Kompas.com - 17/06/2019, 19:53 WIB
Sidang lanjutan terdakwa Mantan General Manager Divisi Gedung PT Hutama Karya (Persero), Budi Rachmat Kurniawan. DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comSidang lanjutan terdakwa Mantan General Manager Divisi Gedung PT Hutama Karya (Persero), Budi Rachmat Kurniawan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Seorang pihak swasta bernama Hendra mengatakan, dirinya bersama adik mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Afdal Noverman, memanfaatkan nama Gamawan untuk meminta fee proyek ke Mantan General Manager Divisi Gedung PT Hutama Karya (Persero), Budi Rachmat Kurniawan.

Kepada jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Hendra mengaku sebagai teman Afdal.

Fee proyek yang dimaksud Hendra terkait proyek pembangunan gedung kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

Hal itu disampaikan Hendra saat bersaksi untuk terdakwa Budi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (17/6/2019) malam.

Baca juga: Kasus Proyek IPDN, KPK Geledah Kantor PT Adhi Karya di Makassar

"Jadi bincang-bincang dengan Beliau ini ada info pada bulan lima atau enam saya lupa, tahun 2011, coba Pak Hendra temuin Pak Budi, terus saya. Pada dasarnya memang ada kerjaan Pak Budi kerjaan apa, proyek IPDN di Bukittinggi. Kemudian Pak Budi enggak begitu saja percaya dengan saya," kata Hendra ke jaksa KPK.

Pada akhirnya, ia mengajak Afdal bertemu Budi. Kepada Budi, Hendra menyampaikan bahwa Afdal adalah adik Gamawan. Saat itu, kata dia, Budi tak mengetahui bahwa Afdal adalah adik Gamawan.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Jadi waktu itu fee proyek di IPDN Bukittinggi. Dia (Afdal) enggak ada kaitannya (dengan proyek IPDN)," kata dia.

Menurut Hendra, fee yang diminta sebesar 2,5 persen dari nilai proyek. Hendra menyebut fee tersebut merupakan kesepakatan antara Afdal dan Budi.

"Itu dikasih dia kasih empat kali, Pak Budi. Nilainya saya lupa di-BAP saya perkirakan, pokoknya saya terima 2,5 persen," kata dia.

Jaksa KPK pun mengonfirmasi berita acara pemeriksaan (BAP) Hendra bahwa ia diinstruksikan menerima fee 2,5 persen itu. Proses pemberian fee dalam empat tahap, yaitu Rp 750 juta sebanyak tiga kali dan 580 juta satu kali.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Kata Novel Baswedan soal TWK KPK yang Dikaitkan dengan Pilpres 2024

Ini Kata Novel Baswedan soal TWK KPK yang Dikaitkan dengan Pilpres 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Sidang Etik Lili Pintauli jika Cukup Bukti | Megawati Dicap Komunis

[POPULER NASIONAL] Sidang Etik Lili Pintauli jika Cukup Bukti | Megawati Dicap Komunis

Nasional
 Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Nasional
Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Nasional
Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Nasional
Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Nasional
Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Nasional
Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Nasional
Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Nasional
Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Nasional
Haji 2021 Terbatas untuk Warga Saudi dan Ekspatriat, Amphuri: Kita Harus Terima walau Berat

Haji 2021 Terbatas untuk Warga Saudi dan Ekspatriat, Amphuri: Kita Harus Terima walau Berat

Nasional
Kemenlu: WNI yang Bermukim di Arab Saudi Bisa Melakukan Ibadah Haji

Kemenlu: WNI yang Bermukim di Arab Saudi Bisa Melakukan Ibadah Haji

Nasional
Kemenlu Pastikan Ibadah Haji 2021 Hanya untuk Orang-orang yang Tinggal di Arab Saudi

Kemenlu Pastikan Ibadah Haji 2021 Hanya untuk Orang-orang yang Tinggal di Arab Saudi

Nasional
Menag: Saudi Umumkan Haji Hanya untuk Warganya dan Ekspatriat di Negara Itu

Menag: Saudi Umumkan Haji Hanya untuk Warganya dan Ekspatriat di Negara Itu

Nasional
PBNU: Wacana Pengenaan PPN untuk Pendidikan dan Sembako Tidak Tepat

PBNU: Wacana Pengenaan PPN untuk Pendidikan dan Sembako Tidak Tepat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X