Diperiksa dalam Kasus E-KTP, Gamawan Fauzi Mengaku Dikonfirmasi soal Markus Nari

Kompas.com - 08/05/2019, 16:43 WIB
Mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (8/5/2019). DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comMantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (8/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS com - Mantan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, mengaku hanya dikonfirmasi penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal pengetahuannya tentang mantan anggota Komisi II DPR, Markus Nari.

Gamawan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Markus yang terjerat kasus dugaan korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

"Yang ditanya cuma satu, kenal tidak sama Pak Markus Nari? Kenal. Nah itu saja. Di mana kenalnya? Di DPR, tetapi tidak pernah ngobrol dengan saya," kata Gamawan seusai diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (8/5/2019).

Baca juga: Kasus E-KTP, KPK Panggil Mantan Mendagri Gamawan Fauzi

Gamawan mengaku penyidik juga tak membahas soal proyek e-KTP tersebut dengan dirinya.

"Tidak, tidak ada. Cuma ditanya itu saja satu. Silakan tanyakan (ke penyidik)," ujar Gamawan.

Saat ditanya apakah ia mengetahui dugaan peran Markus dalam penambahan anggaran e-KTP, Gamawan menilai, istilah penambahan anggaran keliru.

"Sebenarnya tidak ada istilah tambahan anggaran, itu yang keliru, kan kontraknya multiyears. Kalau kurang tahun ini ya disempurnakan tahun depan. Jadi istilah itu saya koreksi ya, sebenarnya tidak ada istilah tambahan anggaran. Malah berkurang anggaran dari Rp 5,8 triliun itu kan tidak sampai Rp5,8 triliun itu terpakai," kata Gamawan.

"Tadi juga saya memperbaiki (istilah) itu (saat diperiksa), oh ini istilahnya salah, itu salah. Cuma itu saja. Mengenai Pak Markus cuma ditanya itu saja satu (kenal atau tidak kenal)," kata dia.

Baca juga: Dugaan Korupsi Proyek Gedung IPDN, Gamawan Fauzi Penuhi Panggilan KPK

Markus merupakan tersangka kedelapan dalam kasus ini. Ia telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus e-KTP sejak 2017 silam.

KPK menahan Markus pada Senin (1/4/2019) malam.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bantu Korban Ledakan, PMI Akan Kirim Kantong Darah ke Beirut

Bantu Korban Ledakan, PMI Akan Kirim Kantong Darah ke Beirut

Nasional
Pelanggar Protokol Kesehatan Bakal Disanksi Lebih Tegas, Apa Saja?

Pelanggar Protokol Kesehatan Bakal Disanksi Lebih Tegas, Apa Saja?

Nasional
Menkominfo Ingatkan Pentingnya 'Security System Data' di Pilkada

Menkominfo Ingatkan Pentingnya "Security System Data" di Pilkada

Nasional
Saat Partai Berkarya Terbelah Dua, Kubu Muchdi PR dan Tommy Soeharto

Saat Partai Berkarya Terbelah Dua, Kubu Muchdi PR dan Tommy Soeharto

Nasional
Kata BPOM dan Kemenkes soal Klaim Obat Bisa Sembuhkan Covid-19

Kata BPOM dan Kemenkes soal Klaim Obat Bisa Sembuhkan Covid-19

Nasional
Hingga Desember 2020, Kemensos akan Bagikan BST kepada 9 Juta KPM

Hingga Desember 2020, Kemensos akan Bagikan BST kepada 9 Juta KPM

Nasional
UPDATE: 116.871 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Pentingnya Perubahan Perilaku Masyarakat

UPDATE: 116.871 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Pentingnya Perubahan Perilaku Masyarakat

Nasional
[POPULER NASIONAL] AKBP Yogi yang Dirotasi Kapolri Suami Jaksa Pinangki | Dugaan Awal Ledakan di Beirut Menurut KBRI

[POPULER NASIONAL] AKBP Yogi yang Dirotasi Kapolri Suami Jaksa Pinangki | Dugaan Awal Ledakan di Beirut Menurut KBRI

Nasional
Mendagri: Kemauan dan Kemampuan Kepala Daerah Kunci Penanganan Covid-19

Mendagri: Kemauan dan Kemampuan Kepala Daerah Kunci Penanganan Covid-19

Nasional
KPK: Banyak ASN Tak Netral dan Ikut Mobilisasi Pendanaan Kandidat Pilkada

KPK: Banyak ASN Tak Netral dan Ikut Mobilisasi Pendanaan Kandidat Pilkada

Nasional
Mendagri: Tak Ada Kampanye Pilkada Arak-arakan di Tengah Pandemi Covid-19

Mendagri: Tak Ada Kampanye Pilkada Arak-arakan di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Loyalis Tommy Tak Terima Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Loyalis Tommy Tak Terima Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Nasional
Menkes: Pencegahan Stunting Tetap Prioritas Saat Pandemi Covid-19

Menkes: Pencegahan Stunting Tetap Prioritas Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Pertengahan Agustus, Vaksin Covid-19 Diujicoba pada 1.620 Subjek

Pertengahan Agustus, Vaksin Covid-19 Diujicoba pada 1.620 Subjek

Nasional
KPK Masih Dalami Aliran Uang ke Mantan Sekretaris MA Nurhadi

KPK Masih Dalami Aliran Uang ke Mantan Sekretaris MA Nurhadi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X