Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemendagri dan BNPP Bertekad Pertahankan Predikat WTP

Kompas.com - 14/06/2019, 15:14 WIB
Christoforus Ristianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berharap predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Kemendagri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) selama empat tahun berturut-turut dapat dipertahankan.

Hal itu disampaikan Mendagri dalam keterangan tertulisnya usai acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL) oleh BPK, di Kantor BPK, Jakarta, Jumat (14/6/2019).

Baca juga: KKP Akhirnya Dapat WTP, Menteri Susi Akui Deg-degan

Tjahjo menuturkan, penghargaan dan apresiasi kepada jajaran di Kemendagri dan BNPP yang selama empat tahun mampu menunjukkan kinerja profesional.

Kinerja tersebut khususnya ditujukan dalam rangka menata keuangan anggaran negara sehingga bisa dipertanggungjawabkan dengan baik.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada BPK yang telah memberikan aspek-aspek sehingga Kemendagri dan BNPP memperoleh hasil WTP dengan baik," kata Tjahjo.

"Ini yang terus ingin kita pertahankan bahwa kementerian dan lembaga yang baik harus secara profesional dan bertanggungjawab menjalankan tugas-tugas khususnya masalah aset, masalah anggaran bisa dipertanggungjawabkan dengan baik,” lanjut politisi PDI-P ini.

Baca juga: Bahas Pencegahan Korupsi, Mendagri Ajak Tiga Kepala Daerah ke KPK

Terkait rekomendasi BPK, Mendagri menyatakan pihaknya akan menindaklanjutinya dalam waktu 60 hari.

“Selama empat tahun ini kami konsisten kalau ada temuan apapun, rekomendasi akan kami lakukan,” ungkapnya.

Kompas TV Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mempertanyakan pihak yang menolak hasil Pilpres tetapi mengakui hasil Pileg. Tjahjo Kumolo meminta pihak itu untuk memahami Pemilu Serentak karena baik Pilpres maupun Pileg melalui tahapan yang sama dengan petugas yang sama pula. Dan jika ada ketidakpuasan terkait hasil pilpres pihak yang merasa dirugikan untuk menempuh jalur hukum ke MK. #Mendagri #TolakHasilPilpres
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com