Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Diminta Serius Usut Kasus Makar agar Tak Dicap Jadi Alat Politik

Kompas.com - 11/06/2019, 18:07 WIB
Sandro Gatra

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri diingatkan untuk serius menuntaskan kasus tuduhan makar yang disangkakan ke sejumlah orang pascapengumuman hasil Pilpres 2019.

Polri jangan sampai mengulangi proses hukum sejumlah orang yang dituduh makar pada 2016. Kasus tersebut kemudian tidak jelas.

Hal itu disampaikan praktisi hukum Saor Siagian dalam wawancara dengan Kompas TV, Selasa (11/6/2019).

"Ini peringatan kepada kepolisian, kita tidak mau lagi peristiwa-peristiwa seperti sebelumnya, sudah ada penetapan tersangka makar, kemudian berhenti, dipetiemaskan," kata Saor.

Baca juga: Eggi Sudjana hingga Kivlan Zen dalam Jeratan Kasus Makar...

Saor mengatakan, jika seluruh kasus yang sedang diusut kembali tidak jelas penyelesaiannya, maka Polri akan dicap sebagai alat politik.

"Akan jadi tuduhan sangat serius kepada Kepolisian. Mereka akan dituduh jadi alat politik. Itu yang dituduh masyarakat karena kasus tidak tuntas," kata Saor.

Ia mengatakan, kasus ini sangat serius karena menyangkut eksistensi negara. Tuduhan makar terjadi ketika ada kelompok tertentu yang tidak menerima hasil Pilpres 2019.

Apalagi, kata dia, Polri sudah membeberkan sejumlah bukti yang dimiliki untuk menjerat sejumlah tokoh.

Baca juga: Ini Pengakuan Irfansyah, Diperintah Kivlan Zen Bunuh Yunarto Wijaya

Pengakuan adanya instruksi mencari senjata api untuk membunuh sejumlah tokoh hingga adanya penyerahan uang, menurut Saor, sudah merupakan bukti adanya tindak pidana.

"Saya kira untuk kasus ini karena sangat serius, polisi harus membuktikan, peristiwa ini harus tuntas di pengadilan sehingga tidak jadi beban sejarah kita," ujar Saor.

Saor mengaku khawatir jika Polri kembali tidak menuntaskan semua kasus ini, maka akan jadi pembenaran bagi masyarakat untuk kembali melakukan hal yang sama atau bahkan lebih parah.

"Ini akan jadi amunisi, masyarakat akan lebih berani melakukan tindakan yang lebih serius lagi karena mereka membaca, 'ohh kasus ini hanya sampai tersangka, tidak jadi terdakwa kemudian diputus'," ujarnya.

Baca juga: Ini Pengakuan Tersangka Diinstruksi Kivlan Zen untuk Bunuh 4 Tokoh

Saor kemudian menyinggung sikap para advokat yang sudah menyampaikan dukungan kepada pimpinan Polri dan TNI untuk menuntaskan kasus ini.

"Mereka tidak boleh berhenti, tegak lurus tuntaskan sampai ke akar-akarnya. Siapapun yang terlibat harus dibabat," pungkas Saor.

Kepolisian menetapkan sejumlah tokoh sebagai tersangka makar, yakni Komjen (Purn) Sofyan Jacob, Eggi Sudjana, Kivlan Zen. Polri masih menuntaskan penyidikan.

Sementara pada Desember 2016, Polri juga sempat menetapkan 10 orang sebagai tersangka makar, salah satunya Kivlan Zen.

Mereka, yakni Ahmad Dhani, Ratna Sarumpaet, Rachmawati Soekarnoputri, Sri Bintang Pamungkas, Kivlan Zein, Adityawarman, Jamran, Eko, Rizal Khobar, dan Firza Huzein.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com