Menakar Kemungkinan PDI-P dan Demokrat dalam Satu "Gerbong" Koalisi...

Kompas.com - 29/06/2019, 18:03 WIB
Presiden Joko Widodo bertemu Agus Harimurti Yudhoyono di Istana Bogor, Rabu (22/5/2019). KOMPAS.com/IhsanuddinPresiden Joko Widodo bertemu Agus Harimurti Yudhoyono di Istana Bogor, Rabu (22/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Tony Rosyid menyoroti Partai Demokrat yang dinilainya hampir pasti bergabung ke koalisi pendukung pemerintah.

Menurut Tony, jika Demokrat resmi bergabung ke koalisi pendukung pemerintah, kemungkinan salah satu elite yang berpeluang besar mendapatkan kursi jabatan adalah Komandan Satgas Bersama Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Hal ini yang patut dipertimbangkan dengan matang oleh PDI Perjuangan sebagai partai politik pengusung Jokowi sebagai capres.

"Ketika PDI Perjuangan menerima Demokrat, ini bisa jadi mengulang sejarah dulu, memelihara anak macan," ujar Tony dalam acara diskusi di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (29/6/2019).

Baca juga: Demokrat Diprediksi Bergabung ke Koalisi Jokowi, Ini Alasannya

 

Tony merujuk ketika Megawati menjabat sebagai Presiden RI.

Saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono, ayah Agus Harimurti, menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan.

Menjelang Pemilu 2004, SBY mengundurkan diri dari kabinet. Ia turut bertarung pada Pilpres 2004, dengan Megawati sebagai salah satu rivalnya.

SBY yang berpasangan dengan Jusuf Kalla memenangkan Pilpres 2004.

"Sekarang, AHY masuk kubunya Megawati. Tak menutup kemungkinan tentunya sejarah dulu akan terulang, AHY akan jadi anak macan di masa yang akan datang," ujar Tony.

Baca juga: Sekjen Demokrat: Sikap dan Arah Politik 2019-2024 Ditentukan Majelis Tinggi

"AHY ini new comer dalam perpolitikan Tanah Air. Dia masih di-remote, dipegang serta belum dilepas sepenuhnya oleh sang kreatornya yang merupakan ayahnya sendiri, SBY," lanjut dia.

Oleh sebab itu, Tony berpendapat, PDI-P harus memiliki strategi dan kalkulasi yang jitu jika ingin menjadikan AHY sebagai bagian dari pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin ke depan.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Kepala Bais Sarankan Polri Ubah Pola Penyampaian Info soal Terorisme

Mantan Kepala Bais Sarankan Polri Ubah Pola Penyampaian Info soal Terorisme

Nasional
Sukmawati Dilaporkan ke Bareskrim atas Dugaan Penodaan Agama

Sukmawati Dilaporkan ke Bareskrim atas Dugaan Penodaan Agama

Nasional
Pengamat: Marak Serangan Teror, Perlindungan Polisi Perlu Ditingkatkan

Pengamat: Marak Serangan Teror, Perlindungan Polisi Perlu Ditingkatkan

Nasional
Hendak ke Mana Boeing dan FAA Pasca Tragedi  B-737-MAX-8?

Hendak ke Mana Boeing dan FAA Pasca Tragedi B-737-MAX-8?

Nasional
PKS Dorong RUU Perlindungan Tokoh Agama Masuk Prolegnas 2020-2024

PKS Dorong RUU Perlindungan Tokoh Agama Masuk Prolegnas 2020-2024

Nasional
Waspadai Kamuflase Teroris, dari Pura-pura Motor Hilang hingga 'Nyamar' jadi Ojol

Waspadai Kamuflase Teroris, dari Pura-pura Motor Hilang hingga 'Nyamar' jadi Ojol

Nasional
Pemerintah Bakal Tingkatkan Kualitas Bimbingan Pranikah, Ini Penjelasan Menko Muhadjir

Pemerintah Bakal Tingkatkan Kualitas Bimbingan Pranikah, Ini Penjelasan Menko Muhadjir

Nasional
Rektor UIN: Ada Konflik, Bukan Berarti Toleransi Indonesia Rendah

Rektor UIN: Ada Konflik, Bukan Berarti Toleransi Indonesia Rendah

Nasional
Patok Batas Indonesia-Malaysia di Sebatik akan Dihancurkan

Patok Batas Indonesia-Malaysia di Sebatik akan Dihancurkan

Nasional
Polisi Gerebek 6 Pabrik Miras Lokal di Tengah Hutan Mimika Papua

Polisi Gerebek 6 Pabrik Miras Lokal di Tengah Hutan Mimika Papua

Nasional
[POPULER DI KOMPASIANA] Pendaftara CPNS 2019 | Sulitnya Jadi Dokter Spesialis | Lemahnya Literasi Statistik

[POPULER DI KOMPASIANA] Pendaftara CPNS 2019 | Sulitnya Jadi Dokter Spesialis | Lemahnya Literasi Statistik

Nasional
BNPT Sebut Pemblokiran Situs Radikal Terhambat Aturan Kemenkominfo

BNPT Sebut Pemblokiran Situs Radikal Terhambat Aturan Kemenkominfo

Nasional
BNPT Ungkap Tren Baru Teroris: Dulu Suami Saja, Sekarang Bawa Keluarga

BNPT Ungkap Tren Baru Teroris: Dulu Suami Saja, Sekarang Bawa Keluarga

Nasional
Cerita Sohibul Minta Paloh Tak Sembarang Bicara soal Kader PKS Radikal

Cerita Sohibul Minta Paloh Tak Sembarang Bicara soal Kader PKS Radikal

Nasional
Peneliti LIPI: Pendekatan Menangani Persoalan Perbatasan Harus Diubah

Peneliti LIPI: Pendekatan Menangani Persoalan Perbatasan Harus Diubah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X