Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Moeldoko Khawatir Rekonsiliasi Hanya untuk Negosiasi Kelompok Tertentu

Kompas.com - 05/07/2019, 19:04 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai rekonsiliasi anatara presiden terpilih Joko Widodo dan rivalnya Prabowo Subianto bukan lagi agenda prioritas. Sebab, ia mencium indikasi momen rekonsiliasi ini dijadikan sarana negosiasi untuk kepentingan satu kelompok.

"Saya takut terjebak rekonsiliasi hanya memikirkan negosiasi, memikirkan kepentingan kelompok tertentu," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (5/7/2019).

Moeldoko menilai, pasca pilpres 2019, kondisi masyarakat yang semula sempat terpecah belah kini sudah kembali normal. Ia mengklaim seluruh masyarakat bisa menerima hasil pilpres yang dimenangkan oleh Jokowi-Ma'ruf Amin.

Baca juga: Pertemuan Jokowi-Prabowo, Titik Terang Rekonsiliasi atau Sekadar Berbagi Jatah Menteri?

"Bahwa masyarakat Indonesia sekarang ini sudah happy dengan situasi yang ada. Jangan lagi justru istilah istilah rekonsiliasi malah mengganggu apa yang telah terjadi di lapangan sekarang ini," kata mantan Panglima TNI ini.

Ia mencontohkan munculnya permintaan agar pimpinan Front Pembela Islam Rizieq Shihab dipulangkan ke Indonesia jika rekonsiliasi terjadi.

Wacana itu sebelumnya dilontarkan sejumlah elite pendukung Prabowo-Sandi, termasuk Koordinator Juru Bicara BPN Dahnil Anzar Simanjuntak.

"Masalah rekonsiliasi dari pihak sebelah minta agar pendukung Prabowo yang ditahan termasuk habib rizieq itu minta dipulangkan, nah bagaimana?" kata dia.

Baca juga: Moeldoko: Pertemuan Jokowi dan Prabowo Bukan Lagi Agenda Prioritas

Moeldoko menambahkan, sejauh ini Presiden Jokowi masih terbuka untuk bertemu Prabowo. Namun, waktunya akan disesuaikan dengan jadwal kedua belah pihak. Sebab, bangsa ini memiliki banyak tantangan lainnya yang lebih prioritas untuk dikerjakan oleh Kepala Negara.

"Kemungkinan jadwal bertemunya kapan itu kan berkaitan dengan waktu saja. Tetapi kalau semua sudah berjalan normal, saya pikir bukan menjadi sebuah agenda yang prioritas," kata dia.

Kompas TV Wakil Presiden Terpilih, Ma'ruf Amin menegaskan rekonsiliasi seusai penetapan pemenang Pilpres dapat memperkuat persatuan. Ia menyampaikan bahwa presiden terpilih Joko Widodo juga menegaskan upaya rekonsiliasi tidak ada hubungannya dengan bagi-bagi menteri di kabinet. Sementara itu terkait kemungkinan Kader NU masuk dalam kabinet Ma'ruf Amin menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi. #MarufAmin #JokoWidodo #JatahMenteri
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat 'Dirawat Sampai Sembuh'

KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat "Dirawat Sampai Sembuh"

Nasional
BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

Nasional
PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

Nasional
BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

Nasional
Prahara di KPK: Usai Laporkan Albertina Ho, Nurul Ghufron Dilaporkan Novel Baswedan Cs Ke Dewas

Prahara di KPK: Usai Laporkan Albertina Ho, Nurul Ghufron Dilaporkan Novel Baswedan Cs Ke Dewas

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut Rusak 27 Unit Rumah, 4 di Antaranya Rusak Berat

BNPB: Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut Rusak 27 Unit Rumah, 4 di Antaranya Rusak Berat

Nasional
Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Nasional
Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com