Kompas.com - 03/07/2019, 16:28 WIB
Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Rusdi Kirana saat ditemui di Hotel Pullman Miri, Serawak, Malaysia, Jumat (16/3/2018). KOMPAS.com/ PRAMDIA ARHANDO JULIANTODuta Besar Indonesia untuk Malaysia Rusdi Kirana saat ditemui di Hotel Pullman Miri, Serawak, Malaysia, Jumat (16/3/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Bos Lion Air Grup Rusdi Kirana ikut mendaftar sebagai calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2019-2024.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu mendaftar meski saat ini tengah menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Malaysia.

Berkas pendaftaran Rusdi Kirana sudah masuk ke Komisi XI DPR RI, bersama dengan berkas 62 pendaftar lainnya.

"Ia betul, Pak Rusdi Kirana ikut mendaftar," kata Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (3/7/2019).

Baca juga: Politikus Ramai-ramai Daftar Anggota BPK, dari Rusdi Kirana hingga Nurhayati Assegaf

Hendrawan belum bisa berkomentar apakah status Rusdi sebagai Dubes Malaysia akan menjadi ganjalan bagi eks Wakil Ketua Umum PKB itu untuk lolos seleksi.

Menurut dia, hal itu akan ditentukan dalam seleksi administrasi yang sedang dilakukan di Komisi XI.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kan Pak Rusdi kita lihat juga kelengkapan administrasinya. Ya nanti ada ketentuan dalam persyaratan itu yang bisa dipenuhi atau enggak," kata Hendrawan.

"Salah satu persyaratannya yang bersangkutan bukan jadi kuasa pengguna anggaran. Nah syarat itu bisa dipenuhi enggak? Nanti dikaji lagi lah," sambung politisi PDI-P ini.

Baca juga: Surat Suara Tercoblos di Malaysia, Jokowi Yakin Rusdi Kirana Tak Terlibat

Rusdi Kirana diketahui dipercaya sebagai Dubes Malaysia oleh Presiden Jokowi sejak Mei 2017 lalu. Sebelum menduduki posisi itu, ia menjabat sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Presiden.

Selain Rusdi Kirana, ada sejumlah politisi lain yang juga ikut mendaftar seleksi anggota BPK. Antara lain Nurhayati Ali Assegaf (Demokrat), Daniel Lumban Tobing (PDI-P), Akhmad Muqowam (PPP), Tjatur Sapto Edy (PAN), Ahmadi Noor Supit dan Ruslan Abdul Gani (Golkar).

Ada pula politikus Gerindra Pius Lustrilanang, Wilgo Zainar, Haerul Saleh, serta Ferry Juliantono (Gerindra). Namun Ferry Juliantono belakangan menarik berkasnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menteri PPPA Minta Seluruh Pihak Seriusi Tingginya Angka Covid-19 pada Anak

Menteri PPPA Minta Seluruh Pihak Seriusi Tingginya Angka Covid-19 pada Anak

Nasional
Rencana Aksi HAM Atur Konflik Lahan hingga Izin Usaha yang Berdampak ke Masyarakat Hukum Adat

Rencana Aksi HAM Atur Konflik Lahan hingga Izin Usaha yang Berdampak ke Masyarakat Hukum Adat

Nasional
IAKMI Sebut Kondisi Pandemi Covid-19 di Indonesia Semakin Mengkhawatirkan

IAKMI Sebut Kondisi Pandemi Covid-19 di Indonesia Semakin Mengkhawatirkan

Nasional
KPK Setor Hasil Lelang Range Rover Markus Nari Sebesar Rp 550 Juta ke Kas Negara

KPK Setor Hasil Lelang Range Rover Markus Nari Sebesar Rp 550 Juta ke Kas Negara

Nasional
Perpres Rencana Aksi HAM Memuat soal Perlindungan Hukum Masyarakat Adat

Perpres Rencana Aksi HAM Memuat soal Perlindungan Hukum Masyarakat Adat

Nasional
Wapres Ajak Akademisi dan Cendikiawan Cari Solusi Masalah Indonesia

Wapres Ajak Akademisi dan Cendikiawan Cari Solusi Masalah Indonesia

Nasional
Kasus Polisi di Malut Perkosa Remaja, ICJR Dorong Revisi KUHAP dan Penyelesaian RUU PKS

Kasus Polisi di Malut Perkosa Remaja, ICJR Dorong Revisi KUHAP dan Penyelesaian RUU PKS

Nasional
Kasus Polisi di Malut Perkosa Remaja dalam Penyelidikan Propam

Kasus Polisi di Malut Perkosa Remaja dalam Penyelidikan Propam

Nasional
KPK Panggil 12 ASN Setda Bandung Barat Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Barang Darurat Covid-19

KPK Panggil 12 ASN Setda Bandung Barat Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Barang Darurat Covid-19

Nasional
RANHAM 2021-2025 Atur Penghapusan Kekerasan dan Eksploitasi Anak di Ranah Siber

RANHAM 2021-2025 Atur Penghapusan Kekerasan dan Eksploitasi Anak di Ranah Siber

Nasional
Kemendagri Ingatkan Pemprov DKI Terus Monitor Perkembangan Covid-19

Kemendagri Ingatkan Pemprov DKI Terus Monitor Perkembangan Covid-19

Nasional
Panglima TNI Sidak ke Rusun Nagrak, 5 Lantai Bisa Digunakan Pasien Covid-19

Panglima TNI Sidak ke Rusun Nagrak, 5 Lantai Bisa Digunakan Pasien Covid-19

Nasional
Kritik Erick Thohir Soal Ivermectin, Anggota DPR: Seperti Jualan Obat

Kritik Erick Thohir Soal Ivermectin, Anggota DPR: Seperti Jualan Obat

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19 di Sejumlah Daerah, Pemerintah Diminta Tunda PTM Terbatas

Lonjakan Kasus Covid-19 di Sejumlah Daerah, Pemerintah Diminta Tunda PTM Terbatas

Nasional
Jadwal Seleksi Guru PPPK Terbaru 2021, Pendaftaran Mulai Juni

Jadwal Seleksi Guru PPPK Terbaru 2021, Pendaftaran Mulai Juni

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X