Kontras Minta Polisi Gunakan Cara Persuasif Menangani Aksi Massa di MK

Kompas.com - 26/06/2019, 22:23 WIB
Personel Samapta Polri bersiap melakukan pengamanan di sekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (26/6/2019). Sebanyak 13.747 personel gabungan TNI-Polri disiagakan jelang putusan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (27/6). ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDIPersonel Samapta Polri bersiap melakukan pengamanan di sekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (26/6/2019). Sebanyak 13.747 personel gabungan TNI-Polri disiagakan jelang putusan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (27/6).

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Kontras Yati Adriyani meminta pihak kepolisian menggunakan cara-cara yang persuasif dalam menangani aksi massa di sekitar Gedung Mahkamah Konstitusi ( MK).

"Dalam penanganan itu (aksi massa) tetap menggunakan cara persuasif, dialog dan seterusnya," kata Yati di Bakoel Koffie, Jakarta, Rabu (26/6/2019).

Yati mengatakan, polisi tidak dibenarkan untuk melakukan kekerasan dan penyiksaan kepada demonstran meski memiliki diskresi untuk menggunakannya.

Baca juga: Kumpul Jelang Putusan MK, Relawan Jokowi Janji Wujudkan Suasana Kondusif


Polisi sebaiknya menggunakan kekuatan yang proposional dan dapat dipertanggungjawabkan, apalagi dalam momentum politik seperti pengumuman MK terkait sengketa hasil Pilpres 2019.

"Jangan sampai karena ada event politik, maka mengamankan segala cara dan segala tindakan oleh kepolisian dapat dibenarkan," ujarnya.

Selanjutnya, Yati mengimbau masyarakat yang ikut dalam aksi massa tetap memperhatikan peraturan yang ada agar tidak mudah dipolitisasi oleh pihak-pihak tertentu.

Baca juga: Jelang Putusan MK, Polisi Depok Berjaga di Sejumlah Stasiun Kereta

"Tetap memperhatikan peraturan yang ada supaya mudah dipolitisir, dan tidak mudah ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu," pungkasnya.

Sebelumnya, sejumlah orang yang tergabung dalam komunitas dan organisasi masyarakat melakukan aksi di sekitar gedung MK.

Adapun Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menegaskan melarang aksi unjuk rasa di depan Gedung Mahkamah Konstitusi jelang sidang putusan sengketa hasil Pilpres 2019.

"Saya juga sudah menegaskan kepada Kapolda Metro, kepada Badan Intelijen Kepolisian tidak memberikan izin untuk melaksanakan demo di depan MK," kata Tito di ruang Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (25/6/2019).

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sekjen Golkar: Tetty Batal Bertemu Jokowi Usai Jawab Pertanyaan soal Bowo Sidik

Sekjen Golkar: Tetty Batal Bertemu Jokowi Usai Jawab Pertanyaan soal Bowo Sidik

Nasional
Isi Kekosongan Jabatan, Jokowi Bentuk Tim Tujuh

Isi Kekosongan Jabatan, Jokowi Bentuk Tim Tujuh

Nasional
Habiburokhman: Banyak Relawan Kecewa akan Keputusan Prabowo, seperti Saat Usung Anies

Habiburokhman: Banyak Relawan Kecewa akan Keputusan Prabowo, seperti Saat Usung Anies

Nasional
Pengamat Pendidikan: Penting Program, Bukan Nomenklaturnya

Pengamat Pendidikan: Penting Program, Bukan Nomenklaturnya

Nasional
Habiburokhman Sebut Prabowo Tak Berpikir Turun Level jika Jadi Menteri Jokowi

Habiburokhman Sebut Prabowo Tak Berpikir Turun Level jika Jadi Menteri Jokowi

Nasional
Profil Singkat Fachrul Razi, Purnawirawan TNI yang Dipanggil Jokowi

Profil Singkat Fachrul Razi, Purnawirawan TNI yang Dipanggil Jokowi

Nasional
Ketua DPP PAN: Enggak Kebayang Prabowo Nanti Rapat dengan Komisi I

Ketua DPP PAN: Enggak Kebayang Prabowo Nanti Rapat dengan Komisi I

Nasional
Sekjen Partai Nasdem Johnny G Platte Merapat ke Istana

Sekjen Partai Nasdem Johnny G Platte Merapat ke Istana

Nasional
BNPB: Luas Lahan Terbakar Capai Sekitar 857.000 Hektar

BNPB: Luas Lahan Terbakar Capai Sekitar 857.000 Hektar

Nasional
KPK Sebut Beberapa Nama yang Dipanggil ke Istana Pernah Diperiksa

KPK Sebut Beberapa Nama yang Dipanggil ke Istana Pernah Diperiksa

Nasional
Jubir Presiden Akui Tetty Paruntu Diundang ke Istana, Dicoret di Menit Akhir

Jubir Presiden Akui Tetty Paruntu Diundang ke Istana, Dicoret di Menit Akhir

Nasional
Moeldoko, Tjahjo, Sofyan Djalil, Budi Karya, Bambang Brodjonegoro Datang ke Istana

Moeldoko, Tjahjo, Sofyan Djalil, Budi Karya, Bambang Brodjonegoro Datang ke Istana

Nasional
Prabowo Jadi Menteri, Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu Diragukan

Prabowo Jadi Menteri, Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu Diragukan

Nasional
Politisi PDI-P Juliari Batubara Diminta Jadi Menteri di Bidang Sosial Kemanusiaan

Politisi PDI-P Juliari Batubara Diminta Jadi Menteri di Bidang Sosial Kemanusiaan

Nasional
Menurut Peneliti LIPI, Ini Alasan Prabowo Mau Jadi Calon Menteri Jokowi

Menurut Peneliti LIPI, Ini Alasan Prabowo Mau Jadi Calon Menteri Jokowi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X