Saksi Mengaku Manfaatkan Nama Gamawan Fauzi untuk Minta Fee Proyek IPDN

Kompas.com - 17/06/2019, 19:53 WIB
Sidang lanjutan terdakwa Mantan General Manager Divisi Gedung PT Hutama Karya (Persero), Budi Rachmat Kurniawan. DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comSidang lanjutan terdakwa Mantan General Manager Divisi Gedung PT Hutama Karya (Persero), Budi Rachmat Kurniawan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Seorang pihak swasta bernama Hendra mengatakan, dirinya bersama adik mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Afdal Noverman, memanfaatkan nama Gamawan untuk meminta fee proyek ke Mantan General Manager Divisi Gedung PT Hutama Karya (Persero), Budi Rachmat Kurniawan.

Kepada jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Hendra mengaku sebagai teman Afdal.

Fee proyek yang dimaksud Hendra terkait proyek pembangunan gedung kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri ( IPDN) di Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

Hal itu disampaikan Hendra saat bersaksi untuk terdakwa Budi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (17/6/2019) malam.

Baca juga: Kasus Proyek IPDN, KPK Geledah Kantor PT Adhi Karya di Makassar

"Jadi bincang-bincang dengan Beliau ini ada info pada bulan lima atau enam saya lupa, tahun 2011, coba Pak Hendra temuin Pak Budi, terus saya. Pada dasarnya memang ada kerjaan Pak Budi kerjaan apa, proyek IPDN di Bukittinggi. Kemudian Pak Budi enggak begitu saja percaya dengan saya," kata Hendra ke jaksa KPK.

Pada akhirnya, ia mengajak Afdal bertemu Budi. Kepada Budi, Hendra menyampaikan bahwa Afdal adalah adik Gamawan. Saat itu, kata dia, Budi tak mengetahui bahwa Afdal adalah adik Gamawan.

"Jadi waktu itu fee proyek di IPDN Bukittinggi. Dia (Afdal) enggak ada kaitannya (dengan proyek IPDN)," kata dia.

Menurut Hendra, fee yang diminta sebesar 2,5 persen dari nilai proyek. Hendra menyebut fee tersebut merupakan kesepakatan antara Afdal dan Budi.

"Itu dikasih dia kasih empat kali, Pak Budi. Nilainya saya lupa di-BAP saya perkirakan, pokoknya saya terima 2,5 persen," kata dia.

Jaksa KPK pun mengonfirmasi berita acara pemeriksaan (BAP) Hendra bahwa ia diinstruksikan menerima fee 2,5 persen itu. Proses pemberian fee dalam empat tahap, yaitu Rp 750 juta sebanyak tiga kali dan 580 juta satu kali.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bantu Korban Ledakan, PMI Akan Kirim Kantong Darah ke Beirut

Bantu Korban Ledakan, PMI Akan Kirim Kantong Darah ke Beirut

Nasional
Pelanggar Protokol Kesehatan Bakal Disanksi Lebih Tegas, Apa Saja?

Pelanggar Protokol Kesehatan Bakal Disanksi Lebih Tegas, Apa Saja?

Nasional
Menkominfo Ingatkan Pentingnya 'Security System Data' di Pilkada

Menkominfo Ingatkan Pentingnya "Security System Data" di Pilkada

Nasional
Saat Partai Berkarya Terbelah Dua, Kubu Muchdi PR dan Tommy Soeharto

Saat Partai Berkarya Terbelah Dua, Kubu Muchdi PR dan Tommy Soeharto

Nasional
Kata BPOM dan Kemenkes soal Klaim Obat Bisa Sembuhkan Covid-19

Kata BPOM dan Kemenkes soal Klaim Obat Bisa Sembuhkan Covid-19

Nasional
Hingga Desember 2020, Kemensos akan Bagikan BST kepada 9 Juta KPM

Hingga Desember 2020, Kemensos akan Bagikan BST kepada 9 Juta KPM

Nasional
UPDATE: 116.871 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Pentingnya Perubahan Perilaku Masyarakat

UPDATE: 116.871 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Pentingnya Perubahan Perilaku Masyarakat

Nasional
[POPULER NASIONAL] AKBP Yogi yang Dirotasi Kapolri Suami Jaksa Pinangki | Dugaan Awal Ledakan di Beirut Menurut KBRI

[POPULER NASIONAL] AKBP Yogi yang Dirotasi Kapolri Suami Jaksa Pinangki | Dugaan Awal Ledakan di Beirut Menurut KBRI

Nasional
Mendagri: Kemauan dan Kemampuan Kepala Daerah Kunci Penanganan Covid-19

Mendagri: Kemauan dan Kemampuan Kepala Daerah Kunci Penanganan Covid-19

Nasional
KPK: Banyak ASN Tak Netral dan Ikut Mobilisasi Pendanaan Kandidat Pilkada

KPK: Banyak ASN Tak Netral dan Ikut Mobilisasi Pendanaan Kandidat Pilkada

Nasional
Mendagri: Tak Ada Kampanye Pilkada Arak-arakan di Tengah Pandemi Covid-19

Mendagri: Tak Ada Kampanye Pilkada Arak-arakan di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Loyalis Tommy Tak Terima Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Loyalis Tommy Tak Terima Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Nasional
Menkes: Pencegahan Stunting Tetap Prioritas Saat Pandemi Covid-19

Menkes: Pencegahan Stunting Tetap Prioritas Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Pertengahan Agustus, Vaksin Covid-19 Diujicoba pada 1.620 Subjek

Pertengahan Agustus, Vaksin Covid-19 Diujicoba pada 1.620 Subjek

Nasional
KPK Masih Dalami Aliran Uang ke Mantan Sekretaris MA Nurhadi

KPK Masih Dalami Aliran Uang ke Mantan Sekretaris MA Nurhadi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X