Pendukung Bamsoet Ingin Munas Golkar Sebelum Oktober, Ini Alasannya

Sebagai informasi, pelantikan anggota DPR/MPR/DPD RI terpilih akan dilangsungkan pada 1 Oktober 2019. Sementara, pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih dilakukan pada 20 Oktober 2019.

"Ada secara implisit yang kita baca dalam perspektif politik dengan keinginan pemerintahan Jokowi (Joko Widodo) yang baru sebelum penetapan DPR periode 2019-2024 dan sebelum pelantikan presiden, maka seluruh parpol pendukung 01 sudah harus melaksanakan munas," kata politisi Partai Golkar, Yorrys Raweyai, saat konferensi pers di restoran Batik Kuring SCBD, Jakarta Selatan, Minggu (7/7/2019).

Menurut Yorrys, pembentukan alat kelengkapan di DPR serta penyusunan kabinet baru pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin menjadi alasan agar Partai Golkar menggelar munas sebelum pelantikan.

Dengan begitu, pemerintahan Jokowi-Ma'ruf juga akan diisi orang-orang baru. Diharapkan, kabinet menjadi lebih segar di periode kedua Presiden Jokowi.

"Setelah pelantikan DPR, alat kelengkapan semua harus dibahas. Setelah pelantikan presiden, kabinet dan seterusnya mereka akan bekerja," ujar Yorrys.

"Nah itu ada keinginan yang kita baca sekarang ini bahwa pemerintah sekarang ini, pemerintahan Jokowi, supaya harus semua pemimpinnya baru, sehat, fresh, sehingga visi beliau bersama dengan, berjalan sebagaimana yang diharapkan," kata dia.

Selain itu, Yorrys mengatakan bahwa tidak ada ketentuan yang mengharuskan Munas Partai Golkar digelar pada bulan Desember.

Kesepakatan dalam Munas Partai Golkar 2017, kata Yorrys, menyatakan bahwa periode kepemimpinan berakhir pada tahun 2019, tanpa menyebutkan bulan tertentu.

"Dalam keputusan munas kami, 2017 jelas dan eksplisit disebutkan bahwa kepengurusan itu sampai dengan 2019. Tidak ada embel-embel mengatakan bahwa harus Desember, harus September, harus Oktober, tidak ada. Jadi itu clear bahwa munas akan dilaksanakan pada 2019," ungkap Yorrys.

Sebelumnya, politisi Partai Golkar Meutya Hafid menegaskan, partainya tetap melaksanakan munas sesuai jadwal, yaitu pada Desember 2019.

Setelah itu, Partai Golkar bersama-sama mengawal pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin agar tetap kondusif.

"Hampir sebagian besar sudah sepakat bahwa munas tetap berjalan sesuai rencana di Desember. Kita perlu itu juga untuk mengawal pemerintahan Pak Jokowi supaya tetap adem semuanya dan kita semuanya bisa mengawali Oktober dengan baik," kata Meutia saat ditemui di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (6/7/2019).