembentukan alat kelengkapan di DPR serta penyusunan kabinet baru pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin menjadi alasan agar Partai Golkar menggelar munas sebelum pelantikan.

Baca juga: Dukung Bambang Soesatyo Jadi Ketum Golkar, Yorrys Raweyai Kritik Kepimimpinan Airlangga

Dengan begitu, pemerintahan Jokowi-Ma'ruf juga akan diisi orang-orang baru. Diharapkan, kabinet menjadi lebih segar di periode kedua Presiden Jokowi.

"Setelah pelantikan DPR, alat kelengkapan semua harus dibahas. Setelah pelantikan presiden, kabinet dan seterusnya mereka akan bekerja," ujar Yorrys.

"Nah itu ada keinginan yang kita baca sekarang ini bahwa pemerintah sekarang ini, pemerintahan Jokowi, supaya harus semua pemimpinnya baru, sehat, fresh, sehingga visi beliau bersama dengan, berjalan sebagaimana yang diharapkan," kata dia.

Selain itu, Yorrys mengatakan bahwa tidak ada ketentuan yang mengharuskan Munas Partai Golkar digelar pada bulan Desember.

Kesepakatan dalam Munas Partai Golkar 2017, kata Yorrys, menyatakan bahwa periode kepemimpinan berakhir pada tahun 2019, tanpa menyebutkan bulan tertentu.

"Dalam keputusan munas kami, 2017 jelas dan eksplisit disebutkan bahwa kepengurusan itu sampai dengan 2019. Tidak ada embel-embel mengatakan bahwa harus Desember, harus September, harus Oktober, tidak ada. Jadi itu clear bahwa munas akan dilaksanakan pada 2019," ungkap Yorrys.

Baca juga: Dedi Mulyadi: 400 Pemegang Suara Munas Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar

Sebelumnya, politisi Partai Golkar Meutya Hafid menegaskan, partainya tetap melaksanakan munas sesuai jadwal, yaitu pada Desember 2019.

Setelah itu, Partai Golkar bersama-sama mengawal pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin agar tetap kondusif.

"Hampir sebagian besar sudah sepakat bahwa munas tetap berjalan sesuai rencana di Desember. Kita perlu itu juga untuk mengawal pemerintahan Pak Jokowi supaya tetap adem semuanya dan kita semuanya bisa mengawali Oktober dengan baik," kata Meutia saat ditemui di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (6/7/2019).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Diisukan Jadi Calon Wakil Ketua Mahkamah Agung, Suharto: Penentuannya Besok

Diisukan Jadi Calon Wakil Ketua Mahkamah Agung, Suharto: Penentuannya Besok

Nasional
Update Dampak Erupsi Gunung Ruang: Ribuan Warga Mengungsi di Sejumlah Titik

Update Dampak Erupsi Gunung Ruang: Ribuan Warga Mengungsi di Sejumlah Titik

Nasional
Nasib Koalisi Perubahan Menunggu Putusan MK...

Nasib Koalisi Perubahan Menunggu Putusan MK...

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kubu Anies-Cak Imin Optimis MK Diskualifikasi Prabowo-Gibran | MK Diprediksi Tak Bakal Diskualifikasi Prabowo-Gibran

[POPULER NASIONAL] Kubu Anies-Cak Imin Optimis MK Diskualifikasi Prabowo-Gibran | MK Diprediksi Tak Bakal Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Nasional
Yusril Ingatkan Potensi 'Chaos' Jika Belum Ada Presiden Baru Sampai 20 Oktober: MK Tak Berani Ambil Risiko Sebesar Itu

Yusril Ingatkan Potensi "Chaos" Jika Belum Ada Presiden Baru Sampai 20 Oktober: MK Tak Berani Ambil Risiko Sebesar Itu

Nasional
Jadi Tersangka TPPU Ponpes Al Zaytun, Panji Gumilang Praperadilan Gugat Polri

Jadi Tersangka TPPU Ponpes Al Zaytun, Panji Gumilang Praperadilan Gugat Polri

Nasional
Koalisi Perubahan Disebut Tak Solid, PKS: Kalau Putusan MK Kabulkan Gugatan 01, Solid Lagi

Koalisi Perubahan Disebut Tak Solid, PKS: Kalau Putusan MK Kabulkan Gugatan 01, Solid Lagi

Nasional
Masa Berlaku SKCK dan Cara Perpanjangnya

Masa Berlaku SKCK dan Cara Perpanjangnya

Nasional
Tanggal 23 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 23 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Nasdem Akui Koalisi Perubahan Kini Terkesan Tidak Solid, Mengapa?

Nasdem Akui Koalisi Perubahan Kini Terkesan Tidak Solid, Mengapa?

Nasional
Nasdem: MK Muara Terakhir Sengketa Pilpres, Semua Pihak Harus Ikhlas

Nasdem: MK Muara Terakhir Sengketa Pilpres, Semua Pihak Harus Ikhlas

Nasional
Anies dan Muhaimin Berencana Hadiri Putusan Sengketa Pilpres di MK

Anies dan Muhaimin Berencana Hadiri Putusan Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Anies Minta Massa yang Unjuk Rasa di MK Tertib dan Damai

Anies Minta Massa yang Unjuk Rasa di MK Tertib dan Damai

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang Meluas, Kini 10 Desa Terdampak

Dampak Erupsi Gunung Ruang Meluas, Kini 10 Desa Terdampak

Nasional
Siap Terima Putusan MK, Anies: Seperti Sepak Bola, Kemungkinan Menang atau Tidak

Siap Terima Putusan MK, Anies: Seperti Sepak Bola, Kemungkinan Menang atau Tidak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com