TKN Sebut Kesepakatan soal Kabinet Mungkin Terjadi sebagai Bagian Rekonsiliasi

Kompas.com - 24/06/2019, 13:24 WIB
Anggota Komisi III dari Fraksi PPP Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/5/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOAnggota Komisi III dari Fraksi PPP Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/5/2019).
Penulis Jessi Carina
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani mengatakan bisa saja ada kesepakatan tertentu terkait rencana rekonsiliasi antara partai koalisi pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Kesepatan yang dihasilkan bermacam-macam salah satunya mengenai susunan kabinet.

"Kalau kita bicara rekonsiliasi yang ujungnya pasti kesepakatan, kesepakatan itu bisa macam macam. Mulai dari soal katakanlah kabinet, komposisi di pimpinan DPR MPR dan AKD-nya, itu akan lebih mudah karena kita sudah tidak marah-marahan," ujar Arsul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (24/6/2019).

Baca juga: Jokowi dan Prabowo Diharapkan Rekonsiliasi Usai Sidang MK

Arsul mengaku tidak bisa memastikan itu. Dia hanya mengatakan bahwa tidak tertutup kemungkinan kesepakatan itu terjadi. Meski demikian, hal itu juga tergantung dari sikap partai oposisi.

"Teman-teman Gerindra itu tentu punya pertimbangan politik sendiri, perhitungan sendiri yang harus kita hormati. Apakah akan menerima atau tidak kalaupun ada tawaran," ujar Arsul.

"Tetapi yang jelas memang posisi partai di TKN sendiri tidak pernah menutup pintu," tambah dia.

Baca juga: TKN: Rekonsiliasi Bukan karena Jokowi dan Prabowo Bermusuhan

Adapun, parpol koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf sendiri sudah mendominasi kursi di DPR. Antara lain, PDI-P yang memperoleh 27.053.961 suara atau 19,33 persen diperkirakan memiliki 128 kursi di DPR. 

Golkar memperoleh 17.229.789 atau 12,31 persen dan diperkirakan menguasai 85 kursi di DPR. PKB memperoleh 13.570.097 suara atau 9,69 persen diperkirakan menguasai 58 kursi.

Partai Nasdem memperoleh 12.661.792 suara atau 9,05 persen yang diperkirakan menguasai 59 kursi di parlemen. Sementara itu, Partai Persatuan Pembangunan memperileh suara 6.323.147 atau 4,52 persen.

Kompas TV Sandiaga mengunjungi ketua umum PAN, Zulkifli Hassan di Jakarta Timur. Saat ditanya apakah pertemuan ini merupakan upaya rekonsiliasi di tengah isu hengkangnya PAN dari koalisi Prabowo-Sandi, Zulkifli Hassan mengaku bahwa partainya masih tergabung dalam koalisi.<br /> <br /> Sementara, Sandiaga Uno menyebut kedatangannya ke kediaman Zulkifli Hassan hanya sebatas silaturahmi.

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menteri PPN Harap Peletakan Batu Pertama Pembangunan Ibu Kota Baru Dapat Dilaksanakan Saat Ramadhan Ini

Menteri PPN Harap Peletakan Batu Pertama Pembangunan Ibu Kota Baru Dapat Dilaksanakan Saat Ramadhan Ini

Nasional
Ketua Komisi IX: DPR Dukung Setiap Rencana Pemerintah Dapatkan Vaksin

Ketua Komisi IX: DPR Dukung Setiap Rencana Pemerintah Dapatkan Vaksin

Nasional
Tak Puas Kinerja Bawaslu Kalsel, Denny Indrayana Laporkan Dugaan Politik Uang ke Bawaslu RI

Tak Puas Kinerja Bawaslu Kalsel, Denny Indrayana Laporkan Dugaan Politik Uang ke Bawaslu RI

Nasional
Dukcapil Telah Ganti 7.925 Dokumen Kependudukan Bagi Warga Terdampak Bencana di NTT

Dukcapil Telah Ganti 7.925 Dokumen Kependudukan Bagi Warga Terdampak Bencana di NTT

Nasional
PP Muhammadiyah: Patuhi Protokol Kesehatan Saat Shalat Tarawih

PP Muhammadiyah: Patuhi Protokol Kesehatan Saat Shalat Tarawih

Nasional
IDI Usul ke Jokowi soal Penghapusan PPN serta Bea Masuk Obat dan Alkes

IDI Usul ke Jokowi soal Penghapusan PPN serta Bea Masuk Obat dan Alkes

Nasional
KKP Diminta Gelar Operasi Khusus Kapal Penangkap Ikan

KKP Diminta Gelar Operasi Khusus Kapal Penangkap Ikan

Nasional
Cara Melaporkan Gratifikasi, Proses di KPK dan Sanksi bagi Penerima

Cara Melaporkan Gratifikasi, Proses di KPK dan Sanksi bagi Penerima

Nasional
Dirjen Dikti: Peleburan Kemenristek-Kemendikbud Kembalikan Marwah Pendidikan Tinggi

Dirjen Dikti: Peleburan Kemenristek-Kemendikbud Kembalikan Marwah Pendidikan Tinggi

Nasional
Dari Kadishub hingga Mantan Wali Kota Jakpus, Ini 11 Saksi Kasus Rizieq Shihab yang Dihadirkan Jaksa

Dari Kadishub hingga Mantan Wali Kota Jakpus, Ini 11 Saksi Kasus Rizieq Shihab yang Dihadirkan Jaksa

Nasional
Tangkap 67 Kapal, KKP Diminta Perluas Pengawasan

Tangkap 67 Kapal, KKP Diminta Perluas Pengawasan

Nasional
Penanganan Bencana NTT, Polri Mulai Sasar Wilayah Sulit Akses Bantuan

Penanganan Bencana NTT, Polri Mulai Sasar Wilayah Sulit Akses Bantuan

Nasional
Kasus PLTU Riau 1, KPK Periksa 3 Saksi untuk Samin Tan

Kasus PLTU Riau 1, KPK Periksa 3 Saksi untuk Samin Tan

Nasional
4 Tahun Kasus Penyiraman Air Keras Novel Baswedan dan Misteri Sang Dalang

4 Tahun Kasus Penyiraman Air Keras Novel Baswedan dan Misteri Sang Dalang

Nasional
Sidang Isbat 1 Ramadhan Akan Dihadiri Perwakilan Ormas hingga Pakar Falak

Sidang Isbat 1 Ramadhan Akan Dihadiri Perwakilan Ormas hingga Pakar Falak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X