Pertemuan Jokowi-Prabowo, Titik Terang Rekonsiliasi atau Sekadar Berbagi Jatah Menteri?

JAKARTA, KOMPAS.com - Keinginan berbagai pihak soal pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan mantan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto akhirnya menemui titik terang.

Wakil Sekjen Partai Gerindra Andre Rosiade mengungkapkan bahwa Prabowo akan bertemu Jokowi sebagai langkah rekonsiliasi pasca-Pilpres 2019. Kemungkinan pertemuan tersebut akan terjadi pada Juli ini.

"Pak Prabowo akan bertemu dengan Pak Jokowi. Insya Allah bulan Juli ini," ujar Andre di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/7/2019).

Baca juga: TKN: Pak Prabowo Lihat Penting Enggak Rekonsiliasi?

Meski demikian Andre belum dapat memastikan secara spesifik mengenai waktu dan tempat pertemuan itu akan digelar.

Andre menuturkan, kedua hal itu nantinya akan ditentukan sendiri atas kesepakatan antara Prabowo dan Jokowi.

"Lagi diatur, beliau one on one. Jadi Pak Prabowo dengan Pak Jokowi langsung yang akan mengatur jadwal yang pas kapan mereka bertemu," ucapnya.

Baca juga: PDI-P Minta Publik Tidak Mendesak-desak Pertemuan Jokowi-Prabowo

Pernyataan Andre tersebut tak lantas membuat kubu Jokowi terkejut.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin (TKN) Johnny G Plate menuturkan bahwa ia belum melihat adanya keinginan kuat dari Prabowo untuk melakukan rekonsiliasi.

Pasalnya, keinginan untuk bertemu Presiden Joko Widodo belum pernah diucapkan langsung oleh Prabowo.

Baca juga: Pengusaha Harap Jokowi-Prabowo Bertemu Pasca Putusan MK, Ini Alasannya...

Sementara, seusai pilpres beberapa kali Jokowi mengutarakan keinginannya untuk bertemu Prabowo.

"Saya belum mendengar tuh Pak Prabowo yang ngomong (akan bertemu Jokowi). Kalau yang lain yang ngomong ya enggak perlu kita dengar lagi," ujar Plate di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/7/2019).

KOMPAS.com/Haryantipuspasari Johnny G Plate

Rekonsiliasi Sosial

Terkait pertemuan Jokowi-Prabowo, berbagai pihak menekankan pentingnya proses rekonsiliasi sosial agar masyarakat tak lagi terpecahbelah.

Artinya pertemuan itu jangan hanya digunakan sebagai ajang untuk berbagi kekuasaan atau jatah kursi menteri.

Baca juga: Sandiaga Sebut Tak Ada Pembicaraan soal Pembagian Jatah Menteri

Pakar hukum tata negara, Juanda, sepakat adanya proses rekonsiliasi antara kubu pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Namun, proses rekonsiliasi seharusnya tidak terjadi di tingkat para elite politik saja, tapi juga di tengah masyarakat.

"Rekonsiliasi itu seharusnya tidak hanya ditingkat elite. Elite ini sebagai kunci utama dalam kerangka untuk meredam, untuk mengajak, merangkul kita sebagai satu bangsa," ujar Juanda dalam sebuah diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/7/2019).

Baca juga: Mahfud MD: Rekonsiliasi Tidak Harus Bergabung dengan Pemerintah

Menurut Juanda, para elite di kedua kubu memiliki tanggungjawab untuk meredam polarisasi di tengah masyarakat akibat perbedaan pilihan politik selama pilpres.

Sebab, konteks budaya politik di Indonesia merupakan budaya politik kawula, bukan budaya politik rasional responsif.

Masyarakat akan cenderung mengikuti apa yang dikatakan dan dicontohkan elite politik yang dianggap sebagai pemimpinnya.

Baca juga: Gerindra Yakin Prabowo-Jokowi Bertemu, tetapi Belum Tentu Rekonsiliasi

Oleh sebab itu, kata Juanda, para elite politik juga harus melakukan langkah konkret dengan turun ke tengah masyrakat dalam melakukan rekonsiliasi.

"Turunlah dia ke bawah, ke masing-masing massa. Saya kira di situ rekonsiliasi yang hakiki. Kalau itu terjadi saya kira ini sangat bagus sekali," tutur dia.

"Sebab kalau rekonsiliasi hanya di tingkat elite saja tapi di tingkat bawah itu masih terpolarisasi, masih terjadi permusuhan, saya kira ini tidak akan terbangun sebuah demokrasi yang sehat," ucapnya.

Baca juga: Rekonsiliasi Diminta Jangan Sebatas Ajang Bagi-bagi Kekuasaan

Antaranews/Heru Suyitno Pelukis muda Temanggung mengabadikan calon presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto bergandeng tangan saat deklarasi kampanye damai Pemilu 2019 dalam lukisan pyrography.

Hal senada diungkapkan oleh Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera.

Ia sepakat jika pertemuan Joko Widodo dan Prabowo Subianto digelar sebagai langkah awal rekonsiliasi pasca-Pilpres 2019.

Menurut Mardani, para elite perlu untuk saling bertemu untuk menyamakan persepsi dalam membangun bangsa.

Baca juga: Muhammadiyah Usulkan Tak Hanya Pertemuan Jokowi-Prabowo, tetapi Juga Timses

Namun Mardani menekankan pertemuan tersebut jangan dipandang menjadi sekadar kesempatan bagi oposisi untuk menyatakan mendukung pemerintah.

"Kalau menurut saya pertemuan Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu baik. Elite bertemu menyamakan persepsi itu baik, tapi elegan ketika dalam pertemuan itu juga tidak mengajarkan," ujar Mardani, Selasa (2/7/2019).

Meredam Polarisasi

Terkait hal itu, Plate menegaskan pihaknya sepakat bahwa rekonsiliasi pasca-pilpres harus dilakukan untuk meredam polarisasi di tengah para pendukung.

Menurut dia, Presiden Jokowi menyadari pentingnya rekonsiliasi untuk merekatkan kembali hubungan sosial masyarakat. Oleh sebab itu, beberapa kali Presiden Jokowi mengutarakan keinginannnya untuk bertemu Prabowo.

Baca juga: Wiranto Ingin Jokowi dan Prabowo Segera Rekonsiliasi

Kendati demikian, kata Plate, terlaksana atau tidaknya pertemuan tersebut berada di tangan Prabowo.

"Bukan soal upaya atau tidak upaya. Pak prabowo melihat penting gak rekonsiliasi sosial di tingkat masyarakat? Kalau melihat itu penting ya mudah-mudahan ada waktu. Pak Jokowi melihat itu penting sekali agar direkatkan kembali," ujar Plate di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/7/2019).

Hal yang tak jauh berbeda dikatakan oleh Andre Rosiade. Andre berharap pertemuan antara Jokowi dan Prabowo dapat menurunkan ketegangan antara pendukung kedua calon presiden itu saat pilpres.

Baca juga: Yakin Ada Rekonsiliasi, Gus Sholah Minta Prabowo Loyal Sebagai Oposisi

Melalui pertemuan, Prabowo dan Jokowi dapat menunjukkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa kompetisi telah usai.

Namun, ia meminta agar pertemuan itu tidak dipandang sebagai upaya Prabowo untuk meminta jabatan menteri dalam kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin periode 2019-2024.

Andre menegaskan bahwa pertemuan itu murni sebagai wadah untuk bersilaturahim.

"Saatnya kita bergandengan tangan bersatu kembali untuk membangun bangsa. Arti katanya bahwa silaturahim itu bukan diartikan Pak Prabowo dapat kursi menteri ya ataupun politik dagang sapi. Tapi kita bergandengan tangan merajut kebersamaan sebagai anak bangsa," kata Andre.