Tim Hukum Jokowi Minta Bambang Widjojanto Stop Membuat Propaganda

Kompas.com - 28/05/2019, 19:22 WIB
Ketua Bidang Hukum, Advokasi, dan HAM Partai Nasdem Taufik Basari, di Kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta Pusat, Kamis (15/10/2015).KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN Ketua Bidang Hukum, Advokasi, dan HAM Partai Nasdem Taufik Basari, di Kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta Pusat, Kamis (15/10/2015).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Tim hukum Paslon 01 Jokowi-Ma’ruf Amin, Taufik Basari, meminta kuasa hukum Prabowo-Sandi Bambang Widjojanto berhenti membuat propaganda di publik. Hal ini disampaikan Taufik menanggapi pernyataan BW yang menyebut Pemilu 2019 merupakan pemilu terburuk dalam sejarah Indonesia.

‘’Saya yakin masyakarat di Indonesia ini sudah cukup cerdas membedakan mana pernyataan yang berbentuk propaganda, mana yang merupakan fakta. Kita sama-sama paham bahwa pemilu semasa Orba sangat tidak demokratis, sehingga jika dikatakan sekarang sebagai pemilu terburuk, itu jauh dari fakta,’’ kata Taufik dalam keterangan tertulisnya, Selasa (28/5/2019).

Daripada terus membuat propaganda, Taufik menyarankan Bambang fokus saja menyiapkan bukti bukti kecurangan pemilu untuk dihadirkan dalam persidangan di MK.

Baca juga: Ini Kata Presiden Jokowi soal Pernyataan Bambang Widjojanto

Menurut Taufik, karena Prabowo-Sandi sudah mempercayakan sengketa pemilu kepada MK, maka semua pihak harus menghormati proses yang sudah diatur oleh UU. Termasuk menerima apapun hasil putusan MK nantinya.

‘’Kalau kita tidak percaya buat apa kita lakukan permohonan ke MK. Karena itu, kita sama-sama mesti menjaga marwah MK,’’ kata politisi Partai Nasdem ini.

Taufik menegaskan para pembuat undang-undang sudah membuat sistem pemilu sedemikian rupa dengan mengoptimalkan peran penyelenggara pemilu dan pengawasannya. Sistem itu disusun secara bersama oleh para pembuat UU, termasuk wakil-wakil rakyat dari partai-partai koalisi pendukung Prabowo-Sandi.

‘’Tentu sebagai pembuat undang-undang harus turut bertanggung jawab atas sistem yang sudah dibuat. Kita semua punya kewajiban moral untuk menjaga sistem itu,’’ katanya.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Close Ads X