Jaksa KPK Pertanyakan Pengawasan Menpora Terkait Proposal Dana Hibah KONI

Kompas.com - 05/07/2019, 00:14 WIB
Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi (kanan) bersama Asisten Pribadi (Aspri) Menpora Miftahul Ulum (tengah) menjadi saksi dalam sidang suap dana hibah dari pemerintah untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (4/7/2019). Dalam sidang tersebut mereka memberikan keterangan saksi untuk terdakwa Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Kemenpora Mulyana, serta staf Kemenpora Adhi Purnomo dan Eko Triyanta. ANTARA FOTO/Reno Esnir/foc. RENOMenteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi (kanan) bersama Asisten Pribadi (Aspri) Menpora Miftahul Ulum (tengah) menjadi saksi dalam sidang suap dana hibah dari pemerintah untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (4/7/2019). Dalam sidang tersebut mereka memberikan keterangan saksi untuk terdakwa Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Kemenpora Mulyana, serta staf Kemenpora Adhi Purnomo dan Eko Triyanta. ANTARA FOTO/Reno Esnir/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ronald Worotikan mempertanyakan pengawasan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi terkait pengajuan dana hibah oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

Menurut Ronald, ada perubahan judul proposal yang diajukan KONI. Proposal itu berjudul "Usulan Kegiatan Pendampingan dan Pengawasan Program Sea Games Tahun Kegiatan 2018".

Kemudian, berubah menjadi "Usulan Kegiatan Pendampingan dan Pengawasan Seleksi Calon Atlet dan Pelatih Calon Atlet Berprestasi Tahun Kegiatan 2018".

Kepada jaksa, Imam mengaku sama sekali tidak dilaporkan oleh terdakwa Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Mulyana soal perubahan judul itu.

"Tidak, saya tidak dilaporkan soal pergantian judul karena itu sesuatu yang tidak semestinya menteri tahu karena tugas menteri begitu luas," kata Imam di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (4/7/2019) malam.

Baca juga: Menpora Imam Nahrawi akan Bersaksi di Persidangan Kasus Suap Alokasi Dana Hibah KONI

Jaksa Ronald pun kembali mempertanyakan sikap Imam lantaran dia sendiri yang mendisposisi pengajuan proposal tersebut. Imam mengaku tak tahu secara rinci soal pengajuan proposal dana hibah.

"Apalagi surat-surat di meja saya begitu banyak Pak jaksa, sehingga satu per satu tidak mengetahui detailnya, lebih-lebih soal ini karena di akhir tahun saya harus memberikan disposisi di situ kaji dulu seperti apa seperti apa substansi proposal ini terhadap cabang olahraga karena sudah di akhir tahun," ujar dia.

Imam pun mengaku tak tahu soal berapa dana hibah yang pada akhirnya dicairkan oleh Kemenpora.

Sebab, ia selaku pengguna anggaran (PA) melimpahkan kewenangannya ke Mulyana selaku kuasa pengguna anggaran (KPA).

Menurut Imam, Mulyana dan unit teknis di bawahnyalah yang mengetahui secara rinci proses pengajuan dana hibah itu. Mereka pula yang mengkaji proposal tersebut.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

LIVE STREAMING: Ikuti Penetapan 1 Ramadhan 1442 H Hasil Sidang Isbat

LIVE STREAMING: Ikuti Penetapan 1 Ramadhan 1442 H Hasil Sidang Isbat

Nasional
Gerindra: Kader Ingin Prabowo Kembali Nyapres tapi Beliau Belum Setuju

Gerindra: Kader Ingin Prabowo Kembali Nyapres tapi Beliau Belum Setuju

Nasional
Kemenlu Pastikan Rumah Achmad Soebardjo yang Jadi Kantor Pertama Bukan Miliknya

Kemenlu Pastikan Rumah Achmad Soebardjo yang Jadi Kantor Pertama Bukan Miliknya

Nasional
Kemenkes: Jam Operasional Vaksinasi Covid-19 di RS Diperpendek Selama Ramadhan

Kemenkes: Jam Operasional Vaksinasi Covid-19 di RS Diperpendek Selama Ramadhan

Nasional
Menteri PPN: Swasta Diberi Kesempatan Turut Bangun Ibu Kota Negara

Menteri PPN: Swasta Diberi Kesempatan Turut Bangun Ibu Kota Negara

Nasional
Kemenag: Ada Preferensi Hilal Awal Ramadhan 1442 H Terlihat di Indonesia

Kemenag: Ada Preferensi Hilal Awal Ramadhan 1442 H Terlihat di Indonesia

Nasional
Mahfud: Utang BLBI ke Negara Tembus Rp 109 Triliun Lebih

Mahfud: Utang BLBI ke Negara Tembus Rp 109 Triliun Lebih

Nasional
Survei: Airlangga Tokoh Parpol dengan Elektabilitas Tertinggi Capres 2024, Disusul Prabowo dan Sandiaga

Survei: Airlangga Tokoh Parpol dengan Elektabilitas Tertinggi Capres 2024, Disusul Prabowo dan Sandiaga

Nasional
Persoalan Bangsa Dinilai Tak Bakal Tuntas jika Parpol Pilih Kader Berdasarkan Popularitas

Persoalan Bangsa Dinilai Tak Bakal Tuntas jika Parpol Pilih Kader Berdasarkan Popularitas

Nasional
Ini Vaksin Covid-19 yang Resmi Digunakan di Indonesia dan Status Sertifikasinya di WHO

Ini Vaksin Covid-19 yang Resmi Digunakan di Indonesia dan Status Sertifikasinya di WHO

Nasional
Rumah Menlu Pertama RI Achmad Soebardjo di Cikini, Pernah Jadi Kantor Kemenlu, Kini Dijual

Rumah Menlu Pertama RI Achmad Soebardjo di Cikini, Pernah Jadi Kantor Kemenlu, Kini Dijual

Nasional
Hingga 12 April, Vaksinasi Covid-19 di Indonesia Capai 15,4 Juta Suntikan, Dosis Dua baru 5 Juta

Hingga 12 April, Vaksinasi Covid-19 di Indonesia Capai 15,4 Juta Suntikan, Dosis Dua baru 5 Juta

Nasional
UPDATE 12 April: Ada 59.915 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 12 April: Ada 59.915 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 11 April: 4.829 Kasus Baru Tersebar di 31 Provinsi, Paling Banyak Jawa Barat

UPDATE 11 April: 4.829 Kasus Baru Tersebar di 31 Provinsi, Paling Banyak Jawa Barat

Nasional
China Akan Campur Beberapa Vaksin Covid-19, RI Tunggu Hasil Uji Klinis

China Akan Campur Beberapa Vaksin Covid-19, RI Tunggu Hasil Uji Klinis

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X