Kompas.com - 19/06/2019, 20:06 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan menerbitkan regulasi mengenai pengurangan pajak alias super deduction tax untuk pelaku industri yang terlibat dalam pengembangan vokasi dan penelitian dan pengembangan demi menghasilkan inovasi.

"Kami harapkan, peraturan pemerintah-nya segera keluar seperti yang untuk (pelaku industri) kendaraan bermotor. Kami harap sudah akan selesai harmonisasinya dan keluar pekan ini atau awal pekan depan," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani ketika dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu (19/6/2019).

Baca juga: Bertemu Jokowi, Asosiasi UMKM Minta Pajak 0 Persen untuk Usaha Kecil-Mikro

Sri menambahkan, semestinya peraturan pemerintah itu dapat dirilis lebih cepat. Sebab, sepengetahuannya, pembahasannya sudah rampung sejak beberapa waktu lalu.

Pelaku industri di sektor mobil listrik adalah salah satu yang akan mendapatkan "diskon pajak" tersebut. Meski demikian, Sri tidak menjelaskan secara rinci pelaku industri mana yang bakal menjadi sasaran regulasi itu.

Catatan Kompas.com, Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) merupakan salah satu pelaku industri yang akan bermain di bidang mobil listrik.

Baca juga: Pajak Apartemen Mewah Dilonggarkan

Selain super deduction tax, lanjut Sri, pemerintah juga sedang merancang perubahan soal Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM). Orientasi pemerintah ini adalah agar industri lebih sensitif terhadap kandungan emisi pada kendaraan bermotor.

"Rencananya kami naikkan (batas barang mewah) Rp 5-10 miliar menjadi Rp 30 miliar. Jadi (naik) tarifnya 20 persen," ujar Sri.

Kompas TV Di publik kini beredar video Menteri Keuangan Sri Mulyani yang tidak akan memaafkan jiika ada jajarannya menerapkan pola kepemimpinan eksklusif yang mementingkan kelompoknya. Termasuk menjadi penyuara kebencian.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Motif Pembunuhan Brigadir J Tak Diungkap, Pembuktian di Sidang Tetap Bisa Dilakukan

Motif Pembunuhan Brigadir J Tak Diungkap, Pembuktian di Sidang Tetap Bisa Dilakukan

Nasional
Polisi Gali Alasan Irjen Ferdy Sambo Perintahkan Bharada E Tembak Brigadir J

Polisi Gali Alasan Irjen Ferdy Sambo Perintahkan Bharada E Tembak Brigadir J

Nasional
KPU: Berkas Pendaftaran PSI, PAN, PPP, dan Golkar Dinyatakan Lengkap

KPU: Berkas Pendaftaran PSI, PAN, PPP, dan Golkar Dinyatakan Lengkap

Nasional
Divonis 12 Tahun Penjara di Kasus Asabri, Teddy Tjokro Ajukan Banding

Divonis 12 Tahun Penjara di Kasus Asabri, Teddy Tjokro Ajukan Banding

Nasional
Brimob Bawa Barang Bukti Sekoper dari Rumah Pribadi Ferdy Sambo ke Bareskrim

Brimob Bawa Barang Bukti Sekoper dari Rumah Pribadi Ferdy Sambo ke Bareskrim

Nasional
P2MI Pulangkan 190 PMI Ilegal Asal Malaysia, Gus Muhaimin Minta Pemerintah Perketat Pengawasan

P2MI Pulangkan 190 PMI Ilegal Asal Malaysia, Gus Muhaimin Minta Pemerintah Perketat Pengawasan

Nasional
UPDATE 10 Agustus 2022: Bertambah 5.926, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.261.605

UPDATE 10 Agustus 2022: Bertambah 5.926, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.261.605

Nasional
KPU Antisipasi Penumpukan Partai Politik di Malam Terakhir Pendaftaran

KPU Antisipasi Penumpukan Partai Politik di Malam Terakhir Pendaftaran

Nasional
Polri Sita dan Dalami Barang Bukti dari Penggeledahan di 3 Rumah Ferdy Sambo

Polri Sita dan Dalami Barang Bukti dari Penggeledahan di 3 Rumah Ferdy Sambo

Nasional
Muncul Subvarian BA.4.6, Epidemiolog: Jadi Masalah Baru jika Abai Prokes

Muncul Subvarian BA.4.6, Epidemiolog: Jadi Masalah Baru jika Abai Prokes

Nasional
KPK Usut Dugaan Penggunaan Lahan untuk Perusahaan Pelabuhan Maming

KPK Usut Dugaan Penggunaan Lahan untuk Perusahaan Pelabuhan Maming

Nasional
KemenPPPA Pastikan Korban KDRT di Karanglewas Banyumas Dapat Pendampingan

KemenPPPA Pastikan Korban KDRT di Karanglewas Banyumas Dapat Pendampingan

Nasional
KIB Terbuka jika PSI Ingin Bergabung, Zulkifli Hasan: Kita Kasih Karpet Biru dengan Senang Hati

KIB Terbuka jika PSI Ingin Bergabung, Zulkifli Hasan: Kita Kasih Karpet Biru dengan Senang Hati

Nasional
Alasan KPK Tak Berencana Gelar Sidang In Absentia Surya Darmadi

Alasan KPK Tak Berencana Gelar Sidang In Absentia Surya Darmadi

Nasional
RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) Perlu tetapi Harus Persiapkan Sejumlah Hal

RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) Perlu tetapi Harus Persiapkan Sejumlah Hal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.