Jelang Sidang MK, BPN Pastikan Tak Tambah Pengacara

Kompas.com - 13/06/2019, 20:30 WIB
Juru bicara Badan Pemenangan Nasional pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (BPN) Andre Rosiade saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (18/5/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOJuru bicara Badan Pemenangan Nasional pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (BPN) Andre Rosiade saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (18/5/2019).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara Badan Pemenangan Nasional pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (BPN) Andre Rosiade menegaskan tidak ada penambahan anggota tim kuasa hukum Prabowo-Sandiaga terkait permohonan sengketa hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019 di Mahkamah Konstitusi.

Artinya tim kuasa hukum Prabowo-Sandiaga tetap berjumlah delapan orang.

"Tidak ada penambahan pengacara. Sampai sekarang pengacaranya hanya delapan, tidak ada penambahan maupun pengurangan," ujar Andre saat dihubungi, Kamis (13/6/2019).

Andre juga membantah kabar yang menyebut Prabowo ingin menambah delapan orang lagi dalam tim kuasa hukum.

"Tidak ada penambahan. Itu hanya rumor," ucapnya.

Baca juga: BPN: Dari Awal, Prabowo-Sandiaga Tak Ingin Ajukan Gugatan ke MK

Andre mengatakan, sebanyak 15 orang akan hadir saat sidang pendahuluan sengketa hasil pilpres di MK pada Jumat (14/6/2019). Ke-15 orang tersebut terdiri dari delapan tim hukum dan tujuh anggota BPN.

Adapun sidang pendahuluan mengagendakan penyampaian permohonan sengketa oleh pihak pemohon, yakni pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. 

Tim kuasa hukum Prabowo-Sandiaga diketuai oleh mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto.

Tujuh anggota lainnya yakni, Denny Indrayana, Teuku Nasrullah, Luthfi Yazid, Iwan Satriawan, Iskandar Sonhadji, Dorel Almir, dan Zulfadli.

Namun, Andre tidak menyebutkan tujuh anggota BPN yang akan hadir saat sidang pendahuluan tersebut.

Selain itu, Andre juga memastikan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Sandiaga Uno tidak akan hadir saat sidang pendahuluan.

"Pak Prabowo dan Bang Sandi tidak akan hadir besok," kata Andre.

Baca juga: 15 Orang Tim Hukum dan BPN Prabowo-Sandiaga Akan Hadiri Sidang Sengketa Hasil Pilpres

Sebelumnya, Tim Hukum Prabowo-Sandiaga mengajukan permohonan sengketa hasil Pilpres 2019 ke MK. Mereka menilai telah terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif selama pilpres.

Sementara, berdasarkan hasil rekapitulasi KPU, pasangan Prabowo-Sandiaga kalah suara dari pasangan calon presiden dan wakil presiden 01, Jokowi-Ma'ruf. Selisih suara keduanya mencapai 16.594.335.

Adapun Jokowi-Ma'ruf unggul dengan 85.036.828 suara atau 55,41 persen. Sementara Prabowo-Sandi mendapatkan 68.442.493 suara atau 44,59 persen.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Nasional
 Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Nasional
Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Nasional
Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Nasional
Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Nasional
Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Nasional
Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Nasional
PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

Nasional
Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Nasional
Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Nasional
MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

Nasional
Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Nasional
Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Nasional
Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X