Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Ketua KPU yang Terima Ribuan Ancaman

Kompas.com - 13/06/2019, 19:37 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengaku kerap mendapatkan ancaman selama penyelenggaraan Pemilu 2019. Ancaman itu biasanya dilayangkan melalui SMS di ponsel pribadinya.

Menghadapi hal tersebut, Arief mengaku tak ambil pusing. Ancaman tersebut, bagi Arief, adalah respons yang lumrah terjadi.

"Iya ada (ancaman), tapi kan biasa saja. Ada orang yang kecewa, marah, kan tinggal bagaimana kita merespons itu," kata Arief saat dihubungi, Kamis (13/6/2019).

"Apakah kita baca saja sambil tersenyum atau kita baca sambil marah-marah lalu balas komentarnya itu kan tergantung kita sendiri. Kalau saya kan menghadapi yang seperti itu biasa saja," lanjut dia.

Arief yakin ancaman tersebut tidak hanya terjadi terhadap penyelenggara pemilu 2019, melainkan penyelenggara-penyelenggara sebelumnya.

Akan tetapi, karena saat ini media sosial lebih masif, maka munculnya ancaman menjadi lebih tinggi. Ancaman itu datang setiap harinya, bukan hanya ratusan, tetapi ribuan.

Meski demikian, bukan berarti tidak ada yang memberi dukungan kepada KPU. Ia menyebutkan, ada pula yang mengirim pesan dukungan, sanjungan, hingga ucapan terima kasih.

"Terhadap olok-olok, caci maki, saya menjadikan sarana untuk mengoreksi diri saya, jangan ada yang salah. Tapi untuk yang menyanjung, biasa saja, itu justru membuat saya harus lebih waspada tidak terbuai dengan sanjungan," ujar Arief.

Arief menambahkan, sebagai penyelenggara pemilu, ia mendapat fasilitas pengamanan tidak hanya di Kantor KPU, tetapi juga di kediamannya.

Menurut dia, standar pengamanan yang yang diberikan tidak berlebihan. Ia menyerahkan persoalan pengamanan kepada pihak kepolisian.

"Soal strategi pengamanannya mau menerjunkan berapa orang, mau membawa peralatan apa, mau ditempatkan di mana, itu saya percayakan sepenuhnya kepada aparat keamanan. Karena mereka lah yang tahu soal strategi pengamanan," ujar Arief.

"Jadi pokoknya saya nyaman saja, mau bekerja pagi, siang, malam, nyaman saja," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Geng Motor Nekat Masuk 'Kandang Tentara' di Halim, Kena Gebuk Tentara Lalu Diringkus Polisi

Geng Motor Nekat Masuk 'Kandang Tentara' di Halim, Kena Gebuk Tentara Lalu Diringkus Polisi

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat hingga 16 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com