KPU Sejak Awal Sudah Tahu Ma'ruf Amin Punya Jabatan di Dua Bank

Kompas.com - 11/06/2019, 18:57 WIB
Hasyim Asyari KOMPAS.com/HaryantipuspasariHasyim Asyari

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Hasyim Asy'ari mengatakan, pihaknya sejak awal sudah tahu cawapres nomor urut 01 Ma'ruf Amin menjabat sebagai Dewan Pengawas Syari'ah di di BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah.

Pernyataan yang disampaikan Ketua Tim Hukum BPN Prabowo-Sandiaga, Bambang Widjodjanto, soal jabatan Ma'ruf Amin, bagi KPU bukan hal yang baru.

"Jadi informasi ini bukan informasi awal bagi KPU, ini sudah diketahui sejak awal," kata Hasyim di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (11/6/2019).

Baca juga: KPU Bandingkan Posisi Maruf dengan Caleg Gerindra yang Punya Jabatan di Anak Perusahaan BUMN

Menurut Hasyim, sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU berwenang untuk menerima pendaftaran, memproses penelitian administrasi, verifikasi, hingga penetapan calon.

Pada saat itu lah KPU melakukan klarifikasi ke lembaga-lembaga yang punya otoritas mengenai status BUMN dan non-BUMN.

Hasilnya, didapati bahwa BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah adalah anak perusahaan, bukan BUMN atau BUMD.

Baca juga: BPN Persoalkan Jabatan Maruf Amin, KPU Merasa Dituduh Tak Cermat

Oleh karenanya, KPU kemudian menyatakan Ma'ruf Amin memenuhi syarat sebagai cawapres, karena yang bersangkutan tak menjabat di BUMN ataupun BUMD.

"KPU berdasarkan verifikasi meyakini bahwa lembaga itu bukan BUMN, sehingga kemudian calon wakil presiden Pak Kiai Ma'ruf Amin dinyatakan tetap memenuhi syarat," ujar Hasyim.

Sebelumnya, Bambang Widjojanto menyebut bahwa nama Ma'ruf Amin masih tercatat sebagai pejabat di BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah. Padahal, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 227 huruf p Undang-undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

Baca juga: KPU: Sudah Diverifikasi, Maruf Amin Bukan Karyawan atau Pejabat BUMN

Pasal tersebut menyatakan bahwa saat pendaftaran, bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden harus menyertakan surat pernyataan pengunduran diri dari karyawan atau pejabat badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu.

"Kami cek berulang kali dan memastikan kalau ini ada pelanggaran yang sangat serius. Nah inilah yang mungkin menjadi salah satu yang paling menarik," ujar Bambang usai menyerahkan berkas perbaikan permohonan sengketa hasil pemilu presiden ke Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Senin (10/6/2019).

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkes Ingatkan Imunisasi Vaksin Pneumokokus Tak Cegah Virus Corona

Kemenkes Ingatkan Imunisasi Vaksin Pneumokokus Tak Cegah Virus Corona

Nasional
TNI AL: Indonesia dan China Hanya Beda Pemahaman soal ZEE di Natuna

TNI AL: Indonesia dan China Hanya Beda Pemahaman soal ZEE di Natuna

Nasional
Artis Faye Nicole Diperiksa KPK Terkait Kasus Wawan

Artis Faye Nicole Diperiksa KPK Terkait Kasus Wawan

Nasional
Polisi Tangkap 3 Penyebar Malware JS Sniffer

Polisi Tangkap 3 Penyebar Malware JS Sniffer

Nasional
Resmi Dikukuhkan, Ini Susunan Pengurus DPP Partai Hanura 2019-2024

Resmi Dikukuhkan, Ini Susunan Pengurus DPP Partai Hanura 2019-2024

Nasional
Dampak Virus Corona, Kemenkes Minta Tak Panik ke Orang Baru Datang dari China

Dampak Virus Corona, Kemenkes Minta Tak Panik ke Orang Baru Datang dari China

Nasional
Ketua DPP Partai Berkarya Sarankan Tommy Soeharto Nonaktifkan Priyo Budi Santoso

Ketua DPP Partai Berkarya Sarankan Tommy Soeharto Nonaktifkan Priyo Budi Santoso

Nasional
DPP Berkarya Persilakan KPK Periksa Priyo Budi Santoso Terkait Kasus Pengadaan Laboratorium Madrasah

DPP Berkarya Persilakan KPK Periksa Priyo Budi Santoso Terkait Kasus Pengadaan Laboratorium Madrasah

Nasional
Kenapa Ditjen Imigrasi Terlambat Deteksi Keberadaan Harun Masiku?

Kenapa Ditjen Imigrasi Terlambat Deteksi Keberadaan Harun Masiku?

Nasional
Kejagung Telusuri Sekitar 800 Rekening Efek Para Tersangka Jiwasraya

Kejagung Telusuri Sekitar 800 Rekening Efek Para Tersangka Jiwasraya

Nasional
Bima Arya: Konflik GKI Yasmin Jadi Ujian Citra Toleransi Kota Bogor

Bima Arya: Konflik GKI Yasmin Jadi Ujian Citra Toleransi Kota Bogor

Nasional
Soal Virus Corona, Wapres Ma'ruf Amin Tegaskan Pemerintah Sudah Antisipasi

Soal Virus Corona, Wapres Ma'ruf Amin Tegaskan Pemerintah Sudah Antisipasi

Nasional
BNPB Ingatkan Pejabat Daerah Pantau Curah Hujan Setiap Waktu

BNPB Ingatkan Pejabat Daerah Pantau Curah Hujan Setiap Waktu

Nasional
Indeks Demokrasi Indonesia Turun dalam Tiga Tahun Terakhir, Ini Respons Bawaslu

Indeks Demokrasi Indonesia Turun dalam Tiga Tahun Terakhir, Ini Respons Bawaslu

Nasional
KPK Bantah Pernyataan Hasto yang Sebut Harun Masiku sebagai Korban

KPK Bantah Pernyataan Hasto yang Sebut Harun Masiku sebagai Korban

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X