Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penelitian UGM Ungkap Penyebab Kematian Petugas KPPS Bukan Diracun

Kompas.com - 25/06/2019, 16:55 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim peneliti Universitas Gadjah Mada (UGM) mengungkap penyebab meninggalnya petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Berdasarkan kajian yang dilakukan tim peneliti, tidak ditemukan adanya racun yang menyebabkan meninggalnya KPPS. Namun demikian, hasil penelitian menunjukan bahwa KPPS meninggal disebabkan karena sejumlah penyakit.

"Data kami menunjukan bahwa semua yang meninggal itu disebabkan oleh penyebab natural. Semuanya disebabkan oleh problem kardiovaskuler, entah jantung, stroke atau gabungan dari jantung dan stroke," kata Koordinator Peneliti UGM, Abdul Gaffar Karim di Gedung KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (25/6/2019).

Baca juga: Selain Hoaks KPPS Diracun, Rahmat Baequni Ditangkap karena Fitnah Densus 88

"Kami sama sekali tak menemukan indikasi misalnya diracun atau sebab-sebab lain yang lebih ekstrim," sambungnya.

Selain itu, berdasarkan hasil otopsi verbal yang dilakukan tim peneliti, ditemukan bahwa rata-rata beban kerja petugas KPPS sangat tinggi. Tidak hanya selama hari pemungutan suara, tetapi juga sebelum dan sesudahnya.

Tim peneliti juga menemukan adanya kendala terkait bimtek, logistik dan kesehatan masing-masing KPPS.

Baca juga: Minta Sidang Ditunda karena Lelah, Kuasa Hukum 02 Singgung Kematian Petugas KPPS

Sehingga, menurut Gaffar, bisa dikatakan bahwa dampak beban kerja yang terlalu tinggi dan riwayat penyakit yang diderita KPPS sebelumnya menjadi penyebab atau meningkatkan risiko terjadinya kematian dan sakitnya petugas KPPS.

Ditambah lagi dengan lemahnya manajemen risoko di lapangan yang menyebabkan sakitnya petugas KPPS tidak tertangani dengan baik sehingga menyebabkan kematian.

"Jadi temuan kami, (KPPS) yang tidak ada penyakit dan misalnya bisa menghandle tekanan-tekanan dengan baik, itu mereka tidak mengalami peristiwa (kematian dan sakit)," ujarnya.

Baca juga: Tanggapi Saksi 02, Bawaslu Klaim Sudah Beri Sanksi KPPS di TPS 08 Boyolali

Untuk diketahui, penelitian ini dilakukan oleh tim peneliti UGM lintas fakultas, yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol), Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FKKMK), dan Fakultas Psikologi.

Penelitian dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dari 11.781 TPS yang tersebar di seluruh DIY, tim peneliti melakukan penelitian di 400 TPS.

Adapun dari sekitar 400 petugas KPPS yang meninggal, 12 di antaranya berasal dari DIY.

Kompas TV Hakim Mahkamah Konstitusi ( MK) Suhartoyo menegur Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Hasyim Asy&#39;ari dalam sidang sengketa hasil pilpres. Hasyim ditegur lantaran dianggap mengulang pertanyaan pada salah satu saksi yang dihadirkan tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Awalnya, Hasyim menanyakan tempat tinggal saksi yang mengaku melihat anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 08 Dusun Winongsari, Desa Karangjati, Kabupaten Boyolali mencoblos 15 surat suara di TPS. Saksi tersebut tengah menempuh studi di Semarang.<br />
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com