Kontras Minta Polisi Gunakan Cara Persuasif Menangani Aksi Massa di MK

Kompas.com - 26/06/2019, 22:23 WIB
Personel Samapta Polri bersiap melakukan pengamanan di sekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (26/6/2019). Sebanyak 13.747 personel gabungan TNI-Polri disiagakan jelang putusan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (27/6).ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDI Personel Samapta Polri bersiap melakukan pengamanan di sekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (26/6/2019). Sebanyak 13.747 personel gabungan TNI-Polri disiagakan jelang putusan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (27/6).

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Kontras Yati Adriyani meminta pihak kepolisian menggunakan cara-cara yang persuasif dalam menangani aksi massa di sekitar Gedung Mahkamah Konstitusi ( MK).

"Dalam penanganan itu (aksi massa) tetap menggunakan cara persuasif, dialog dan seterusnya," kata Yati di Bakoel Koffie, Jakarta, Rabu (26/6/2019).

Yati mengatakan, polisi tidak dibenarkan untuk melakukan kekerasan dan penyiksaan kepada demonstran meski memiliki diskresi untuk menggunakannya.

Baca juga: Kumpul Jelang Putusan MK, Relawan Jokowi Janji Wujudkan Suasana Kondusif

Polisi sebaiknya menggunakan kekuatan yang proposional dan dapat dipertanggungjawabkan, apalagi dalam momentum politik seperti pengumuman MK terkait sengketa hasil Pilpres 2019.

"Jangan sampai karena ada event politik, maka mengamankan segala cara dan segala tindakan oleh kepolisian dapat dibenarkan," ujarnya.

Selanjutnya, Yati mengimbau masyarakat yang ikut dalam aksi massa tetap memperhatikan peraturan yang ada agar tidak mudah dipolitisasi oleh pihak-pihak tertentu.

Baca juga: Jelang Putusan MK, Polisi Depok Berjaga di Sejumlah Stasiun Kereta

"Tetap memperhatikan peraturan yang ada supaya mudah dipolitisir, dan tidak mudah ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu," pungkasnya.

Sebelumnya, sejumlah orang yang tergabung dalam komunitas dan organisasi masyarakat melakukan aksi di sekitar gedung MK.

Adapun Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menegaskan melarang aksi unjuk rasa di depan Gedung Mahkamah Konstitusi jelang sidang putusan sengketa hasil Pilpres 2019.

"Saya juga sudah menegaskan kepada Kapolda Metro, kepada Badan Intelijen Kepolisian tidak memberikan izin untuk melaksanakan demo di depan MK," kata Tito di ruang Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (25/6/2019).

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Close Ads X