Para Tahanan KPK Keluhkan Pemborgolan hingga Penyitaan Pemanas Makanan

JAKARTA, KOMPAS.com - Tersangka kasus suap seleksi jabatan di Kementerian Agama, Romahurmuziy alias Rommy membagikan salinan surat kepada awak media soal keluhan dari para tersangka yang ditahan di Rutan Cabang KPK.

Surat itu diberikan saat keluar dari mobil tahanan KPK sebelum masuk ke gedung KPK.

"Ini surat yang disampaikan teman-teman penghuni rutan ya, ada dua nih, ada tiga rangkap silakan dibagi saja, yang satu tanggal 29 Januari 2019 yang satu 6 Januari 2019. Beberapa dulu yang saya sampaikan sebenarnya berasal dari mereka, jadi saya hanya menyuarakan saja," kata Rommy di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (20/6/2019).

Mantan Ketua Umum PPP itu sebelumnya juga pernah mengeluh soal air dispenser yang berada di Rutan KPK.

Rommy juga menyatakan bahwa keluhan dari penghuni Rutan Cabang KPK itu juga sudah disampaikan kepada pihak Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM yang pada Kamis ini, melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Rutan Cabang KPK.

"Tadi juga dari Ditjen PAS ada yang datang dan sudah kita sampaikan juga, moga-moga segera ada tindak lanjut karena itu surat sejak tanggal 29 Januari dan 6 Januari," paparnya.

Pada surat tertanggal 6 Januari 2019 tertulis perihal soal pemberlakuan pemborgolan pada waktu akan melaksanakan ibadah dan kegiatan lainnya.

Isi surat tersebut, yakni:

1. Tahanan keberatan soal perlakukan pemborgolan pada waktu Shalat Jumat.

2. Pelarangan melaksanakan kegiatan ibadah kebaktian bagi warga beragama Nasrani.

3. Pemberlakuan pada waktu keluar rutan untuk kegiatan penyidikan, persidangan dan berobat ke rumah sakit.

Surat itu ditujukan kepada pimpinan KPK RI, Kepala Pengawas Internal KPK dan Kepala Rutan KPK.

Surat itu pun sudah dicap dan diterima oleh KPK tertanggal 11 Januari 2019.

Adapun surat tersebut ditandatangani oleh 28 tahanan KPK, seperti Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf, mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih, Bupati Hulu Sungai Tengah nonaktif Abdul Latif, dan Bupati Cianjur nonaktif Irvan Rivano Muchtar.

Dalam surat kedua tertanggal 29 Januari 2019, disebutkan perihal perlakuan tidak manusiawi terhadap tahanan Rutan KPK.