Jaksa KPK Cecar Menpora Imam Nahrawi soal Penggelembungan Dana Hibah KONI

Kompas.com - 05/07/2019, 08:00 WIB
Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi (kanan) bersama Asisten Pribadi (Aspri) Menpora Miftahul Ulum (tengah) menjadi saksi dalam sidang suap dana hibah dari pemerintah untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (4/7/2019). Dalam sidang tersebut mereka memberikan keterangan saksi untuk terdakwa Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Kemenpora Mulyana, serta staf Kemenpora Adhi Purnomo dan Eko Triyanta. ANTARA FOTO/Reno Esnir/foc. RENOMenteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi (kanan) bersama Asisten Pribadi (Aspri) Menpora Miftahul Ulum (tengah) menjadi saksi dalam sidang suap dana hibah dari pemerintah untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (4/7/2019). Dalam sidang tersebut mereka memberikan keterangan saksi untuk terdakwa Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Kemenpora Mulyana, serta staf Kemenpora Adhi Purnomo dan Eko Triyanta. ANTARA FOTO/Reno Esnir/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencecar Menteri Pemuda dan Olahraga ( Menpora) Imam Nahrawi soal penggelembungan dana hibah ke Komite Olahraga Nasional Indonesia ( KONI).

Menurut jaksa, pada Peraturan Menteri Nomor 40 Tahun 2016 terkait penyusunan petunjuk teknis pada Pasal 8 poin f, disebutkan bahwa jumlah alokasi dana hibah harus dijelaskan secara rinci.

Selanjutnya, kata jaksa, terdakwa Deputi IV Kemenpora, Mulyana, menyusun Petunjuk Teknis Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah kepada KONI, Komite Olimpiade Indonesia dan induk organisasi cabang olahraga pendidikan prestasi profesional.

Baca juga: Jaksa KPK Pertanyakan Pengawasan Menpora Terkait Proposal Dana Hibah KONI


Dalam halaman 10 poin D, besaran bantuan untuk KONI untuk satu paket adalah Rp 7 miliar.

"Pertanyaaannya tadi Saudara tahu untuk KONI itu dana hibah yang diberikan ada proposal pertama dan kedua seluruhnya Rp 47 miliar. Jika dihubungkan Juknis dari Pak Mulyana selaku deputi yang hanya operasional KONI saja itu Rp 7 miliar dipatoknya. Ada apa Pak Menteri sampai menggelembung dari Rp 7 miliar sampai dengan Rp 47 miliar?" tanya jaksa KPK ke Imam di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (4/7/2019) malam.

Imam pun mengaku tak tahu soal penggelembungan dana hibah KONI tersebut. Sebab, ia sudah melimpahkan kewenangannya ke Mulyana selaku kuasa pengguna anggaran (KPA), unit teknis di bawah kedeputian dan pejabat pembuat komitmen untuk menindaklanjuti alokasi dana hibah.

Baca juga: Menpora Bantah Perintahkan Stafnya Bahas Uang Pelicin dengan Pejabat KONI

Sehingga, Imam mengaku tak tahu persis bagaimana proses alokasi dana hibah tersebut hingga pencairan. Ia pun merasa tak bisa menjelaskan penggelembungan dana hibah itu ke jaksa.

"Tidak tahu? Walaupun ini bertentangan dengan Permenpora yang Saudara terbitkan?" tanya jaksa lagi.

"Iya kan sudah pada tahap pelaksanaan mana mungkin menteri mengetahui hal lebih detail dari tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki karena sudah kami limpahkan," ujar Imam.

Baca juga: Staf Pribadi Mengaku Bagikan Uang Kopi dari Sekjen KONI ke Anak Menpora

Jaksa pun menanyakan apakah Imam baru mengetahui soal temuan ini.

"Iya terkait tadi baru (tahu) dari Pak Jaksa ini," ungkapnya.

Dalam kasus ini, Mulyana didakwa menerima suap Rp 400 juta. Mulyana juga didakwa menerima 1 unit Toyota Fortuner dan satu ponsel Samsung Galaxy Note 9.

Menurut jaksa, suap tersebut diberikan oleh Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidy dan Bendahara KONI Johny E Awuy.

Baca juga: Staf Menpora Mengaku Minta Uang ke Sekjen KONI untuk Liburan ke Yogyakarta

Mulyana diduga menerima uang dan barang bersama-sama dengan dua bawahannya. Masing-masing yakni Adhi Purnomo dan Eko Triyanto.

Menurut jaksa, pemberian uang, mobil dan ponsel itu diduga agar supaya Mulyana membantu mempercepat proses persetujuan dan pencairan dana hibah Kemenpora RI yang akan diberikan kepada KONI pada Tahun Anggaran 2018.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Berkaca Kasus Penyelundupan Harley, Demokrat Tantang Erick Thohir Lakukan Ini

Berkaca Kasus Penyelundupan Harley, Demokrat Tantang Erick Thohir Lakukan Ini

Nasional
Ma'ruf Heran Indonesia jadi Importir Produk Halal Terbesar di Dunia

Ma'ruf Heran Indonesia jadi Importir Produk Halal Terbesar di Dunia

Nasional
Ini yang akan Dilakukan Listyo Sigit Saat Menjabat Kabareskrim

Ini yang akan Dilakukan Listyo Sigit Saat Menjabat Kabareskrim

Nasional
Kontras: TPF Bisa Jadi Pilihan Kalau Polri Takut Ungkap Kasus Novel...

Kontras: TPF Bisa Jadi Pilihan Kalau Polri Takut Ungkap Kasus Novel...

Nasional
Soal First Travel, Wamenag Akan Memfasilitasi agar Uang Jemaah Kembali

Soal First Travel, Wamenag Akan Memfasilitasi agar Uang Jemaah Kembali

Nasional
Cegah Karhutla, Menko Polhukam Minta Pemda Cermati Naiknya 'Hot Spot'

Cegah Karhutla, Menko Polhukam Minta Pemda Cermati Naiknya "Hot Spot"

Nasional
Pilkada 2020, KPU Minta Parpol Utamakan Calon Bukan Eks Koruptor

Pilkada 2020, KPU Minta Parpol Utamakan Calon Bukan Eks Koruptor

Nasional
PKB Sebut Penunjukkan Listyo Sigit Sebagai Kabareskrim Sudah Tepat

PKB Sebut Penunjukkan Listyo Sigit Sebagai Kabareskrim Sudah Tepat

Nasional
Habiburokhman Ingatkan Kader Gerindra di DPR Berikan Pernyataan Sejalan dengan Partai

Habiburokhman Ingatkan Kader Gerindra di DPR Berikan Pernyataan Sejalan dengan Partai

Nasional
Fadli Zon Tak Ditunjuk Jadi Jubir Partai, Ini Kata Ketua DPP Gerindra

Fadli Zon Tak Ditunjuk Jadi Jubir Partai, Ini Kata Ketua DPP Gerindra

Nasional
Deklarasi Damai Talangsari Dinilai Malaadministrasi, KontraS Dorong Penyelesaian Kasus HAM Konstitusional

Deklarasi Damai Talangsari Dinilai Malaadministrasi, KontraS Dorong Penyelesaian Kasus HAM Konstitusional

Nasional
Catatan untuk Kabareskrim Baru, Kontras Minta Kultur Penanganan Kasus Diperbaiki

Catatan untuk Kabareskrim Baru, Kontras Minta Kultur Penanganan Kasus Diperbaiki

Nasional
Menkominfo Sebut Kisruh di TVRI Bukan Barang Baru

Menkominfo Sebut Kisruh di TVRI Bukan Barang Baru

Nasional
Cerita Jokowi Saat Muda, Ingin Pinjam Uang Tapi Tak Punya Agunan...

Cerita Jokowi Saat Muda, Ingin Pinjam Uang Tapi Tak Punya Agunan...

Nasional
Mendagri Minta Pemda Anggarkan Pos Khusus untuk Cegah Karhutla

Mendagri Minta Pemda Anggarkan Pos Khusus untuk Cegah Karhutla

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X