LBH Pers Sarankan Mantan Komando Tim Mawar Gunakan Hak Jawab terkait Artikel Tempo

Kompas.com - 12/06/2019, 13:23 WIB
Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Ade Wahyudin, di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Selasa (19/3/2019). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.comDirektur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Ade Wahyudin, di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Selasa (19/3/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Ade Wahyudi, menilai mekanisme pelaporan yang dilakukan mantan komandan Tim Mawar, Chairawan, atas keberatannya pada laporan majalah Tempo ke Dewan Pers merupakan langkah yang tepat. Namun demikian, langkah tersebut tak perlu diikuti dengan pelaporan tindak pidana ke polisi.

"Sebenarnya langkah awal yang dilakukan eks Tim Mawar itu sudah benar melalui Dewan Pers. Jika benar Tempo melanggar kode etik jurnalistik, langkah selanjutnya adalah memberikan hak jawab ke pelapor, jadi berita harus dibalas dengan berita, bukan kemudian mengkriminalisasi," ujar Ade kepada Kompas.com, Rabu (12/6/2019).

Seperti diketehui, kemarin, Selasa (11/6/2019), Chairawan melaporkan majalah Tempo ke Dewan Pers. Pasalnya, Tim Mawar disebut dalam artikel Majalah Tempo edisi 10 Juni 2019 perihal dugaan keterlibatan tim tersebut dalam kerusuhan di beberapa titik di Jakarta, pada 21-22 Mei 2019.

Baca juga: Mantan Komandan Permasalahkan Penggunaan Tim Mawar di Artikel Majalah Tempo

Menurut kuasa hukum Chairawan, Herdiansyah, artikel tersebut menghakimi Tim Mawar secara keseluruhan.

Ade menuturkan, jalur yang sejatinya digunakan oleh Chairawan adalah melalui koridor jurnalistik sesuai dengan UU Pers. Sebab, yang harus diuji dalam pelaporan tersebut yaitu kode etik dari artikel yang dimuat.

"Ini kan konteksnya adakah produk jurnalistik. Kalau dikaitkan dengan pelaporan pidana, kami sangat tidak setuju," tegas Ade.

Baca juga: Majalah Tempo Dilaporkan Ke Dewan Pers oleh Eks Komandan Tim Mawar, Ini Fakta-faktanya...

Langkah hukum untuk memidanakan karya jurnalistik, lanjutnya, merupakah cara yang tidak tepat. Chairawan pun sebaiknya mengirimkan hak jawab sesuai dengan mekanisme UU Pers yang berlaku.

Terkait pelaporan tersebut, Dewan Pers akan memeriksa artikel di Majalah Tempo perihal dugaan keterlibatan Tim Mawar dalam kerusuhan di beberapa titik di Jakarta, pada 21-22 Mei 2019.

Anggota Dewan Pers Hendry Chairudin Bangun menuturkan, pihaknya akan memanggil kedua belah pihak untuk dimintai keterangan pada Selasa, 18 Juni 2019.

"Dewan Pers akan segera memeriksa produk jurnalistik ini. Perlu kami tekankan bahwa sesuai dengan UU Nomor 40 Tahun 1999 (tentang Pers), maka apabila ada produk jurnalistik yang dianggap merugikan maka Dewan Pers akan memeriksanya," kata Hendry pada kesempatan yang sama.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku
Komentar


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PKS Disebut Terlalu Dini jika Ingin Usung Anies di Pilpres 2024

PKS Disebut Terlalu Dini jika Ingin Usung Anies di Pilpres 2024

Nasional
Tanggapi Jokowi, KPK: Jangan Sampai Sudah Diingatkan, tapi Masih Terima Suap

Tanggapi Jokowi, KPK: Jangan Sampai Sudah Diingatkan, tapi Masih Terima Suap

Nasional
Pengangkatan Ahok Jadi Direksi BUMN Langgar UU jika...

Pengangkatan Ahok Jadi Direksi BUMN Langgar UU jika...

Nasional
Tanggapi Protes Imam Nahrawi, KPK Sebut Kerabat Tersangka Boleh Jenguk Kecuali...

Tanggapi Protes Imam Nahrawi, KPK Sebut Kerabat Tersangka Boleh Jenguk Kecuali...

Nasional
Angka Kepercayaan Publik yang Menurun Jadi Pelecut Bagi KPK

Angka Kepercayaan Publik yang Menurun Jadi Pelecut Bagi KPK

Nasional
Mayoritas Peserta Rapimnas Golkar Dukung Airlangga Lanjutkan Kepemimpinan

Mayoritas Peserta Rapimnas Golkar Dukung Airlangga Lanjutkan Kepemimpinan

Nasional
Ketua Majelis Syuro: Saya Ingin PKS Tak Jadi Partai Menengah di Pemilu 2024

Ketua Majelis Syuro: Saya Ingin PKS Tak Jadi Partai Menengah di Pemilu 2024

Nasional
Saat Hakim Minta Eks Dirut PT INTI Tak Berkamuflase...

Saat Hakim Minta Eks Dirut PT INTI Tak Berkamuflase...

Nasional
Eks Dirut PT INTI Ungkap Alasan Ingin Dapat Pengadaan Semi BHS 6 Bandara di AP II

Eks Dirut PT INTI Ungkap Alasan Ingin Dapat Pengadaan Semi BHS 6 Bandara di AP II

Nasional
Gandeng Perusahaan China, Pemerintah Bangun PLTG 1,3 Miliar Dollar AS di Bali

Gandeng Perusahaan China, Pemerintah Bangun PLTG 1,3 Miliar Dollar AS di Bali

Nasional
Aburizal Ingin Pemilihan Ketum Golkar Melalui Musyawarah Mufakat

Aburizal Ingin Pemilihan Ketum Golkar Melalui Musyawarah Mufakat

Nasional
Eks Dirut PT INTI Mengaku Beri Uang Rp 2 Miliar ke Eks Dirkeu AP II untuk Lunasi Utang

Eks Dirut PT INTI Mengaku Beri Uang Rp 2 Miliar ke Eks Dirkeu AP II untuk Lunasi Utang

Nasional
Menko PMK: Sebelum Lulus Pembekalan Pranikah Enggak Boleh Nikah

Menko PMK: Sebelum Lulus Pembekalan Pranikah Enggak Boleh Nikah

Nasional
Menhub Minta GrabWheels Beroperasi Terbatas Seperti di Tempat Hiburan

Menhub Minta GrabWheels Beroperasi Terbatas Seperti di Tempat Hiburan

Nasional
Soal Sertifikasi Perkawinan, Komisi VIII DPR: Jangan Sampai Memberatkan Warga

Soal Sertifikasi Perkawinan, Komisi VIII DPR: Jangan Sampai Memberatkan Warga

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X