Demokrat Tolak Usul KLB untuk Gantikan SBY sebagai Ketum

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat menolak menindaklanjuti permintaan sejumlah kader seniornya untuk menggelar Kongres Luar Biasa pada 2019.

Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat Amir Syamsuddin menegaskan, alasan dan tata cara yang memungkinkan terselenggaranya KLB telah diatur secara tegas dan limitatif dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai.

Sehingga tampilnya beberapa kader yang sesenior apapun tidak bisa mengesampingkan ketentuan-ketentuan tersebut.

"Persoalan KLB adalah persoalan serius yang wajib diketahui dan terinformasikan secara nasional dan tidak boleh dimunculkan apalagi dideklarasikan hanya oleh segelintir senior," kata Amir kepada Kompas.com, Jumat (14/6/2019).

Baca juga: Senior Demokrat Dorong Kongres Luar Biasa, Minta SBY Tunjuk AHY Jadi Ketum

Sebelumnya, senior Demokrat yang tergabung dalam Gerakan Moral Penyelamatan Partai Demokrat (GMPPD) mendorong DPP menggelar Kongres Luar Biasa paling lambat pada 9 September 2019.

Beberapa politisi senior yang tergabung dalam gerakan ini, yakni Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Max Sopacua, pendiri Demokrat Ahmad Mubarok, dan tokoh senior lain seperti Ahmad Jaya dan Ishak.

Normalnya, Kongres Demokrat yang digelar lima tahunan baru akan diselenggarakan pada 2020.

Baca juga: Dorong AHY Jadi Ketum, Senior Demokrat Tak Khawatir soal Politik Dinasti

Namun, para senior menilai Kongres sebagai forum tertinggi untuk memilih ketua umum dan pengurus baru mendesak untuk dilakukan karena perolehan suara yang anjlok.

Perolehan suara Demokrat turun menjadi 7,7 persen pada pemilu legislatif 2019. Padahal, pada pemilu 2014 lalu perolehan suara Demokrat mencapai 10,9 persen.

Amir mengatakan, pihaknya menghargai masukan dari para senior itu. Namun, ia menilai masukan itu tidak disampaikan dalam forum dan waktu yang tepat.

"Semua ada forum, waktu dan tempatnya untuk dikemukakan sesuai ketentuan dalam AD/ART," kata dia.

Baca juga: Senior Demokrat Kritik Rachland Nashidik, Ferdinand Hutahaean, dan Andi Arief

Saat ditanya soal sikap para pengurus Demokrat di daerah terkait usul Kongres Luar Biasa ini, Amir tak menjawab secara tegas.

Salah satu syarat terselenggaranya Kongres Luar Biasa adalah persetujuan dari mayoritas Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Demokrat.

"Justru DPD dan DPC tidak boleh dihadapkan pada situasi yang dapat membingungkan. Terlebih pula timing yang tidak tepat karena mereka semua baru saja merasakan kehilangan dan berduka atas berpulangnya alm Ibu Ani," kata Amir.