Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Jawaban Ma'ruf Amin Saat Ditanya Tetap Pakai Sarung atau Tidak...

Kompas.com - 04/07/2019, 15:47 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil presiden terpilih Ma'ruf Amin belum mengetahui apakah akan tetap mengenakan sarung seusai dilantik pada 20 Oktober 2019 atau tidak.

"Lihat nanti saja. Sampai hari ini, saya masih pakai sarung, sebelum dilarang pakai sarung," ujar Ma'ruf di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (4/7/2019).

Baca juga: Maruf Amin Merasa Ada yang Berbeda Saat Kunjungi Kantor Jusuf Kalla

Pernyataan Ma'ruf itu dilontarkan setelah wartawan menanyakannya.

Pertanyaan itu pun terlontar lantaran Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu lebih sering menggunakan sarung daripada celana ketika menjalankan aktivitas sehari-hari.

Sejujurnya, lanjut Ma'ruf, ia lebih nyaman mengenakan sarung. Sebab, ini sudah menjadi kebiasaannya sejak dulu. Bahkan, saat menghadiri acara formal pun ia tetap menggunakan sarung.

Namun, bukan berarti Ma'ruf menolak apabila harus mengenakan celana ke depannya.

"Karena saya sudah pakai sarung, ya nyaman. Tapi jika harus pakai celana juga bisa, siap. Jadi pakai apa saja siap," ujar Ma'ruf.

Baca juga: Jusuf Kalla Beri Maruf Amin Tas Tugas-tugas Wapres

Diketahui, Ma'ruf bersama Presiden Joko Widodo akan dilantik pada 20 Oktober. Mereka akan membaca sumpah sebagai presiden dan wakil presiden di hadapan anggota MPR periode 2019-2024.

 

 

Kompas TV Wakil Presiden Jusuf Kalla bertemu wakil presiden terpilih, Ma'ruf Amin. Dalam pertemuan di kantor wakil presiden, Jakarta Pusat tersebut, Jusuf Kalla berbagi informasi tentang sejumlah tugas sebagai wakil presiden. Selain itu, pertemuan juga membahas capaian yang dilakukan Kalla selaku wakil presiden,yang bakal jadi jadi salah satu tolak ukur kinerja Ma'ruf bersama Presiden Joko Widodo lima tahun ke depan. #KallaBertemuMaruf #MarufAmin #JokowiMaruf
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com