Pendukung Bamsoet Ingin Munas Golkar Sebelum Oktober, Ini Alasannya

Kompas.com - 08/07/2019, 09:23 WIB
Politisi Partai Golkar, Yorrys Raweyai (kemeja kuning muda, paling tengah) saat konferensi pers di restoran Batik Kuring SCBD, Jakarta Selatan, Minggu (7/7/2019). KOMPAS.com/Devina HalimPolitisi Partai Golkar, Yorrys Raweyai (kemeja kuning muda, paling tengah) saat konferensi pers di restoran Batik Kuring SCBD, Jakarta Selatan, Minggu (7/7/2019).
Penulis Devina Halim
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Pendukung Bambang Soesatyo sebagai calon ketua umum Partai Golkar periode 2019-2024 berharap Musyawarah Nasional (Munas) 2019 dilakukan sebelum pelantikan anggota legislatif, serta presiden-wakil presiden terpilih hasil Pemilu 2019.

Sebagai informasi, pelantikan anggota DPR/MPR/DPD RI terpilih akan dilangsungkan pada 1 Oktober 2019. Sementara, pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih dilakukan pada 20 Oktober 2019.

"Ada secara implisit yang kita baca dalam perspektif politik dengan keinginan pemerintahan Jokowi (Joko Widodo) yang baru sebelum penetapan DPR periode 2019-2024 dan sebelum pelantikan presiden, maka seluruh parpol pendukung 01 sudah harus melaksanakan munas," kata politisi Partai Golkar, Yorrys Raweyai, saat konferensi pers di restoran Batik Kuring SCBD, Jakarta Selatan, Minggu (7/7/2019).

Menurut Yorrys, pembentukan alat kelengkapan di DPR serta penyusunan kabinet baru pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin menjadi alasan agar Partai Golkar menggelar munas sebelum pelantikan.

Baca juga: Dukung Bambang Soesatyo Jadi Ketum Golkar, Yorrys Raweyai Kritik Kepimimpinan Airlangga

Dengan begitu, pemerintahan Jokowi-Ma'ruf juga akan diisi orang-orang baru. Diharapkan, kabinet menjadi lebih segar di periode kedua Presiden Jokowi.

"Setelah pelantikan DPR, alat kelengkapan semua harus dibahas. Setelah pelantikan presiden, kabinet dan seterusnya mereka akan bekerja," ujar Yorrys.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Nah itu ada keinginan yang kita baca sekarang ini bahwa pemerintah sekarang ini, pemerintahan Jokowi, supaya harus semua pemimpinnya baru, sehat, fresh, sehingga visi beliau bersama dengan, berjalan sebagaimana yang diharapkan," kata dia.

Selain itu, Yorrys mengatakan bahwa tidak ada ketentuan yang mengharuskan Munas Partai Golkar digelar pada bulan Desember.

Kesepakatan dalam Munas Partai Golkar 2017, kata Yorrys, menyatakan bahwa periode kepemimpinan berakhir pada tahun 2019, tanpa menyebutkan bulan tertentu.

"Dalam keputusan munas kami, 2017 jelas dan eksplisit disebutkan bahwa kepengurusan itu sampai dengan 2019. Tidak ada embel-embel mengatakan bahwa harus Desember, harus September, harus Oktober, tidak ada. Jadi itu clear bahwa munas akan dilaksanakan pada 2019," ungkap Yorrys.

Baca juga: Dedi Mulyadi: 400 Pemegang Suara Munas Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar

Sebelumnya, politisi Partai Golkar Meutya Hafid menegaskan, partainya tetap melaksanakan munas sesuai jadwal, yaitu pada Desember 2019.

Setelah itu, Partai Golkar bersama-sama mengawal pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin agar tetap kondusif.

"Hampir sebagian besar sudah sepakat bahwa munas tetap berjalan sesuai rencana di Desember. Kita perlu itu juga untuk mengawal pemerintahan Pak Jokowi supaya tetap adem semuanya dan kita semuanya bisa mengawali Oktober dengan baik," kata Meutia saat ditemui di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (6/7/2019).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jembatan Lumajang-Malang Putus akibat Erupsi Semeru, PUPR: Pasti Akan Rebuilding

Jembatan Lumajang-Malang Putus akibat Erupsi Semeru, PUPR: Pasti Akan Rebuilding

Nasional
Prabowo Sampaikan Apresiasi ke Pekerja Galangan yang Berhasil Membuat Kapal Cepat Rudal

Prabowo Sampaikan Apresiasi ke Pekerja Galangan yang Berhasil Membuat Kapal Cepat Rudal

Nasional
Warga Karo Berikan 3 Ton Jeruk untuk Presiden Jokowi

Warga Karo Berikan 3 Ton Jeruk untuk Presiden Jokowi

Nasional
Baleg DPR Tetapkan 40 RUU Prolegnas Prioritas 2022, Ini Daftarnya

Baleg DPR Tetapkan 40 RUU Prolegnas Prioritas 2022, Ini Daftarnya

Nasional
KPK Tak Ajukan Banding atas Vonis 5 Tahun Penjara terhadap Nurdin Abdullah

KPK Tak Ajukan Banding atas Vonis 5 Tahun Penjara terhadap Nurdin Abdullah

Nasional
Besok, Jokowi Tinjau Lokasi Terdampak Erupsi Semeru dan Berikan Bantuan kepada Korban

Besok, Jokowi Tinjau Lokasi Terdampak Erupsi Semeru dan Berikan Bantuan kepada Korban

Nasional
Bertemu Kardinal Ignatius Suharyo, Moeldoko Sampaikan Kebijakan Pemerintah soal Natal

Bertemu Kardinal Ignatius Suharyo, Moeldoko Sampaikan Kebijakan Pemerintah soal Natal

Nasional
Panglima TNI Tambah Alat Berat untuk Bantu BNPB Tangani Dampak Erupsi Semeru

Panglima TNI Tambah Alat Berat untuk Bantu BNPB Tangani Dampak Erupsi Semeru

Nasional
Polri dan Kepolisian Selandia Baru Tanda Tangan Kerja Sama Cegah dan Berantas Kejahatan Transnasional

Polri dan Kepolisian Selandia Baru Tanda Tangan Kerja Sama Cegah dan Berantas Kejahatan Transnasional

Nasional
UPDATE: Korban Jiwa akibat Erupsi Semeru Kini 22 Orang, 27 Orang Hilang

UPDATE: Korban Jiwa akibat Erupsi Semeru Kini 22 Orang, 27 Orang Hilang

Nasional
20 Juta Lebih Remaja Sudah Divaksinasi Dosis Pertama, Menkominfo: Jangan Pilih-pilih Vaksin

20 Juta Lebih Remaja Sudah Divaksinasi Dosis Pertama, Menkominfo: Jangan Pilih-pilih Vaksin

Nasional
Libur Nataru, Menko Airlangga Minta Kegiatan Masyarakat di Ruang Publik Dibatasi

Libur Nataru, Menko Airlangga Minta Kegiatan Masyarakat di Ruang Publik Dibatasi

Nasional
11 Poin Perubahan dalam RUU Kejaksaan, dari Syarat Usia Jadi Jaksa hingga Penambahan Wewenang

11 Poin Perubahan dalam RUU Kejaksaan, dari Syarat Usia Jadi Jaksa hingga Penambahan Wewenang

Nasional
UPDATE 6 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 47,67 Persen dari Target Herd Immunity

UPDATE 6 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 47,67 Persen dari Target Herd Immunity

Nasional
Kabulkan PK, MA Kurangi Pidana Eks Bupati Sarmi Yosina Insyaf Jadi 1 Tahun Penjara

Kabulkan PK, MA Kurangi Pidana Eks Bupati Sarmi Yosina Insyaf Jadi 1 Tahun Penjara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.