Menakar Kemungkinan PDI-P dan Demokrat dalam Satu "Gerbong" Koalisi...

Kompas.com - 29/06/2019, 18:03 WIB
Presiden Joko Widodo bertemu Agus Harimurti Yudhoyono di Istana Bogor, Rabu (22/5/2019). KOMPAS.com/IhsanuddinPresiden Joko Widodo bertemu Agus Harimurti Yudhoyono di Istana Bogor, Rabu (22/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Tony Rosyid menyoroti Partai Demokrat yang dinilainya hampir pasti bergabung ke koalisi pendukung pemerintah.

Menurut Tony, jika Demokrat resmi bergabung ke koalisi pendukung pemerintah, kemungkinan salah satu elite yang berpeluang besar mendapatkan kursi jabatan adalah Komandan Satgas Bersama Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Hal ini yang patut dipertimbangkan dengan matang oleh PDI Perjuangan sebagai partai politik pengusung Jokowi sebagai capres.

"Ketika PDI Perjuangan menerima Demokrat, ini bisa jadi mengulang sejarah dulu, memelihara anak macan," ujar Tony dalam acara diskusi di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (29/6/2019).


Baca juga: Demokrat Diprediksi Bergabung ke Koalisi Jokowi, Ini Alasannya

 

Tony merujuk ketika Megawati menjabat sebagai Presiden RI.

Saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono, ayah Agus Harimurti, menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan.

Menjelang Pemilu 2004, SBY mengundurkan diri dari kabinet. Ia turut bertarung pada Pilpres 2004, dengan Megawati sebagai salah satu rivalnya.

SBY yang berpasangan dengan Jusuf Kalla memenangkan Pilpres 2004.

"Sekarang, AHY masuk kubunya Megawati. Tak menutup kemungkinan tentunya sejarah dulu akan terulang, AHY akan jadi anak macan di masa yang akan datang," ujar Tony.

Baca juga: Sekjen Demokrat: Sikap dan Arah Politik 2019-2024 Ditentukan Majelis Tinggi

"AHY ini new comer dalam perpolitikan Tanah Air. Dia masih di-remote, dipegang serta belum dilepas sepenuhnya oleh sang kreatornya yang merupakan ayahnya sendiri, SBY," lanjut dia.

Oleh sebab itu, Tony berpendapat, PDI-P harus memiliki strategi dan kalkulasi yang jitu jika ingin menjadikan AHY sebagai bagian dari pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin ke depan.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Nasional
RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

Nasional
Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Nasional
Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Nasional
Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Nasional
Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Nasional
Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Nasional
Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Nasional
Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Nasional
Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Nasional
Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Nasional
Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Nasional
Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Nasional
Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X