Menkeu Pastikan Industri yang Kembangkan Vokasi dan Litbang Dapat Pengurangan Pajak

Kompas.com - 19/06/2019, 20:06 WIB
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan keterangan di sela-sela acara open house di kediamannya, Jl Widya Chandra I no. 3, Jakarta Selatan, Rabu (5/6/2019). KOMPAS.com/MURTI ALI LINGGAMenteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan keterangan di sela-sela acara open house di kediamannya, Jl Widya Chandra I no. 3, Jakarta Selatan, Rabu (5/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan menerbitkan regulasi mengenai pengurangan pajak alias super deduction tax untuk pelaku industri yang terlibat dalam pengembangan vokasi dan penelitian dan pengembangan demi menghasilkan inovasi.

"Kami harapkan, peraturan pemerintah-nya segera keluar seperti yang untuk (pelaku industri) kendaraan bermotor. Kami harap sudah akan selesai harmonisasinya dan keluar pekan ini atau awal pekan depan," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani ketika dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu (19/6/2019).

Baca juga: Bertemu Jokowi, Asosiasi UMKM Minta Pajak 0 Persen untuk Usaha Kecil-Mikro

Sri menambahkan, semestinya peraturan pemerintah itu dapat dirilis lebih cepat. Sebab, sepengetahuannya, pembahasannya sudah rampung sejak beberapa waktu lalu.


Pelaku industri di sektor mobil listrik adalah salah satu yang akan mendapatkan "diskon pajak" tersebut. Meski demikian, Sri tidak menjelaskan secara rinci pelaku industri mana yang bakal menjadi sasaran regulasi itu.

Catatan Kompas.com, Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) merupakan salah satu pelaku industri yang akan bermain di bidang mobil listrik.

Baca juga: Pajak Apartemen Mewah Dilonggarkan

Selain super deduction tax, lanjut Sri, pemerintah juga sedang merancang perubahan soal Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM). Orientasi pemerintah ini adalah agar industri lebih sensitif terhadap kandungan emisi pada kendaraan bermotor.

"Rencananya kami naikkan (batas barang mewah) Rp 5-10 miliar menjadi Rp 30 miliar. Jadi (naik) tarifnya 20 persen," ujar Sri.

Kompas TV Di publik kini beredar video Menteri Keuangan Sri Mulyani yang tidak akan memaafkan jiika ada jajarannya menerapkan pola kepemimpinan eksklusif yang mementingkan kelompoknya. Termasuk menjadi penyuara kebencian.

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penjelasan KPK Hentikan 36 Kasus: Demi Kepastian Hukum dan Klaim Sesuai Aturan

Penjelasan KPK Hentikan 36 Kasus: Demi Kepastian Hukum dan Klaim Sesuai Aturan

Nasional
KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Bambang Widjojanto: Itu Bukan Prestasi

KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Bambang Widjojanto: Itu Bukan Prestasi

Nasional
Kemendagri Minta Pemda Alokasikan APBD untuk Pengembangan Perpustakaan

Kemendagri Minta Pemda Alokasikan APBD untuk Pengembangan Perpustakaan

Nasional
Akhir Februari, Kejagung Limpahkan Berkas Perkara Tiga Tersangka Kasus Jiwasraya

Akhir Februari, Kejagung Limpahkan Berkas Perkara Tiga Tersangka Kasus Jiwasraya

Nasional
Jokowi Ancam Tarik Sertifikat Perhutanan Sosial jika Lahan Tak Dikelola

Jokowi Ancam Tarik Sertifikat Perhutanan Sosial jika Lahan Tak Dikelola

Nasional
Sohibul Iman: Pak Prabowo Bilang ke Saya, Kawan Lama Jangan Ditinggalkan...

Sohibul Iman: Pak Prabowo Bilang ke Saya, Kawan Lama Jangan Ditinggalkan...

Nasional
Ramai Dikritik, PKS Sebut RUU Ketahanan Keluarga demi Generasi yang Lebih Baik

Ramai Dikritik, PKS Sebut RUU Ketahanan Keluarga demi Generasi yang Lebih Baik

Nasional
Istana Bantah Akan Ada Reshuffle Kabinet

Istana Bantah Akan Ada Reshuffle Kabinet

Nasional
Kejagung Deteksi Aset Para Tersangka Kasus Jiwasraya di Singapura dan Eropa

Kejagung Deteksi Aset Para Tersangka Kasus Jiwasraya di Singapura dan Eropa

Nasional
Polda Papua Diduga Lakukan Obstruction of Justice dalam Penanganan Peristiwa Paniai, Polri Tunggu Laporan Komnas HAM

Polda Papua Diduga Lakukan Obstruction of Justice dalam Penanganan Peristiwa Paniai, Polri Tunggu Laporan Komnas HAM

Nasional
Sabtu, Masyarakat Aceh Akan Serahkan Sejumlah Rekomendasi Akademik ke Presiden Jokowi

Sabtu, Masyarakat Aceh Akan Serahkan Sejumlah Rekomendasi Akademik ke Presiden Jokowi

Nasional
Adik Mentan Dapat Rekomendasi PAN Sebagai Bakal Calon Wali Kota Makassar

Adik Mentan Dapat Rekomendasi PAN Sebagai Bakal Calon Wali Kota Makassar

Nasional
Kejagung Periksa 13 Orang yang Keberatan Rekening Efeknya Diblokir

Kejagung Periksa 13 Orang yang Keberatan Rekening Efeknya Diblokir

Nasional
Pemerintah Ingin Capai 4 Fokus Lewat Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah

Pemerintah Ingin Capai 4 Fokus Lewat Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah

Nasional
Sabtu Besok, Jokowi Dijadwalkan Makan Bersama Ribuan Warga Aceh di Kenduri Kebangsaan

Sabtu Besok, Jokowi Dijadwalkan Makan Bersama Ribuan Warga Aceh di Kenduri Kebangsaan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X