Kompas.com - 22/06/2019, 12:09 WIB
Diskusi bertajuk Sidang MK dan Kita di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (22/6/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaDiskusi bertajuk Sidang MK dan Kita di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (22/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Hendarsam Marantuko, mengaku kurang puas dengan jumlah saksi-saksi yang dihadirkan tim hukumnya dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Ia mengatakan, dari sisi kuantitas saksi yang dihadirkan hanya 14 saksi dan 2 ahli. Padahal, pihaknya sudah menyediakan 30 saksi.

"Kurang puas, kurang puas dari sisi kuantitas. Kami berharap kami sudah sediakan 30 saksi, kami harap 30 saksi," kata Hendarsam dalam diskusi bertajuk 'Sidang MK dan Kita' di Kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (22/6/2019).

Baca juga: BPN Sebut Kubu Jokowi Blunder karena Keterangan Saksi di Sidang MK

Hendarsam mengatakan, dari sisi alat-alat bukti, pihaknya sudah mengumpulkan alat-alat bukti untuk membuktikan adanya kecurangan Pilpres.

Namun, majelis hakim telah memutuskan tidak semua bukti dapat ditampilkan dalam sidang.

"Sebanyak 190 alat bukti kurang lebih yang kita hadirkan. dan 80 video walaupun kemarin timing nya sudah diujung. Kita minta beberapa diputar tapi tidak dikabulkan," ujar dia.

Hendarsam mencontohkan, untuk membuktikan kecurangan di 34 provinsi di Indonesia, membutuhkan 34 saksi untuk membuktikan adanya kecurangan pemilu di setiap provinsi.

Baca juga: 4 Keterangan Saksi dan Ahli 01 dalam Sidang MK...

"Tapi ya MK juga putusan seperti itu, apalagi sidangnya cepat, agenda juga sudah ditentukan. Mau enggak mau kita harus dengan aturan main yang ada," kata Hendarsam.

Sebelumnya, Hakim Konstitusi memutuskan 14 saksi fakta dan 2 ahli untuk Tim hukum pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Jumlah tersebut berkurang dari 30 saksi yang diajukan tim hukum 02 kepada hakim Konstitusi.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua MPR: UU ITE Perlu Direvisi untuk Menjamin Kebebasan Berpendapat

Ketua MPR: UU ITE Perlu Direvisi untuk Menjamin Kebebasan Berpendapat

Nasional
Sekjen Gerindra: Internal Memohon Pak Prabowo Bersedia Maju di Pilpres 2024

Sekjen Gerindra: Internal Memohon Pak Prabowo Bersedia Maju di Pilpres 2024

Nasional
Bertemu Anies, AHY Apresiasi Penanganan Pandemi Covid-19

Bertemu Anies, AHY Apresiasi Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Bawaslu Sarankan KPU Bikin Pokja Cegah Calon Kepala Daerah Berkewarganegaraan Ganda

Bawaslu Sarankan KPU Bikin Pokja Cegah Calon Kepala Daerah Berkewarganegaraan Ganda

Nasional
Penyelesaian Konflik di Papua Perlu Pendekatan Kolaboratif

Penyelesaian Konflik di Papua Perlu Pendekatan Kolaboratif

Nasional
Doni Monardo: Larangan Mudik Jangan Ditafsirkan Macam-macam

Doni Monardo: Larangan Mudik Jangan Ditafsirkan Macam-macam

Nasional
Laode Kecewa MK Tolak Permohonan Uji Formil UU KPK

Laode Kecewa MK Tolak Permohonan Uji Formil UU KPK

Nasional
Berapa Harga Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong? Ini Penjelasan Bio Farma

Berapa Harga Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong? Ini Penjelasan Bio Farma

Nasional
Panglima TNI: Tenggelamnya KRI Nanggala Kehilangan bagi Kita Semua

Panglima TNI: Tenggelamnya KRI Nanggala Kehilangan bagi Kita Semua

Nasional
MKD Segera Memproses Laporan Dugaan Pelanggaran Etik terhadap Azis Syamsuddin

MKD Segera Memproses Laporan Dugaan Pelanggaran Etik terhadap Azis Syamsuddin

Nasional
Satgas Covid-19: Harga Vaksin untuk Vaksinasi Gotong Royong Masih Dibahas

Satgas Covid-19: Harga Vaksin untuk Vaksinasi Gotong Royong Masih Dibahas

Nasional
MKD Gelar Rapat Pleno 18 Mei, Bahas Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Azis Syamsuddin

MKD Gelar Rapat Pleno 18 Mei, Bahas Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Azis Syamsuddin

Nasional
Tersangka Penyuap Nurdin Abdullah Segera Disidang di PN Tipikor Makassar

Tersangka Penyuap Nurdin Abdullah Segera Disidang di PN Tipikor Makassar

Nasional
Hari Pertama Larangan Mudik, Kakorlantas Polri Klaim Situasi Terkendali

Hari Pertama Larangan Mudik, Kakorlantas Polri Klaim Situasi Terkendali

Nasional
Menag: Jumlah Jemaah Shalat Id Tidak Boleh Lebih 50 Persen dari Kapasitas

Menag: Jumlah Jemaah Shalat Id Tidak Boleh Lebih 50 Persen dari Kapasitas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X